Politik Dinasti Picu Perilaku Koruptif
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Politik Dinasti Picu Perilaku Koruptif

Selasa, 25 Agustus 2020 | 20:05 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Politik kekeluargaan atau dinasti politik diyakini dapat menjadi salah satu pemicu perilaku koruptif. Dinasti politik juga menyebabkan keraguan pada kapasitas dan kompetensi kepemimpinan politik.

Anggota Dewan pembina Perludem,Titi Anggraini, menilai, politik dinasti juga akan melimitasi atau membatasi akses warga negara pada pengisian jabatan publik melalui pemilu di dalam sebuah negara demokrasi.

"Politik kekerabatan bisa memicu perilaku koruptif dan menghambat kesetaraan gender," kata Titi Anggraini, dalam diskusi bertema "75th Merdeka: Maju Keluargamu, Mundur Demokrasiku", di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Dijelaskan Titi, politik dinasti pada awalnya muncul sebagai akibat dari adanya putusan MK Nomor 33/PUU XIII/2015 yang dianggap bertentangan dengan pasal 28 J ayat 2 UUD 1945. Di dalam putusan tersebut mengakomodir keadaan dipertahankannya dinasti politik.

Dirinya mencontohkan, banyaknya praktik korupsi yang melibatkan calon berlatarbelakang keluarga politik. Di antaranya terjadi di daerah Banten, Cimahi, Kutai Kertanegara, Klaten, Bangkalan, Malang, Banyuasin, dan lain-lain.

Untuk menghindari praktik dinasti politik, diingatkan Titi, tentunya harus ada perbaikan dari sisi regulasi. Selain itu, juga sangat dibutuhkan demokratisasi internal di sebuah partai politik dan membangun kesadaran masyarakat.

Dirinya pun mengusulkan agar ke depannya seorang calon kepala daerah minimal harus menjadi kader parpol minimal selama tiga tahun, baru bisa maju di perhelatan Pilkada. Langkah demikian dilakukan untuk mencegah kader-kader instan maju di perhelatan Pilkada.

"Politik kekerabatan tidak ditopang oleh track record. Baru jadi kader, tiba-tiba jadi kandidat. Perlu penguatan kaderisasi dan rekrutmen politik. Usulan kami, kader partai minimal 3 tahun sebelum pencalonan bagi calon yang diusung oleh partai politik. Selain itu ASN, TNI, Polri juga wajib mundur 3 tahun sebelum pencalonan pilkada," ujarnya.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, menilai, politik dinasti keluar dari semangat dan jiwa reformasi. Politik dinasti justru merupakan salah satu praktik dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat ditentang sejak zaman reformasi.

"Harus dapat dipastikan praktik politik di era Orde Baru tidak boleh lagi terjadi di era reformasi karena alasan tidak dilarang di UU. Di era Orde Baru, kekuasaan 30 tahun juga tidak dilarang, tetapi itu jelas melanggar etos reformasi sejak 98," kata Ray Rangkuti.

Saat ini, negara harus mendorong prinsip profesionalisme dalam ketatanegaraan. Artinya, juga harus ada etika politik dalam menjalankan semangat reformasi di Indonesia.

"Dinasti politik bukan peraturan ada larangan atau tidak. Dinasti politik bukan hanya di eksekutif, bahkan menjalar ke legislatif. Studi menunjukkan peningkatan signifikan di legislatif," ujarnya.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow, menjelaskan, dinasti politik memang bertentangan dengan spirit reformasi, yaitu nepotisme dalam jargon KKN.

"Praktik dinasti politik makin marak, seolah menjadi sesuatu yang biasa dalam demokrasi. Terasa bahwa dinasti politik akan menjadi fenomena kuat lagi di Pilkada serentak 2020," kata Jeirry.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Dukung Industri Kreatif, Nadiem Resmikan Politeknik Multimedia Nusantara

Kemdikbudristek berkomitmen untuk mengembangkan bidang industri kreatif. Hal ini diwujudkan dengan peresmian Multimedia Nusantara Polytechnic (MNP).

NASIONAL | 22 September 2021

Kemdagri Percepat Penegasan Batas Pengelolaan SDA Laut di DKI Hingga Lampung

Kemdagri pertegas batas kewenangan pengelolaan SDA laut yang terbentang di Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

NASIONAL | 22 September 2021

Pastikan Kampus Merdeka Berjalan, Nadiem Gali Aspirasi Pendidikan Tinggi di Jambi

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim melakukan kunjungan kerja (kunker) di Jambi.

NASIONAL | 22 September 2021

Periksa Anies, KPK Dalami PMD Sarana Jaya untuk Program DP Nol Rupiah

Tim penyidik mengonfirmasi Anies mengenai proses usulan anggaran penyertaan modal APBD DKI Jakarta kepada Perumda Sarana Jaya.

NASIONAL | 22 September 2021

Kunjungi Koruptor di Lapas Tangerang, Plt Karutan KPK Disanksi Dewas

Dewas KPK menjatuhkan sanksi kepada Plt Karutan KPK, Ristanta, karena mengunjungi koruptor yang berada di Lapas Tangerang.

NASIONAL | 22 September 2021

Perkembangan Covid-19 Jadi Pertimbangan Penetapan Libur Nasional dan Cuti Bersama 2022

Penetapan libur nasional dan cuti bersama tetap memperhatikan perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia.

NASIONAL | 22 September 2021

Bertemu Presiden Jokowi, Peternak Ayam Adukan Berbagai Masalah

Para peternak ayam mengadukan beberapa masalah mulai dari persaingan dengan korporasi perusahaan hingga tingginya bahan pakan ayam kepada Presiden Jokowi.

NASIONAL | 22 September 2021

Pembangunan PLBN Jagoi Babang Rampung Juli 2022

Pemerintah menargetkan pembangunan PLBN Jagoi Babang di Kalimantan Barat rampung pada Juli 2022.

NASIONAL | 22 September 2021

Grobogan Siap Suplai Kebutuhan Jagung Peternak

Pada bulan September dan Oktober ini, produksi jagung di Kabupaten Grobogan mencapai 170 ribu ton.

NASIONAL | 22 September 2021

Program Pemberdayaan SAD dari Unja Harus Diserap Forum Multipihak

Pemberdayaan suku anak dalam (SAD) sangat kompleks, sehingga perlu melibatkan banyak pihak (multipihak) dalam penanganannya.

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
PTDI dan Havelsan Teken MoU Kerja Sama Simulator Pesawat N219

PTDI dan Havelsan Teken MoU Kerja Sama Simulator Pesawat N219

NASIONAL | 15 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings