Pengamat: Subsidi Kuota Internet Harus Diberikan Secara Transparan
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Pengamat: Subsidi Kuota Internet Harus Diberikan Secara Transparan

Jumat, 28 Agustus 2020 | 20:06 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk membantu meringankan beban siswa, guru, mahasiswa, dan dosen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan menyalurkan kuota internet gratis selama empat bulan dengan total anggaran senilai Rp 7,2 triliun. Perinciannya, siswa mendapatkan 35 GB/bulan, guru mendapatkan 42 GB/bulan, serta mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB/bulan

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan, pemberian kuota internet ini memang membantu proses pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun, ia meminta pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mulai dari mekanisme penyaluran hingga siapa yang melakukan verifikasi data.

“Jika tidak demikian, tentu ini pemborosan uang negara dan potensial terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan akibat tidak tepat sasaran atau sengaja dikorupsi. Jadi harus clear semua,” ujarnya kepada Suara Pembaruan, Jumat (28/8/2020).

Menurut Ubaid, sebelum kuota internet ini disalurkan, pihak sekolah harus mempublikasikan siapa penerima subsidi tersebut agar semua pihak bisa mengawasi. Selain itu, semua pihak bisa membantu sekolah dan pemerintah dalam verifikasi data. Dengan begitu, jika ada nama yang tidak berhak, maka masyarakat dapat membantu untuk memvalidasi data.

“Ini tujuannya supaya data kredibel dan tepat sasaran karena banyak bantuan sosial tidak tepat sasaran. Dengan membeberkan datanya, masyarakat bisa langsung pantau dan validasi,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PDIP Umumkan Dukung 4 Cabup Bupati di Bengkulu

Dukungan PDIP terhadap empat kandidat calon bupati dan calan gubernur Bengkulu, akan diumumkan paling lambat awal September mendatang.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Kemdikbud: Data Penerima Subsidi Kuota Internet Divalidasi Lewat Dapodik

Kemdikbud telah mengirim surat edaran agar kepala sekolah di semua satuan pendidikan melengkapi nomor gawai peserta didik lewat aplikasi Dapodik.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Tambah 24, Kasus Positif Covid-19 di Bengkulu Jadi 329

Penambahan kasus Covid-19 berasal dari Kota Bengkulu 17 kasus, 6 orang dari Seluma dan satu orang dari Bengkulu Tengah.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Pertamina Ungkap Enam Ribuan Mobil Mewah Gunakan Stiker BBM Subsidi

Pemilik kendaraan mewah tetap rela memasang stiker yang bertuliskan "Bukan Untuk Masyarakat Yang Pura-Pura Tidak Mampu".

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Keberlanjutan Perempuan di Dunia Kerja Perlu Didorong

Perempuan yang notabene banyak bekerja paruh waktu atau sektor jasa yang banyak terdampak Covid-19 tak sedikit yang kemudian lebih mudah kehilangan pekerjaan.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

YLBHI : Januari-Mei 2020 Terjadi 38 Kasus Penodaan Agama

YLBHI mencatat, sejak Januari hingga awal Mei 2020 setidaknya terdapat 38 kasus penodaan agama yang tersebar di 16 provinsi

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Dua Balita di Bengkulu Terpapar Covid-19

Kedua balita yang terpapar Covid-19 itu masing-masing berasal dari Bengkulu Utara dan Rejang Lebong.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Penggunaan Sirekap Disebut Cukup sebagai Pendukung

Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dapat digunakan untuk penghitungan hasil suara Pilkada Serentak 2020, tetapi sebagai pendukung.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Gibran Terima Rekomendasi Dukungan dari PKB dan PPP

Gibran Rakabuming Raka, menerima langsung surat rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Kebakaran Kejagung, Polri Tunggu Hasil Labfor

Mabes Polri belum menyimpulkan penyebab kebakaran yang terjadi di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terjadi Sabtu (22/8/2020) malam

NASIONAL | 28 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS