Kemdagri Dorong Pemda Laksanakan Proses Belajar yang Aman
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Kemdagri Dorong Pemda Laksanakan Proses Belajar yang Aman

Jumat, 28 Agustus 2020 | 21:11 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Berdasarkan penyesuaian surat keputusan bersama (SKB) 4 Menteri, satuan pendidikan di zona hijau dan kuning dapat kembali membuka sekolah. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Zanariah mengatakan, dalam mengimplementasikan SKB 4 Menteri, Kemdagri mendorong kepala daerah untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini.

Selain itu, Kemdagri juga mendorong kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran aman ini melalui dukungan APBD serta dapat bersinergi untuk mendukung Kementerian Agama (Kemag). Sebab dengan adanya UU 23 Tahun 2014, urusan pendidikan agama menjadi kewenangan pusat.

“Jadi Kemdagri mendorong para kepala daerah untuk dapat bersinergi dan mendukung Kemag,” ujarnya dalam telekonferensi terkait Evaluasi Implementasi Penyesuaian SKB 4 Menteri, Jumat (28/8/2020).

Selanjutnya, Zanariah menyebutkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kepala daerah dalam implementasi SKB 4 Menteri ini.

Pertama, harus memastikan satuan pendidikan untuk mengisi daftar periksa kesiapan sekolah dalam laman Dapodik.

Kedua, tidak memperbolehkan satuan pendidikan yang belum memenuhi daftar periksa membuka sekolah.

Ketiga, satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa tetapi kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap, maka tidak boleh dipaksakan untuk membuka sekolah.

Keempat, wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi Covid-19 atau risiko daerah berubah menjadi zona oranye atau merah.

“Jadi kita tidak akan memaksa, karena pergerakan Covid-19 ini kita tidak bisa deteksi. Kalau ada zona kuning berubah jadi merah, maka satuan pendidikan menutup kegiatan tatap muka,” ujarnya.

Kelima, kebijakan daerah untuk pembukaan sekolah wajib menggunakan pedoman SKB 4 Menteri sesuai dengan amanah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang tertuang pada Pasal 17 Ayat 2. Pemda dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada format standar dan prosedur serta kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Jadi Kemdikbud bisa membatalkan kalau pemda dalam menetapkan kebijakan tidak berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mantan Juru Bicara HTI Dipolisikan

Mantan juru bicara HTI M Ismail Yusanto dilaporkan ke polisi terkait unggahan di media sosial.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Kemdikbud: Baru 2% Sekolah di Zona Hijau dan Kuning yang Dibuka

Hanya 4.966 sekolah yang telah menerapkan tatap muka dari 179.522 sekolah di zona kuning dan hijau yang boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Pengamat: Subsidi Kuota Internet Harus Diberikan Secara Transparan

Sebelum kuota internet ini disalurkan, pihak sekolah harus mempublikasikan siapa penerima subsidi tersebut agar semua pihak bisa mengawasi.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

PDIP Umumkan Dukung 4 Cabup Bupati di Bengkulu

Dukungan PDIP terhadap empat kandidat calon bupati dan calan gubernur Bengkulu, akan diumumkan paling lambat awal September mendatang.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Kemdikbud: Data Penerima Subsidi Kuota Internet Divalidasi Lewat Dapodik

Kemdikbud telah mengirim surat edaran agar kepala sekolah di semua satuan pendidikan melengkapi nomor gawai peserta didik lewat aplikasi Dapodik.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Tambah 24, Kasus Positif Covid-19 di Bengkulu Jadi 329

Penambahan kasus Covid-19 berasal dari Kota Bengkulu 17 kasus, 6 orang dari Seluma dan satu orang dari Bengkulu Tengah.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Pertamina Ungkap Enam Ribuan Mobil Mewah Gunakan Stiker BBM Subsidi

Pemilik kendaraan mewah tetap rela memasang stiker yang bertuliskan "Bukan Untuk Masyarakat Yang Pura-Pura Tidak Mampu".

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Keberlanjutan Perempuan di Dunia Kerja Perlu Didorong

Perempuan yang notabene banyak bekerja paruh waktu atau sektor jasa yang banyak terdampak Covid-19 tak sedikit yang kemudian lebih mudah kehilangan pekerjaan.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

YLBHI : Januari-Mei 2020 Terjadi 38 Kasus Penodaan Agama

YLBHI mencatat, sejak Januari hingga awal Mei 2020 setidaknya terdapat 38 kasus penodaan agama yang tersebar di 16 provinsi

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Dua Balita di Bengkulu Terpapar Covid-19

Kedua balita yang terpapar Covid-19 itu masing-masing berasal dari Bengkulu Utara dan Rejang Lebong.

NASIONAL | 28 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS