Akademisi UI Uraikan Dampak Positif RUU Cipta Kerja
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.108 (0.21)   |   COMPOSITE 6251.05 (38.59)   |   DBX 1329.86 (16.32)   |   I-GRADE 180.794 (0.41)   |   IDX30 506.396 (0.9)   |   IDX80 136.709 (0.42)   |   IDXBUMN20 403.084 (1.37)   |   IDXESGL 140.339 (-0.42)   |   IDXG30 143.133 (0.8)   |   IDXHIDIV20 446.039 (0.87)   |   IDXQ30 145.232 (0.1)   |   IDXSMC-COM 293.729 (3.96)   |   IDXSMC-LIQ 360.142 (3.07)   |   IDXV30 135.556 (1.53)   |   INFOBANK15 1043.56 (-2.24)   |   Investor33 435.417 (-0.04)   |   ISSI 183.035 (1.64)   |   JII 629.726 (4.78)   |   JII70 221.943 (2.13)   |   KOMPAS100 1220.71 (4.09)   |   LQ45 950.717 (1.82)   |   MBX 1696.63 (8.69)   |   MNC36 322.327 (0.16)   |   PEFINDO25 325.87 (0.1)   |   SMInfra18 306.901 (3.47)   |   SRI-KEHATI 370.644 (-0.59)   |  

Akademisi UI Uraikan Dampak Positif RUU Cipta Kerja

Sabtu, 29 Agustus 2020 | 11:17 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Teddy Anggoro mengaku tidak berani mengatakan menolak RUU Cipta Kerja. Pasalnya, Teddy melihat RUU Cipta Kerja berdampak positif sedikitnya pada tiga undang-undang yang dia kuasai.

Pertama, kata Teddy, dampak positif terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT). Dampak tersebut adalah dengan Omnibus Law Cipta Kerja, UMKM dapat didirikan oleh satu orang, modal dasar ditentukan oleh pendiri, didirikan berdasarkan surat pernyataan, tidak perlu akta pendirian notarial.

"Kemudian perubahan PT cukup dengan pernyataan pemegang saham, pembubaran cukup dengan pernyataan pembubaran, dibebaskan dari segala biaya terkait pendirian badan hukum, kemudahan perizinan UMKM, serta adanya aturan tentang kemitraan dan insentif. Hal-hal tersebut membuat kesempatan untuk membuka usaha dan berkembang lebih merata," ujar Teddy saat menjadi penanggap dalam Webinar bertema Peluang dan Tantangan RUU Cipta Kerja yang diselenggarakan Injabar dan Universitas Padjajaran, Jumat (28/8/2020).

Kedua, kata Teddy, dampak terhadap UU Persaingan Usaha, antara lain, upaya hukum keberatan sekarang diajukan ke pengadilan niaga yang sebelumnya diajukan ke pengadilan negeri. Kemudian, hukuman administrasi berupa denda ditingkatkan menjadi maksimal Rp 100 miliar dari sebelumnya hanya Rp 25 miliar, dan penghapusan sanksi pidana.

"Ketiga dampak terhadap UU BUMN, BUMN akan diberikan penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi penelitan dan pengembangan serta inovasi, sebelumnya BUMN hanya menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. Jadi, RUU Cipta Kerja sangat luar biasa dari sisi pengembangan UMKM, kompetisi, dan pengembangan BUMN," ungkapnya.

Lebih lanjut, Teddy mengatakan, dari sisi legislasi, UU memang wajib mendengarkan partisipasi publik, namun bukan serta merta ditolak. Dia juga berharap, setelah RUU Cipta Kerja, bisa dilanjutkan ke Omnibuslaw dukungan kerja, seperti kemudahan permodalan, proses penyelesaian utang piutang yang sederhana dan pas, serta dukungan pemasaran luar negeri.

Teddy mengaku heran jika ada yang menolak RUU Cipta Kerja. Menurut dia, serikat buruh juga tidak menolak semua isi dari RUU Cipta Kerja. Namun, kata dia, ada persepsi seolah serikat buruh menolak semua isi RUU Cipta Kerja.

"Kalau ada lembaga negara yang menolak itu menurut saya missleading, atau akademisi yang menolak keseluruhan itu saya heran," ujar Teddy.

Menurut Teddy, RUU Cipta Kerja masih bisa dibahas apalagi kalau ada isu yang bermasalah dari 11 klaster isu dalam RUU tersebut. Namun, kata dia, publik tidak boleh cepat mengambil kesimpulan langsung menolak jika hanya ada satu isu yang bermasalah.

"Apalagi pintu untuk dialog, diskusi membahas masalah tersebut terbuka secara luas. Jika setelah disahkan masih ada yang merasa dirugikan, masih bisa diajukan uji materi maupun uji formil," tutur dia.

Dalam pemaparannya, Teddy mengutip sejumlah data bahwa antara Tahun 2015-2017 terdapat pemangkasan 50 persen dari 42 ribu regulasi di Indonesia. Pada level pusat ada 427 regulasi yang dideregulasi. Selain itu, melalui paket ekonomi 1-15, terdapat 213 aturan yang dideregulasi dan 3.143 regulasi yang dibatalkan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Kuliah S3 di Unhan

Ketika mengajar di Sekolah Partai, Hasto selalu menyampaikan pentingnya pemahaman geopolitik. Di Unhan dia senang mendapat ruang yang luas mempelajari hal itu.

NASIONAL | 29 Agustus 2020

Kempora Pantau Pengelolaan Anggaran Pelatnas Timnas U-19

Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelatnas dapat berjalan dengan baik.

NASIONAL | 29 Agustus 2020

Kemdagri Dorong Pemda Laksanakan Proses Belajar yang Aman

Kemdagri mendorong kepala daerah untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Mantan Juru Bicara HTI Dipolisikan

Mantan juru bicara HTI M Ismail Yusanto dilaporkan ke polisi terkait unggahan di media sosial.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Kemdikbud: Baru 2% Sekolah di Zona Hijau dan Kuning yang Dibuka

Hanya 4.966 sekolah yang telah menerapkan tatap muka dari 179.522 sekolah di zona kuning dan hijau yang boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Pengamat: Subsidi Kuota Internet Harus Diberikan Secara Transparan

Sebelum kuota internet ini disalurkan, pihak sekolah harus mempublikasikan siapa penerima subsidi tersebut agar semua pihak bisa mengawasi.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

PDIP Umumkan Dukung 4 Cabup Bupati di Bengkulu

Dukungan PDIP terhadap empat kandidat calon bupati dan calan gubernur Bengkulu, akan diumumkan paling lambat awal September mendatang.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Kemdikbud: Data Penerima Subsidi Kuota Internet Divalidasi Lewat Dapodik

Kemdikbud telah mengirim surat edaran agar kepala sekolah di semua satuan pendidikan melengkapi nomor gawai peserta didik lewat aplikasi Dapodik.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Tambah 24, Kasus Positif Covid-19 di Bengkulu Jadi 329

Penambahan kasus Covid-19 berasal dari Kota Bengkulu 17 kasus, 6 orang dari Seluma dan satu orang dari Bengkulu Tengah.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Pertamina Ungkap Enam Ribuan Mobil Mewah Gunakan Stiker BBM Subsidi

Pemilik kendaraan mewah tetap rela memasang stiker yang bertuliskan "Bukan Untuk Masyarakat Yang Pura-Pura Tidak Mampu".

NASIONAL | 28 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS