KPK Dinilai Tidak Perlu Tangani Kasus Jaksa Pinangki
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Dinilai Tidak Perlu Tangani Kasus Jaksa Pinangki

Minggu, 30 Agustus 2020 | 19:05 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu menangani kasus suap yang menjerat mantan Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari yang kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Indriyanto menilai tidak ada kendala dan hambatan yang dihadapi Kejagung. Apalagi, Kejagung memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam menuntaskan kasus tersebut.

"Dalam hal tidak ada kendala dan hambatan atas teknis penanganan kasus ini, maka tidak perlu KPK tangani kasus Pinangki ini. Lagipula Kejaksaan memiliki SDM-SDM penyidikan dan penuntutan yang ekspertis dengan tingkat kapabelitas yang baik dan tidak diragukan," kata Indriyanto, Minggu (30/8/2020).

Diketahui, Kejaksaan Agung sedang mengusut kasus dugaan suap terkait skandal Djoko Tjandra yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki diduga menerima suap sebesar USD 500.000 atau setara sekitar Rp 7,4 miliar untuk memuluskan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Belakangan, Kejagung menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka pemberi suap. Dalam proses penyidikan terungkap Joko diduga tak hanya menyuap terkait permohonan PK, tapi juga terkait permintaan fatwa ke MA agar tidak dieksekusi oleh Kejaksaan Agung.

Tak hanya Kejaksaan Agung, dalam rentetan skandal Djoko Tjandra, Bareskrim Polri juga sedang mengusut keterlibatan pejabat di internal Korps Bhayangkara. Bareskrim telah menetapkan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim, Brigjen Prasetijo Utomo dan mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka penerima suap terkait surat jalan dan hilangnya nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri.

Indriyanto menyatakan, UU KPK sudah jelas dan tegas menyatakan kewenangan kelembagaan yang tangani kasus Pinangki. Lantaran menilai tidak ada hambatan penanganan kasus di Kejaksaan, Indriyanto menyatakan, baik KPK maupun Kejaksaan memandang penanganan dilakukan oleh lembaga awal yang menangani kasus ini. Kecuali terdapat hambatan teknis projustitia yang dihadapi Kejaksaan, maka KPK memiliki kewenangan ambil alih kasus ini.

"Kami tidak melihat hambatan dan kendala Kejaksaan menangani kasus ini walau memang kontribusi antara dua lembaga berjalan secara terintegrasi yaitu Polri dan Kejaksaan," katanya.

Sebelumnya, ICW mendesak KPK mengambil alih penanganan kasus Jaksa Pinangki. Hal ini lantaran ICW menyebut terdapat sejumlah indikasi yang menunjukkan ketidakseriusan Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus itu. Belakangan permintaan serupa disampaikan Komisi Kejaksaan (Komjak). Lembaga independen untuk mengawasi dan menilai kinerja dan etik perilaku para jaksa itu mengingatkan perlunya menjaga kepercayaan publik terutama terhadap jaksa yang disidik oleh aparat penegak hukum tempatnya bekerja.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan, sejak awal mengambil sikap agar perkara-perkara yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk terkait skandal Djoko Tjandra sebaiknya ditangani oleh KPK. Kasus-kasus tersebut memang menjadi domain kewenangan KPK sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK.

Namun, pernyataan itu bukan berarti Nawawi menyebut KPK akan mengambil alih kasus tersebut. Nawawi berharap Kejagung sendiri yang berinisiatif untuk melimpahkan kasus itu ke KPK. Menurutnya inisiatif menyerahkan penanganan perkara tak hanya untuk menumbuhkan semangat sinergitas antarlembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi. Lebih dari itu, langkah tersebut dinilai Nawawi akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum, terutama dalam penanganan kasus skandal Djoko Tjandra.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kantor Bapenda Deli Serdang Klaster Baru Covid-19

Ada 109 pegawai di kantor Bapenda, namun yang mengikuti tes swab sebanyak 79 orang.

NASIONAL | 30 Agustus 2020

Gubernur Sumut Peringatkan Warga Jangan Abaikan Covid-19

Peringatan disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi karena jumlah kasus positif terkait Covid-19, PDP dan ODP mengalami peningkatan.

NASIONAL | 30 Agustus 2020

Pekerja Tambang di Rejang Lebong Tewas Tertimpa Batu Besar

Korban yang bekerja di tambang batu gunung tewas tertimpa batu besar saat tengah mengali batu di tambang tersebut.

NASIONAL | 30 Agustus 2020

Kasad Tegaskan Prajurit TNI-AD yang Serang Polsek Ciracas Dipecat

Kasad Jenderal Andika Perkasa memastikan bahwa prajurit TNI AD yang terlibat dalam penyerangan Mapolsek Ciracas akan dikenakan sanksi pidana dan dipecat.

NASIONAL | 30 Agustus 2020

Kebakaran di Blauran Surabaya, Lima Tewas

Sebanyak 22 mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Surabaya dikerahkan untuk memadamkan api.

NASIONAL | 30 Agustus 2020

Kurangi Polusi Udara, Kendaraan Listrik Bisa Jadi Solusi Masyarakat Perkotaan

Kualitas bahan bakar yang digunakan kendaraan bermotor di kota-kota besar, sangat tidak berkualitas.

NASIONAL | 30 Agustus 2020

Hadi Tjahjanto: Tiga Oknum TNI Merusak Motor di Polsek Ciracas

Hadi yang berdiri bersama Kapolri Jenderal Idham Azis, tak menjelaskan identitas 12 saksi dan tiga orang yang mengakui perbuatannya tersebut.

NASIONAL | 30 Agustus 2020

Cegah Covid-19, Kepala Daerah di Sumut Diminta Awasi Ketat Kegiatan Belajar Keagamaan

Whiko mengatakan, insfrastruktur dari protokol kesehatan ini harus selalu disiapkan oleh pengelola pondok pesantren dan sekolah keagamaan lainnya.

NASIONAL | 30 Agustus 2020

Hari Asyura, KITA Berikan Santunan ke Anak Yatim

Husni Mubarok, panitia acara Asyura mengatakan, bahwa di 19 titik yang dipilih KITA dibagikan santunan untuk masing-masing 99 bingkisan.

NASIONAL | 30 Agustus 2020

PDIP Berkoalisi dengan PKS Usung Ahmad Rizal-Aripay Tambunan di Pilkada Labuhan Batu Utara

Kedua partai ini mengusung pasangan ini karena memiliki elektabilitas paling tinggi di Labuhan Batu Utara.

NASIONAL | 30 Agustus 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS