FSGI: Bantuan Kuota Internet dari Pemerintah Belum Sentuh PJJ Luar Jaringan
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-8.1)   |   COMPOSITE 6258.57 (-110.57)   |   DBX 1209.79 (-9.04)   |   I-GRADE 185.201 (-2.7)   |   IDX30 531.719 (-9.91)   |   IDX80 142.034 (-2.47)   |   IDXBUMN20 420.424 (-12.19)   |   IDXESGL 146.593 (-2.32)   |   IDXG30 145.132 (-2.3)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-7.27)   |   IDXQ30 151.699 (-2.32)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-7.17)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-9.42)   |   IDXV30 142.342 (-4.19)   |   INFOBANK15 1078.54 (-21.57)   |   Investor33 455.425 (-7.48)   |   ISSI 183.228 (-2.82)   |   JII 646.305 (-8.48)   |   JII70 225.666 (-3.3)   |   KOMPAS100 1262.11 (-21.26)   |   LQ45 987.949 (-17.69)   |   MBX 1725.55 (-33.22)   |   MNC36 336.055 (-5.74)   |   PEFINDO25 332.023 (-7.7)   |   SMInfra18 316.891 (-4.93)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-6.93)   |  

FSGI: Bantuan Kuota Internet dari Pemerintah Belum Sentuh PJJ Luar Jaringan

Minggu, 30 Agustus 2020 | 19:36 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com- Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang mengalokasikan anggaran senilai Rp 7,2 triliun untuk subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Langkah tersebut akan mengurang beban guru, dan siswa, serta orang tua selama PJJ.

Namun, Satriwan juga menyayangkan fokus pemerintah hanya pada PJJ dalam jaringan (daring). Sedangkan untuk guru-siswa PJJ luar jaringan (luring) tidak dibahas, bahkan terkesan diabaikan.

Menurut Satriwan, ini mestinya juga yang disentuh oleh Kemdikbud. Pasalnya, laporan persoalan PJJ luring dengan guru kunjung dari guru di jaringan FSGI Daerah masih sama, baik fase satu maupun fase dua sekarang. Mereka mengeluhkan kendala masalah akses listrik, internet, kepemilikan gawai, hingga sulitnya akses guru berkunjung ke rumah siswa.

“Kendala-kendala teknis seperti di atas masih terjadi. Artinya belum ada sentuhan pemerintah yang berarti untuk PJJ luring. Belum ada format bantuan bagi guru-guru dan siswa dengan metode PJJ luring. Mestinya ini juga menjadi perhatian sebab persoalan PJJ selama ini yang dominan adalah PJJ luring,” kata Satriwan kepada SP, Minggu (30/8/2020).

Satriwan menambahkan, seharusnya PJJ luring juga diintervensi oleh Kemdikbud sebagai leading sektor bersama kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda). Sayangnya, selama lima bulan ini PJJ belum tampak progres yang signifikan.

Padahal, menurut Satriwan, sejak FSGI menerima banyak laporan masuk terkait keluhan PJJ luring, FSGI telah meminta Kemdikbud mendata dan membuka ke publik berapa guru yang mengajar dan berapa siswa yang menggunakan metode PJJ luring di daerah mana saja.

Satriwan menilai, data tersebut seperti belum dimiliki oleh Kemdikbud. Padahal data tersebut penting sebagai landasan pemerintah membuat kebijakan terhadap pemenuhan akses jaringan internet merata.

“Seharusnya pendataan terhadap guru dan siswa yang enggak punya gawai selama PJJ harus dilakukan sedari awal. Ini sebagai bukti bahwa memang Kemdikbud tak punya data guru dan siswa yg PJJ luring sejak April lalu, makanya belum disentuh hingga kini,” ucapnya.

Satriwan menyebutkan, terkait pendataan ini, tak mesti dilakukan oleh tim Kemdikbud, tetapi bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) yang merupakan bagian struktur Kemdikbud di daerah. “Harusnya sedari awal menggerakkan dua lembaga ini untuk mendata, sehingga sentuhan atau intervensi negara ke mereka sedari awal PJJ dulu,” kata Satriwan.

Menurutnya, kunci kemajuan sumber daya manusia (SDM) bermutu saat ini adalah tergantung kepada akses pembelajaran yang berbasis digital. Mereka adalah digital native. Oleh karena itu, Satriwan mempertanyakan, bagaimana digital native ini akan menjadi SDM Indonesia yang bermutu saat ini dan ke depan, jika prasyarat akses dan perangkat digital belum merata menyentuh mereka yang berada di pelosok.

Hal senada disampaikan Sekjen FSGI, Heru Purnomo. Dia mengatakan, bantuan kuota internet selama empat bulan ke depan ini tidak akan dinikmati oleh anak-anak miskin yang tidak memiliki gawai.

“Anak-anak di pelosok negeri yang susah sinyal tidak dapat menikmati. Bagi daerah yang susah sinyal yang diperlukan adalah peralatan penguatan sinya di wilayah mereka. Pemberian kuota internet seperti yang dilakukan Kemdikbud, ibarat seperti taktik pemadam kebakaran. Langsung siram dengan air yang banyak. Api luar langsung mati tapi bara di dalamnya masih ada,” ujar Heru.

Heru menambahkan, ada siswa memiliki gawai tetapi tidak punya kuota, ada siswa punya gawai punya kuota tetapi susah sinyal atau jaringannya tidak stabil, atau malah tidak ada jaringan sama sekali di wilayah tersebut. Selain itu, ada juga siswa tidak punya gawai dan tidak punya kuota walau jaringannya bagus.

Menurut Heru, permasalahan tersebut harus dipetakan, agar semua masalah diselesaikan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah karena kewajiban negara melayani semua anak bangsa. Oleh karena itu, Heru mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk juga memikirkan kepentingan siswa yang tidak memiliki gawai.




BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemuda Papua Berbakat Menjadi Wirausahawan

Billy Mambrasar, Staf Khusus Presiden Jokowi, yang juga merupakan contoh entrepreneur muda yang sukses dari Papua, mendukung langkah anak-anak asli Papua.

NASIONAL | 30 Agustus 2020

Kunjungan Wisatawan Lokal ke Objek Wisata di Bengkulu Terus Meningkat

Pada akhir pekan ini rata-rata di atas 2.000 orang yang datang ke setiap lokasi objek wisata yang ada di daerah ini.

NASIONAL | 30 Agustus 2020

Gas Bersubsidi Langka di Jambi, Harga Melonjak Jadi Rp 35.000 Per Tabung

Gas bersubsidi banyak dijual kepada keluarga aparatur sipil negara (ASN), pengusaha besar dan warga yang ekonominya mampu,” kata Ani.

NASIONAL | 30 Agustus 2020

17 Ekor Lembu Mati Mendadak di Simalungun Diduga Disambar Petir

"Sebelum kejadian, suara petir menggelegar sangat kuat di Desa Nagori, yang kemudian disusul hujan deras," ujar Junior Tambunan.

NASIONAL | 30 Agustus 2020

PKS Dukung Pasangan Petahana di Pilkada Kabupaten Serang

“Kita berikhtiar memenangkan pasangan calon yang diusung PKS yakni Ibu Tatu dan Pak Pandji, untuk Kabupaten Serang yang lebih baik,” tegas Mansur.

NASIONAL | 30 Agustus 2020

KPK Dinilai Tidak Perlu Tangani Kasus Jaksa Pinangki

KPK dinilai tidak perlu menangani kasus suap yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

NASIONAL | 30 Agustus 2020

Kantor Bapenda Deli Serdang Klaster Baru Covid-19

Ada 109 pegawai di kantor Bapenda, namun yang mengikuti tes swab sebanyak 79 orang.

NASIONAL | 30 Agustus 2020

Gubernur Sumut Peringatkan Warga Jangan Abaikan Covid-19

Peringatan disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi karena jumlah kasus positif terkait Covid-19, PDP dan ODP mengalami peningkatan.

NASIONAL | 30 Agustus 2020

Pekerja Tambang di Rejang Lebong Tewas Tertimpa Batu Besar

Korban yang bekerja di tambang batu gunung tewas tertimpa batu besar saat tengah mengali batu di tambang tersebut.

NASIONAL | 30 Agustus 2020

Kasad Tegaskan Prajurit TNI-AD yang Serang Polsek Ciracas Dipecat

Kasad Jenderal Andika Perkasa memastikan bahwa prajurit TNI AD yang terlibat dalam penyerangan Mapolsek Ciracas akan dikenakan sanksi pidana dan dipecat.

NASIONAL | 30 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS