Ketua Dewan Pers: Hormati Disabilitas dengan Aturan Khusus
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ketua Dewan Pers: Hormati Disabilitas dengan Aturan Khusus

Senin, 31 Agustus 2020 | 17:59 WIB
Oleh : Robertus Wardi / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengemukakan perlakuan terhadap penyandang disabilitas tidak bisa disamakan dengan masyarakat normal pada umumnya. Para disabilitas harus diperlakukan dengan aturan atau kebijakan-kebijakan khusus, karena mereka memiliki keterbatasan.

“Jangan berlakukan kebijakan umum karena pasti tidak adil,” kata Nuh dalam diskusi virtual bertema “Edukasi Hak Penyandang Disabilitas di Media”, di Jakarta, Senin (31/8/2020).

Nuh adanya kebijakan harus berbasiskan kekhususuan, baik karena wilayah, mental atau fisik. Misalnya, kebijakan untuk masyarakat Papua di pelosok-pelosok, tidak bisa disamakan dengan masyarakat di Jakarta. Kebijakan juga tidak bisa mengambil rata-rata karena kemampuan orang di kota berbeda dengan di desa.

“Sasaran kebijakan adalah harus dapat semua untuk seluruh masyarakat. Nah, gimana caranya, ya kebijakan tidak bisa pakai rata-rata atau samarata. Perlu ada kekhususan-kekhususan,” mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Nuh mengutip bunyi pembukaan UUD 1945 yang berisi janji kemerdekaan bangsa ini. Disebutkan, negara bertugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Janji kemerdekaan itu harus dipenuhi negera ini. Tidak boleh ada kebijakan diskriminasi karena unsur apa pun, entah suku, ras, agama, etnis atau karena alasan disabilitas,” tegas Nuh.

Nuh meminta media terus menggelorakan janji-janji kemerdekaan tersebut. Tugas media adalah membangun, mencerdaskan dan memberi informasi yang benar sehingga arah pembangunan berjalan benar. Media tidak boleh memihak, memecahbelah dan memusnahkan yang telah dibangun. Media harus berada di garda terdepan untuk terus memperjuangkan keseteraan tanpa sekat apa pun.

“Media punya tugas mulia memenuhi janji-janji kemerdekaan, termasuk yang berkebutuhan khusus,” tutup Nuh.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Panglima Pimpin Penyerahan Jabatan Kabais TNI

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, memimpin upacara penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI kepada Marsdya TNI Kisenda Wiranata.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Pegawai Terpapar Covid-19, Kantor BKD Bengkulu Ditutup

Kantor Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Bengkulu, ditutup Satuan Tugas (satgas) Penanganan Covid-19 setempat.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Banyak Data Ganda, Penyaluran Bantuan JPS Covid-19 di Jambi Belum Tuntas

Penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 tahap III di Provinsi Jambi belum tuntas hingga akhir Agustus ini karena banyaknya data ganda.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Sempat Dipangkas 50 Persen, Tukin ASN di Banten Akan Naik Kembali

ASN di lingkungan Pemprov Banten akan menerima tukin 75 persen pada November dan Desember 2020.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Covid-19 Meningkat, Gubernur Sumut Belum Izinkan Belajar Tatap Muka

Edy Rahmayadi belum mengizinkan belajar tatap muka di sekolah-sekolah di Sumut, karena masih tingginya kasus positif Covid-19 di daerah itu.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Pilkada, KPU Harapkan Pemilih Gunakan Hak Suara

KPU mengharapkan masyarakat dapat menggunakan hak pilih pada Pilkada Serentak 9 Desember 2002 mendatang.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Serapan Anggaran Kempupera 48,13%

Menpupera Basuki Hadimuljono melaporkan, realisasi anggaran Kempupera 2020 hingga 30 Agustus 2020 telah mencapai 48,13 persen, atau Rp 41,17 triliun.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

DIY Kembali Perpanjang Tanggap Darurat Covid-19

Pemprov DIY kembali memperpanjang masa tanggap darurat "Corona Virus Disease" 2019 (Covid-19) mulai 1 September hingga 30 September 2020.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Kasad Jamin Proses Hukum, Peradilan Koneksitas Bisa Tumbuhkan Kepercayaan Publik

Presiden bisa memprakarsai perubahan UU 31/1997 tentang Peradilan Militer sebagai agenda utama untuk memastikan jaminan kesetaraan di muka hukum.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Kasus Herbal Covid-19, Polisi Minta Hadi Pranoto Kooperatif

Hadi Pranoto diharapkan segera memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus hoax herbal Covid-19.

NASIONAL | 31 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS