Baleg Minta Panja Harmonisasi RUU Kejaksaan Segera Dibentuk
Logo BeritaSatu

Baleg Minta Panja Harmonisasi RUU Kejaksaan Segera Dibentuk

Senin, 31 Agustus 2020 | 18:15 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, M Nurdin, menyatakan pihaknya akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) harmonisasi RUU tentang Kejaksaan. Keputusan itu diambil setelah pihaknya mendengarkan penjelasan pengusul RUU Kejaksaan yakni Komisi III DPR, di Jakarta, Senin (31/8/2020).

Menurut Nurdin, Baleg berharap harmonisasi draf RUU tersebut bisa dilakukan secepatnya. “Untuk itu setiap fraksi diharapkan untuk dapat segera menyiapkan perwakilannya di Panja,” kata Nurdin.

Sementara itu, dalam penjelasannya mengenai RUU tentang Perubahan Kedua UU 16/2004 tentang Kejaksaan, Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh mengatakan Kejaksaan adalah salah satu lembaga negara yang melaksanakan tugas negara di bidang penegakan hukum.

Oleh karena itu penegakan hukum tersebut harus dilaksanakan secara merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Ditegaskannya, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum.

“Karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana,” ujar Khairul.

Dia menuturkan Kejaksaan diatur secara khusus melalui UU 16/2004 yang mencabut UU 5/1991 tentang Kejaksaan. Dalam perjalanannya, sambung Khairul, UU Kejaksaan ini telah diajukan beberapa kali judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya menilai, beberapa putusan MK tersebut mempengaruhi kinerja Jaksa.

Selain itu, Komisi III juga menilai telah terjadi pergeseran paradigma keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Hal ini tergambar dengan munculnya peraturan perundang-undangan yang mengedepankan paradigma tersebut seperti UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam aturan itu, Kejaksaan diberi peran untuk mengedepankan keadilan restoratif.

Dilanjutkannya, rasa keadilan masyarakat saat ini menghendaki pelanggaran kasus relatif ringan dan beraspek kemanusiaan. Seperti pada kasus pencurian, Jaksa harus dapat menuntut dan bersikap dengan berpedoman kepada keadilan restoratif.

“Perkembangan lain, dalam penegakan hukum tidak tidak hanya melakukan pendekatan preventif represif namun juga dapat diambil tindakan lain,” imbuhnya.

Hal lain yang juga penting dalam sistem pemerintahan adalah jabatan Jaksa sebagai kekhususan di dalam aparatur sipil negara. Hal ini sebagaimana pegawai di TNI dan Polri.

"Karakteristik Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa sebagai suatu profesi harus diwadahi dalam suatu bentuk peraturan kepegawaian khusus,” kata Khairul.

RUU ini juga menghimpun berapa kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa untuk dapat dapat melaksanakan tugas fungsi kewenangan jaksa untuk lebih optimal. Hal ini sejalan dengan semangat penyederhanaan legislasi.

Dia menekankan, pihaknya berharap dengan perubahan ini, UU Kejaksaan lebih komprehensif dan terpadu. “Perubahan ini merupakan suatu perubahan yang penting agar sistem peradilan pidana berjalan secara normal,” tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Olly Dondokambey: Kami Siap Lanjutkan Pembangunan

Deklarasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey-Steven Kandouw akan digelar di Manado, Sulut, Rabu (2/9/2020).

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Ketua Dewan Pers: Hormati Disabilitas dengan Aturan Khusus

Perlakuan terhadap penyandang disabilitas tidak bisa disamakan dengan masyarakat normal pada umumnya.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Panglima Pimpin Penyerahan Jabatan Kabais TNI

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, memimpin upacara penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI kepada Marsdya TNI Kisenda Wiranata.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Pegawai Terpapar Covid-19, Kantor BKD Bengkulu Ditutup

Kantor Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Bengkulu, ditutup Satuan Tugas (satgas) Penanganan Covid-19 setempat.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Banyak Data Ganda, Penyaluran Bantuan JPS Covid-19 di Jambi Belum Tuntas

Penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 tahap III di Provinsi Jambi belum tuntas hingga akhir Agustus ini karena banyaknya data ganda.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Sempat Dipangkas 50 Persen, Tukin ASN di Banten Akan Naik Kembali

ASN di lingkungan Pemprov Banten akan menerima tukin 75 persen pada November dan Desember 2020.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Covid-19 Meningkat, Gubernur Sumut Belum Izinkan Belajar Tatap Muka

Edy Rahmayadi belum mengizinkan belajar tatap muka di sekolah-sekolah di Sumut, karena masih tingginya kasus positif Covid-19 di daerah itu.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Pilkada, KPU Harapkan Pemilih Gunakan Hak Suara

KPU mengharapkan masyarakat dapat menggunakan hak pilih pada Pilkada Serentak 9 Desember 2002 mendatang.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Serapan Anggaran Kempupera 48,13%

Menpupera Basuki Hadimuljono melaporkan, realisasi anggaran Kempupera 2020 hingga 30 Agustus 2020 telah mencapai 48,13 persen, atau Rp 41,17 triliun.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

DIY Kembali Perpanjang Tanggap Darurat Covid-19

Pemprov DIY kembali memperpanjang masa tanggap darurat "Corona Virus Disease" 2019 (Covid-19) mulai 1 September hingga 30 September 2020.

NASIONAL | 31 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS