Dari Atap Turun ke Hati…
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 526.524 (-11.32)   |   COMPOSITE 6376.76 (-85.96)   |   DBX 1366.47 (-4.13)   |   I-GRADE 184.394 (-4.05)   |   IDX30 516.608 (-10.51)   |   IDX80 138.726 (-2.53)   |   IDXBUMN20 405.249 (-8.22)   |   IDXESGL 142.142 (-2.59)   |   IDXG30 145.757 (-3.33)   |   IDXHIDIV20 455.745 (-7.55)   |   IDXQ30 148.268 (-2.8)   |   IDXSMC-COM 300.72 (-2.17)   |   IDXSMC-LIQ 363.064 (-5.5)   |   IDXV30 136.038 (-1.55)   |   INFOBANK15 1074.63 (-26.5)   |   Investor33 444.938 (-9.47)   |   ISSI 184.203 (-2.63)   |   JII 631.94 (-13.58)   |   JII70 222.617 (-4.41)   |   KOMPAS100 1239.85 (-24.1)   |   LQ45 968.215 (-19.75)   |   MBX 1728.57 (-26.45)   |   MNC36 329.564 (-6.33)   |   PEFINDO25 328.624 (-5.07)   |   SMInfra18 313.805 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 378.364 (-8.61)   |  

Dari Atap Turun ke Hati…

Senin, 31 Agustus 2020 | 20:05 WIB
Oleh : Stefy Thenu / JEM

Semarang, Beritasatu.com - Cinta bersemi dari mata turun ke hati. Tapi, di Jawa Tengah, cinta juga bisa dimulai dari atap baru turun ke hati. Kok bisa? ‘’Dari atap, matahari dapat diolah menjadi energi terbarukan pengganti listrik PLN. Biaya membayar listrik dapat dihemat, kalau begitu hati siapa tak akan terpikat?’’ Guyonan itu datang dari Sujarwanto Dwiatmoko, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah.

Pria tinggi besar yang selalu renyah dalam canda tawa itu, tak sekadar melempar guyonan kosong belaka. “Berkat PLTS Atap, terbukti kami dapat menghemat 31 persen konsumsi listrik PLN,” ujar Sujarwanto, kepada Beritasatu.com, Senin (31/8/2020).

Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Atap di Kantor Dinas ESDM dengan daya 35 kilowatt panel (KWp), dimulai pada 2017. Sejak terpasang, kantor pemerintah itu terbukti dapat menghemat pembayaran tagihan listrik. Data di Dinas ESDM Jateng menyebutkan, pada Januari 2017 tagihan listrik Rp21.978.982, pada bulan yang sama 2018 turun menjadi 19.085.335. Atau turun dan menghemat Rp 2.893.647. Penghematan yang bisa dilakukan rata-rata perbulan antara Rp 3-10 juta. Bahkan pada Desember 2018, penghematan tercatat tertinggi, mencapai Rp 13,8 juta. Total efisiensi yang dilakukan pada kurun waktu setahun itu, yakni Rp 92.552.661.

Berangkat dari gagasan PLTS Atap itu, Jateng bahkan mencanangkan Jateng Solar Province, atau provinsi yang basis energinya dari matahari atau surya. Hal itu sebagai upaya menjadikan energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari Rencana Strategis (renstra) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan kedaulatan di bidang pangan, air dan energi.

“Kami terus mengembangkan EBT sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi di Jawa Tengah,” ungkap Sujarwanto.

Pada 2018 dibangun di Kantor Bappeda (30 KWp), dan 2019 di Kantor Sekretariat DPRD Jateng (30 KWp). “Kalau tidak ada pandemi Covid-19, kami sudah memasang di 94 unit di kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Karena refocusing anggaran, untuk sementara baru terpasang 13 unit,” imbuhnya.

Pada 2019, dengan dana APBN, telah dibangun 20 unit dengan total daya 241 KWp di pesantren, serta tahun ini dibangun di 13 titik di 12 kabupaten/kota. Itu belum termasuk pemda kabupaten/kota yang sudah menggunakan energi surya untuk kantor dan penerangan jalan umum.

Selain instansi pemerintah, PLTS atap juga disosialisasikan kepada perusahaan swasta. Responnya sangat positif. PT Aqua Danone di Klaten memroduksi 2,3 MW, dan mampu memenuhi 30 persen kebutuhan listrik dari PLTS. Demikian pula Akamigas Cepu, dan pabrik konveksi PT Ungaran Sari Garment.

“Bahkan, Kantor PLTA Jatibarang di Kota Semarang, seluruh kebutuhan listriknya memakai energi surya, bukan dari produksinya sendiri,” tambahnya.

Bahkan, untuk pulau terpencil, yakni di Pulau Parang dan Nyamuk di Karimunjawa telah dibangun dan dioperasikan PLTS komunal, yang masing-masing berdaya 30 KW. Di Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap, dikembangkan pembangkit listrik tenaga hybrid (dari angin dan surya).

Menurut Sujarwanto, Jateng saat ini memiliki potensi energi surya 4,05 kWh/kWp per hari. Menurut datanya, angka tersebut di atas rata-rata lndonesia yang hanya 3,75 kWh/kWp, dan menjadi provinsi pertama yang menyelesaikan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan pengembangan energi surya.

Di seluruh dunia, energi matahari telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Data dari IRENA (2019 dan 2018) menunjukkan bahwa kapasitas PLTS atap terpasang kumulatif global meningkat dari 14,7 gigawatt (GW) pada akhir 2008 menjadi 480,4 GW pada akhir 2018, mewakili sekitar 466 GW penambahan kapasitas bersih global selama sepuluh tahun terakhir, atau sekitar 17 GW lebih banyak dari penambahan kapasitas bersih global dari angin (baik di daratan maupun di lepas pantai) pada periode yang sama.

Transisi Energi Rendah Karbon
Dalam catatan Institute for Essential Services Reform (IESR), energi surya (Teknologi PLTS atap) memainkan peran penting dalam proses transisi energi rendah karbon di Indonesia. Teknologi ini dapat menjadi penggerak pertama, di antara teknologi lainnya, untuk mencapai skala ekonomi teknologi energi terbarukan di negara ini. Untuk alasan ini, Solar Revolution Hub dibuat untuk mempromosikan percepatan penyebaran tenaga surya di Indonesia. Sejak 2016, IESR telah mengadvokasi masalah ini secara khusus dan luas, serta aktif di Asosiasi Tenaga Surya Indonesia (ISA / AESI) sejak awal didirikan. Pada tahun 2017, IESR mendukung berbagai forum multi-pihak tentang energi surya; yang kemudian mengarah ke Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA).

Inisiatif ini diluncurkan pada 13 September 2017, dideklarasikan oleh empat belas anggota termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Asosiasi Tenaga Surya Indonesia, dan IESR. GNSSA bertujuan untuk mencapai 1 GW kapasitas terpasang surya atap pada tahun 2020. Angka simbolis mencerminkan urutan gigawatt energi terbarukan pertama di Indonesia, dan diharapkan dapat meningkatkan upaya untuk mencapai target Kebijakan Energi Nasional (23% energi terbarukan dalam bauran energi nasional).

Berdasarkan analisis IESR, penempatan tenaga surya di Indonesia harus fokus pertama pada penggunaan tenaga surya atap; karena mudah digunakan (modular) dan dapat mencakup beragam jenis bangunan: perumahan, fasilitas umum, gedung perkantoran dan pemerintah, bangunan komersial, dan kompleks industri. Melalui Solar Revolution Hub, IESR bekerja untuk melibatkan mitra potensial lainnya, mengembangkan platform untuk pasar tenaga surya PV, menciptakan inisiatif tenaga surya, dan mengidentifikasi mekanisme pembiayaan yang sesuai untuk penggunaan tenaga surya, baik untuk aplikasi surya skala besar maupun atap perumahan penduduk.

Clean Energy
Pada 2019, IESR meluncurkan Indonesia Clean Energy Outlook (ICEO), sebuah laporan akhir tahun yang ketiga yang mengulas kemajuan pengembangan energi bersih (energi terbarukan dan efisiensi energi) di tanah air, dan meninjau prospek perkembangannya di tahun 2020. Merujuk kepada laporan ini, tambahan kapasitas terpasang energi terbarukan sebesar 385 MW di tahun itu tidak berdampak signifikan terhadap kemajuan pembangunan energi terbarukan untuk mengejar pencapaian target kapasitas 45 GW di tahun 2025 sesuai target RUEN. Untuk masih sangat dibutuhkan komitmen politik pemerintah yang dituangkan dalam kebijakan dan regulasi yang progresif dan perbaikan iklim investasi sehingga mengakselerasi pembangunan energi bersih di Indonesia dan bertransisi menuju sistem energi yang lebih bersih, kompetitif, dan handal.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengungkapkan, dalam hal investasi energi terbarukan, Indonesia berkompetisi dengan sesama negara ASEAN lainnya, khususnya Vietnam, Malaysia, Filipina dan Thailand. Dalam tiga tahun terakhir, negara-negara ini mengalami kenaikan kapasitas pembangkit energi terbarukan yang cukup tinggi dan yang ditandai dengan mengalirnya arus investasi dari luar.

Di era energi terbarukan, semua negara punya sumber daya energi terbarukan yang relatif setara dan dapat dikembangkan. Investor punya pilihan cukup banyak dan leluasa memilih negara yang memberikan pengembalian investasi yang menarik dan risiko yang kecil. Dengan kondisi ini, kualitas kebijakan dan regulasi Indonesia akan menentukan daya saing Indonesia menarik investasi energi terbarukan, khususnya investasi asing.

Di sektor efisiensi energi, usaha-usaha untuk mencapai target penurunan intensitas energi final sebesar 1% per tahunnya, harus lebih difokuskan kepada tiga sektor kunci yang menyumbang konsumsi energi terbesar: transportasi, industri, dan rumah tangga.

Dari tahun 2013 hingga 2018, ketiga sektor ini tercatat sebagai sektor yang mendominasi sebesar 44% (setara 348 juta setara barel minyak – SBM), 33% (setara 250 juta SBM), dan 15% (setara 113 juta SBM) secara berturut-turut dari total konsumsi energi final. Akselerasi penggunaan kendaraan listrik, peningkatan konservasi energi di sektor industri, serta perbaikan standar dan pelabelan energi untuk peralatan listrik untuk rumah tangga menjadi beberapa opsi yang teridentifikasi dalam laporan ICEO dalam meningkatkan usaha-usaha di sektor ini.

Meskipun demikian, IESR juga mengidentifikasi tiga hal yang cukup progresif, salah satu diantaranya adalah adanya peningkatan dan minat penggunaan PV (photofoltaik) surya atap yang semakin dilirik oleh Kementerian, lembaga, dan badan usaha di tingkat pusat dan daerah, pelaku usaha industri, bangunan komersial dan residensial. Selanjutnya, konsumsi biodiesel juga meningkat seiring dengan program B20 yang digalakan sejak awal tahun 2019. Terakhir di sektor transportasi, adanya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang kendaraan listrik mengisyaratkan komitmen dan dukungan politik yang kuat dalam mengembangkan teknologi baru ini di tanah air.

Selain membahas status dan perkembangan energi bersih di tahun 2019, laporan ini juga menyimpulkan tahun 2020 sebagai momentum penentu dan titik balik untuk mengejar ketertinggalan, baik untuk mencapai target-target di tanah air, maupun kemajuan energi terbarukan di tingkat regional. Untuk itu pemerintah perlu melakukan perbaikan kebijakan dan regulasi untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan dan implementasi efisiensi energi. Perbaikan tersebut diantaranya mencakup reintroduksi feed in tariff (FiT), adanya instrumen pendanaan khusus untuk proyek ET skala kecil (dibawah 10 MW), penerapan skema lelang terbalik (reverse auction) untuk proyek ET skala utilitas, alokasi risiko yang adil antara independent power producer (IPP) dan PLN, serta perbaikan-perbaikan kebijakan untuk mendorong implementasi efisiensi energi seperti penerapan mandatori manajemen energi ke lebih banyak perusahaan di setiap sektor (industri, transportasi, dan bangunan), dan penerapan SKEM (Standar Kinerja Energi Minimum) untuk peralatan listrik yang lebih banyak dan standar yang lebih tinggi.

Kedua, berbagai inisiatif terkait energi bersih yang dilakukan oleh aktor non-pemerintah dan pemerintah daerah perlu terus didukung dan difasilitasi. Lebih dari 200 perusahaan multinasional, 40 di antaranya beroperasi di Indonesia, adalah anggota RE100 dengan pendapatan gabungan hingga USD 4,5 triliun yang kini berkomitmen untuk menggunakan 100% energi terbarukan di seluruh fasilitas operasional globalnya pada tahun 2030. Peraturan yang mengatur implementasi power wheeling dapat menjadi pilihan untuk menyelesaikan akses listrik terbarukan yang penting yang diperlukan oleh perusahaan RE100 dan yang lainnya. Selanjutnya, hambatan-hambatan seperti perencanaan, pembiayaan, dan koordinasi dengan PLN dalam implementasi inisiatif-inisiatif di pemerintah daerah harus dapat ditangani dan diselesaikan untuk dapat merealisasikan berbagai inisiatif menjadi proyek yang nyata.

Ketiga, perlu lebih dari sekedar peraturan untuk memulai revolusi surya dan kendaraan listrik. Kedua teknologi ini diproyeksikan dapat menjadi pionir penggerak dalam transisi menuju energi bersih di tanah air. Proses akuisisi lahan yang cukup menyulitkan, skema pendanaan yang kurang atraktif, transparansi proses pengadaan yang kurang dan timeline yang tidak menentu, serta pengembangan industri manufaktur surya yang status quo merupakan beberapa hambatan utama yang perlu diperhatikan dalam merevolusi energi surya. Sedangkan untuk memulai industri dan meningkatkan penetrasi kendaraan listrik dengan cepat diperlukan insentif fiskal (di antaranya pembebasan pajak kendaraan listrik) dan pembangunan infrastruktur pengisian listrik yang agresif (minimal 30.000 unit SPKLU sebelum tahun 2025).

“Presiden Jokowi harus menyadari bahwa Indonesia sedang diamati dunia dalam upaya memerangi krisis iklim melalui pengembangan energi terbarukan dan transisi menuju sistem energi bersih. Lima tahun ini kita menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi jawara energi terbarukan di ASEAN, saat ini kita jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga padahal Indonesia memiliki ragam sumber daya energi terbarukan. Saat ini kita Indonesia bukan primadona investor energi bersih, tapi kita bisa kalau ada transformasi yang revolusioner melalui kebijakan dan regulasi serta insentif yang disediakan pemerintah,” kata Fabby Tumiwa.

Komitmen Politik
Oleh karena itu, IESR kembali mendesak Presiden Joko Widodo untuk menunjukan komitmen politik dan memimpin pengembangan energi bersih di Indonesia. Presiden perlu memberikan yang jelas dan kuat kepada kementerian sektoral dan lembaga terkait untuk mempercepat pengembangan dan mendorong investasi energi terbarukan.

Pandemi Covid-19 membuat aktivitas perekonomian di berbagai tingkatan terhenti yang menyebabkan menyebabkan berkonstraksinya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Diperkirakan ekonomi Indoensia akan tumbuh -0,4%-2,3% di tahun 2020. Proyeksi pertumbuhan di 2021 lebih optimis tetapi harus disikapi dengan kehati-hatian karena pertumbuhan tersebut tergantung pada seberapa besar dampak virus corona terhadap penurunan ekonomi global dan kualitas respon pemerintah dalam memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi pasca-Covid-19

Wabah virus corona menciptakan peluang bagi Indonesia masuk ke dalam jalur pertumbuhan ekonomi hijau yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi 5,6% sampai 2024 dan selanjutnya 6% sampai 2025 apabila mengintegrasikan upaya mitigasi perubahan iklim, termasuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan mencapai 23% bauran energi primer hingga 2030 (Bappenas, 2019).

Untuk itu, Pemerintah dapat merancang stimulus pemulihan ekonomi pasca-pandemi virus corona yang diintegrasikan dengan upaya untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan listrik, penurunan subsidi listrik dalam jangka panjang, penyerapan tenaga kerja, dan pembangunan industri nasional, serta penurunan emisi gas rumah kaca, yang akan memberikan dampak pada ekonomi secara cepat dan berkelanjutan.

IESR merekomendasikan green economic recovery pasca-Covid-19 melalui Program Surya Nusantara, yaitu instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap sebesar 1 GWp yang dilakukan di 500 ribu rumah tangga miskin penerima subsidi listrik dalam satu tahun di 2020-2021 dan dapat dilanjutkan dengan kapasitas yang sama sampai 2025. Program ini diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp15 triliun dari APBN 2021.

Jumlah tenaga kerja langsung yang dapat diserap oleh program ini sebanyak 20-22 ribu selama setahun penuh, sedangkan tenaga kerja tidak langsung diperkirakan sekitar 10 ribu pekerja. Kebutuhan tenaga kerja dapat dipenuhi melalui crash training program yang dapat menjadi bagian dari Program Kartu Prakerja. Porsi pekerjaan terbesar adalah instalatur (pemasang) PLTS dan teknisi kelistrikan yang dapat dilatih kurang dari satu bulan untuk memenuhi standar pekerja yang tersertifikasi. Pelatihan dalam kerangka Program Kartu Prakerja ini juga melibatkan balai pelatihan kerja dan perusahaan EPC (engineering, procurement, construction) yang akan menyerap tenaga kerja untuk program ini. Dampak dari program ini sangat beragam dan dipercaya akan memberikan manfaat berganda bagi perekenomian Indonesia secara langsung dan jangka panjang.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

9 Juta Fakir Miskin Dapat Bansos Tunai dari Pemerintah

Bansos Tunai Sembako Non PKH merupakan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 500.000 untuk satu keluarga penerima manfaat.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Provinsi Jawa Barat Gelorakan Kembali Potensi Wisata

Dengan slogan Smiling West Java, pembukaan sektor pariwisata di Jawa Barat dilakukan bertahap sesuai dengan level kewaspadaan dan Pergub Jabar Nomor 46/2020

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Indosat Ooredoo Dukung Indonesia Hadapi Pandemi dengan Inovasi Teknologi

Indosat Ooredoo terus berusaha menghadirkan inovasi-inovasi demi menggerakkan kembali Indonesia pada era pandemi Covid-19.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Kebakaran Kejagung, Bareskrim Polri Periksa 105 Saksi

Mereka yang diperiksa mulai dari pejabat Kejagung hingga office boy (OB) Kejagung.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Tentukan Derajat Luka Korban Terorisme Masa Lalu, LPSK Gandeng PDFI

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggandeng Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) untuk menentukan derajat luka korban terorisme.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Penyidik Jadwalkan Panggil Pelapor Mantan Jubir HTI

Penyidik menjadwalkan pemanggilan terhadap pelapor kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Ormas dan ITE dengan terlapor mantan juru bicara HTI.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Ketua DPR Ajak Pemerintah Revisi UU Penyakit Menular

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum memperbaiki sistem kesehatan nasional.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Pimpinan DPR: Kasus Penyerangan Polsek Ciracas Pembelajaran untuk Teliti Informasi

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta agar para prajurit TNI dan Polri belajar dari kasus penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Azis Syamsuddin Apresiasi Langkah Kasad

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengapresiasi langkah tegas Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Andika Perkasa.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Baleg Minta Panja Harmonisasi RUU Kejaksaan Segera Dibentuk

Badan Legislasi DPR akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) harmonisasi RUU tentang Kejaksaan.

NASIONAL | 31 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS