Herman Herry: Proses Rekrutmen Hakim MK Harus Transparan dan Akuntabel
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Herman Herry: Proses Rekrutmen Hakim MK Harus Transparan dan Akuntabel

Senin, 31 Agustus 2020 | 20:37 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi III DPR Herman Herry berharap proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal itu disampaikan Herman selepas pembahasan tingkat I RUU MK antara Komisi III bersama Menkumham, Menteri PAN dan RB, dan perwakilan Kemkeu di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/8/2020).

"Melalui RUU ini harapannya dapat memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi, khususnya dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka, mempunyai peranan penting guna menegakkan keadilan dan prinsip negara hukum sesuai kewenangan dan kewajibannya," kata Herman.

Herman pun menyebut, "Secara khusus di RUU ini, DPR bersama pemerintah menyetujui agar proses rekrutmen hakim MK di masing-masing lembaga negara, yakni Presiden, DPR, dan MA, mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat bisa bersama-sama melakukan pengawasan terhadap proses rekrutmen tersebut."

Dalam rapat tersebut seluruh fraksi di Komisi III menyetujui pembahasan RUU MK dilanjutkan ke pembahasan tingkat II. Rapat ini merupakan lanjutan setelah pekan lalu pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) tentang RUU MK. DIM RUU MK yang disampaikan pemerintah berjumlah total 121.

Sebanyak 101 di antaranya merupakan DIM yang dinyatakan tetap, 8 DIM bersifat redaksional, 10 DIM bersifat substansi, dan 2 lagi merupakan DIM yang bersifat substansi baru.

Pembahasan RUU MK lantas dilanjutkan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU MK, yang menghasilkan sejumlah poin penting, di antaranya perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK dari 2,5 tahun menjadi 5 tahun, serta usia minimal hakim MK menjadi 55 tahun.

"Komisi III DPR menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pemerintah yang mewakili Presiden, yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran yang diwakili oleh Direktur Jenderal Anggaran," tutur Herman saat menutup rapat.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dari Atap Turun ke Hati…

“Kami terus mengembangkan EBT sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi di Jawa Tengah,” ungkap Sujarwanto.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

9 Juta Fakir Miskin Dapat Bansos Tunai dari Pemerintah

Bansos Tunai Sembako Non PKH merupakan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 500.000 untuk satu keluarga penerima manfaat.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Provinsi Jawa Barat Gelorakan Kembali Potensi Wisata

Dengan slogan Smiling West Java, pembukaan sektor pariwisata di Jawa Barat dilakukan bertahap sesuai dengan level kewaspadaan dan Pergub Jabar Nomor 46/2020

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Indosat Ooredoo Dukung Indonesia Hadapi Pandemi dengan Inovasi Teknologi

Indosat Ooredoo terus berusaha menghadirkan inovasi-inovasi demi menggerakkan kembali Indonesia pada era pandemi Covid-19.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Kebakaran Kejagung, Bareskrim Polri Periksa 105 Saksi

Mereka yang diperiksa mulai dari pejabat Kejagung hingga office boy (OB) Kejagung.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Tentukan Derajat Luka Korban Terorisme Masa Lalu, LPSK Gandeng PDFI

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggandeng Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) untuk menentukan derajat luka korban terorisme.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Penyidik Jadwalkan Panggil Pelapor Mantan Jubir HTI

Penyidik menjadwalkan pemanggilan terhadap pelapor kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Ormas dan ITE dengan terlapor mantan juru bicara HTI.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Ketua DPR Ajak Pemerintah Revisi UU Penyakit Menular

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum memperbaiki sistem kesehatan nasional.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Pimpinan DPR: Kasus Penyerangan Polsek Ciracas Pembelajaran untuk Teliti Informasi

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta agar para prajurit TNI dan Polri belajar dari kasus penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Azis Syamsuddin Apresiasi Langkah Kasad

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengapresiasi langkah tegas Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Andika Perkasa.

NASIONAL | 31 Agustus 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS