Dikecam, Putusan MA Sunat Hukuman Eks Bupati Kepulauan Talaud
Logo BeritaSatu

Dikecam, Putusan MA Sunat Hukuman Eks Bupati Kepulauan Talaud

Senin, 31 Agustus 2020 | 13:33 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang menyunat hukuman mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip.

Dalam amar putusan PK, MA menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara terhadap Sri Wahyumi. Padahal, Sri Wahyumi sebelumnya dihukum 4 tahun 6 bulan pidana penjara.

"ICW mengecam putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung yang justru mengurangi hukuman terhadap mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi. Sejak awal yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman selama 4 tahun 6 bulan penjara, tetapi karena putusan PK tersebut malah dikurangi menjadi hanya 2 tahun penjara," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (31/8).

Bukan tanpa alasan kecaman itu disampaikan. ICW menilai, putusan PK itu sangat janggal sebab hukuman perantara suap dalam perkara itu yakni Benhur Lalenoh lebih tinggi dibandingkan dengan hukuman terhadap Sri Wahyumi yang merupakan penyelenggara negara dan menjadi dalang dari tindak pidana korupsi.

"Sebagaimana diketahui, Benhur yang merupakan perantara suap Bupati Kepulauan Talaud dijatuhi pidana selama 4 tahun penjara," kata Kurnia.

Bahkan, Kurnia menyatakan, vonis PK tersebut jauh lebih rendah dibandingkan hukuman terhadap Abdul Latif yang merupakan Kepala Desa di Kabupaten Cirebon yang dihukum selama 4 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dana desa sebesar Rp 354 juta. Namun, ICW mengaku tak lagi kaget dengan putusan tersebut. ICW menilai sejak awal MA tidak menunjukkan keberpihakannya pada sektor pemberantasan korupsi.

"Tren vonis pada tahun 2019 membuktikan hal tersebut, rata-rata hukuman untuk pelaku korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara.Tentu ini semakin menjauhkan efek jera bagi pelaku korupsi," kata Kurnia.

Kurnia mengatakan, dalam konteks PK, Ketua MA harusnya selektif untuk memilih Majelis yang akan menyidangkan perkara pada tingkat PK.

Dikatakan, semestinya hakim-hakim yang kerap menjatuhkan vonis ringan terhadap pelaku korupsi tidak lagi dilibatkan.

"Tak hanya itu, klasifikasi korupsi sebagai extraordinary crime seharusnya dapat dipahami dalam seluruh benak Hakim Agung, ini penting agar di masa yang akan datang putusan-putusan ringan tidak lagi dijatuhkan," katanya.

Dalam kesempatan ini, ICW juga meminta tren “sunat hukuman” di tingkat PK menjadi perhatian khusus Ketua MA. Berdasar data ICW sejak Maret 2019 sampai dengan saat ini setidaknya MA telah mengurangi hukuman sebanyak 11 terpidana kasus korupsi di tingkat PK.

"Jika ini terus menerus berlanjut maka publik tidak lagi percaya terhadap komitmen MA untuk memberantas korupsi," kata Kurnia.

Kurnia menambahkan, pihaknya pun minta kepada MA agar menolak 20 permohonan PK yang sedang diajukan oleh para terpidana kasus korupsi.

"Sebab, bukan tidak mungkin PK ini hanya akal-akalan sekaligus jalan pintas agar pelaku korupsi itu bisa terbebas dari jerat hukum," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Penanganan Covid-19, Polri Lantik Bintara Bidan-Perawat

Polri melantik 125 bintara yang terdiri dari 76 pria dan 49 wanita guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah sakit Polri untuk menangani Covid-19.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Herman Herry: Proses Rekrutmen Hakim MK Harus Transparan dan Akuntabel

Sejumlah poin penting dalam pembahasan RUU MK di antaranya perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK dari 2,5 tahun menjadi 5 tahun.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Dari Atap Turun ke Hati…

“Kami terus mengembangkan EBT sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi di Jawa Tengah,” ungkap Sujarwanto.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

9 Juta Fakir Miskin Dapat Bansos Tunai dari Pemerintah

Bansos Tunai Sembako Non PKH merupakan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 500.000 untuk satu keluarga penerima manfaat.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Provinsi Jawa Barat Gelorakan Kembali Potensi Wisata

Dengan slogan Smiling West Java, pembukaan sektor pariwisata di Jawa Barat dilakukan bertahap sesuai dengan level kewaspadaan dan Pergub Jabar Nomor 46/2020

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Indosat Ooredoo Dukung Indonesia Hadapi Pandemi dengan Inovasi Teknologi

Indosat Ooredoo terus berusaha menghadirkan inovasi-inovasi demi menggerakkan kembali Indonesia pada era pandemi Covid-19.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Kebakaran Kejagung, Bareskrim Polri Periksa 105 Saksi

Mereka yang diperiksa mulai dari pejabat Kejagung hingga office boy (OB) Kejagung.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Tentukan Derajat Luka Korban Terorisme Masa Lalu, LPSK Gandeng PDFI

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggandeng Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) untuk menentukan derajat luka korban terorisme.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Penyidik Jadwalkan Panggil Pelapor Mantan Jubir HTI

Penyidik menjadwalkan pemanggilan terhadap pelapor kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Ormas dan ITE dengan terlapor mantan juru bicara HTI.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Ketua DPR Ajak Pemerintah Revisi UU Penyakit Menular

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum memperbaiki sistem kesehatan nasional.

NASIONAL | 31 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS