Logo BeritaSatu

Dikecam, Putusan MA Sunat Hukuman Eks Bupati Kepulauan Talaud

Senin, 31 Agustus 2020 | 13:33 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang menyunat hukuman mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip.

Dalam amar putusan PK, MA menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara terhadap Sri Wahyumi. Padahal, Sri Wahyumi sebelumnya dihukum 4 tahun 6 bulan pidana penjara.

"ICW mengecam putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung yang justru mengurangi hukuman terhadap mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi. Sejak awal yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman selama 4 tahun 6 bulan penjara, tetapi karena putusan PK tersebut malah dikurangi menjadi hanya 2 tahun penjara," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (31/8).

Bukan tanpa alasan kecaman itu disampaikan. ICW menilai, putusan PK itu sangat janggal sebab hukuman perantara suap dalam perkara itu yakni Benhur Lalenoh lebih tinggi dibandingkan dengan hukuman terhadap Sri Wahyumi yang merupakan penyelenggara negara dan menjadi dalang dari tindak pidana korupsi.

"Sebagaimana diketahui, Benhur yang merupakan perantara suap Bupati Kepulauan Talaud dijatuhi pidana selama 4 tahun penjara," kata Kurnia.

Bahkan, Kurnia menyatakan, vonis PK tersebut jauh lebih rendah dibandingkan hukuman terhadap Abdul Latif yang merupakan Kepala Desa di Kabupaten Cirebon yang dihukum selama 4 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dana desa sebesar Rp 354 juta. Namun, ICW mengaku tak lagi kaget dengan putusan tersebut. ICW menilai sejak awal MA tidak menunjukkan keberpihakannya pada sektor pemberantasan korupsi.

"Tren vonis pada tahun 2019 membuktikan hal tersebut, rata-rata hukuman untuk pelaku korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara.Tentu ini semakin menjauhkan efek jera bagi pelaku korupsi," kata Kurnia.

Kurnia mengatakan, dalam konteks PK, Ketua MA harusnya selektif untuk memilih Majelis yang akan menyidangkan perkara pada tingkat PK.

Dikatakan, semestinya hakim-hakim yang kerap menjatuhkan vonis ringan terhadap pelaku korupsi tidak lagi dilibatkan.

"Tak hanya itu, klasifikasi korupsi sebagai extraordinary crime seharusnya dapat dipahami dalam seluruh benak Hakim Agung, ini penting agar di masa yang akan datang putusan-putusan ringan tidak lagi dijatuhkan," katanya.

Dalam kesempatan ini, ICW juga meminta tren “sunat hukuman” di tingkat PK menjadi perhatian khusus Ketua MA. Berdasar data ICW sejak Maret 2019 sampai dengan saat ini setidaknya MA telah mengurangi hukuman sebanyak 11 terpidana kasus korupsi di tingkat PK.

"Jika ini terus menerus berlanjut maka publik tidak lagi percaya terhadap komitmen MA untuk memberantas korupsi," kata Kurnia.

Kurnia menambahkan, pihaknya pun minta kepada MA agar menolak 20 permohonan PK yang sedang diajukan oleh para terpidana kasus korupsi.

"Sebab, bukan tidak mungkin PK ini hanya akal-akalan sekaligus jalan pintas agar pelaku korupsi itu bisa terbebas dari jerat hukum," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Putin Prediksi Rusia Capai Rekor Panen 150 Juta Ton Gandum

Presiden Vladimir Putin mengatakan Rusia mengharapkan panen gandum rekor tertinggi pada 2022.

NEWS | 29 September 2022

Iriana Jokowi Dijadwalkan Menanam Pohon di Pulau Rinca

Iriana Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (29/9/2022), dengan menanam pohon di Pulau Rinca.

NEWS | 29 September 2022

Malaysia Akan Cabut Aturan Wajib Masker di Penerbangan

Malaysia akan mencabut aturan wajib masker di dalam penerbangan yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

NEWS | 29 September 2022

Satgas Covid-19: Kebijakan Wajib Masker Masih Berlaku

Satgas Covid-19 menyatakan, pemerintah belum berencana mencabut kebijakan wajib masker seperti yang dilakukan negara lain.

NEWS | 29 September 2022

Tiongkok Tolak Keras Perbandingan Ukraina dengan Taiwan

Tiongkok bereaksi terhadap perbandingan antara Ukraina dengan Taiwan. Hal itu ditegaskan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin.

NEWS | 29 September 2022

Kebanjiran Pengungsi Rusia, Latvia Nyatakan Negara Darurat

Latvia mengumumkan keadaan darurat di dekat perbatasannya dengan Rusia pada Rabu (28/9/2022) setelah kebanjiran pengungsi Rusia.

NEWS | 29 September 2022

TNI AU Selidiki Penemuan Granat Asap dan Peluru di Bekasi

TNI AU masih mendalami penemuan granat asap dan peluru yang ditemukan di sebuah rumah, di Pondokgede, Kota Bekasi, Selasa, 27 September 2022.

NEWS | 29 September 2022

Hari Ini, Jaksel dan Jaktim Berpotensi Diguyur Hujan

BMKG DKI Jakarta menerangkan, potensi hujan disertai petir terjadi di wilayah Jaksel dan Jaktim pada sore hingga menjelang malam hari.

NEWS | 29 September 2022

Pabrik Keramik di Bekasi Diberi Waktu Perbaiki Pengolahan Limbah

Pabrik keramik PT Sarana Griya Lestari Keramik diberi batas waktu untuk memperbaiki manajemen pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). 

NEWS | 29 September 2022

Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap Polri Serahkan Sambo Cs ke Jaksa

Ferdy Sambo dan 11 tersangka lain kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan obstruction of justice segera diserahkan ke jaksa.

NEWS | 29 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
IHSG Berpeluang <em>Rebound</em>, Intip Rekomendasi Saham Pilihannya

IHSG Berpeluang Rebound, Intip Rekomendasi Saham Pilihannya

EKONOMI | 22 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings