Besok, Draf Final RUU MK Akan Disahkan di Paripurna DPR
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-9.74)   |   COMPOSITE 6258.57 (-118.4)   |   DBX 1209.79 (-7.56)   |   I-GRADE 185.201 (-3.15)   |   IDX30 531.719 (-11.49)   |   IDX80 142.034 (-2.79)   |   IDXBUMN20 420.424 (-11.55)   |   IDXESGL 146.593 (-2.74)   |   IDXG30 145.132 (-2.95)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-8.07)   |   IDXQ30 151.699 (-2.74)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-6.96)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-8.98)   |   IDXV30 142.342 (-4.12)   |   INFOBANK15 1078.54 (-23.31)   |   Investor33 455.425 (-8.95)   |   ISSI 183.228 (-3.1)   |   JII 646.305 (-9.76)   |   JII70 225.666 (-3.53)   |   KOMPAS100 1262.11 (-23.67)   |   LQ45 987.949 (-21.07)   |   MBX 1725.55 (-36.04)   |   MNC36 336.055 (-6.76)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.72)   |   SMInfra18 316.891 (-5.9)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-8.04)   |  

Besok, Draf Final RUU MK Akan Disahkan di Paripurna DPR

Senin, 31 Agustus 2020 | 20:51 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi III DPR dan pemerintah sudah menyelesaikan pembahasan draf rancangan undang-undang (RUU) Mahkamah Konstitusi (MK), dan sepakat untuk membawa draf tersebut untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 1 September mendatang.

Keputusan itu diambil dalam rapat Komisi III DPR dengan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, dan perwakilan Menteri Keuangan. Dalam rapat yang digelar Senin (31/8/2020), dan dipimpin Ketua Komisi III Herman Herry, agendanya adalah laporan Panitia Kerja (Panja), penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah, dan pengambilan keputusan.

Maka sebelum pengambilan keputusan, Ketua Panja RUU MK, Adies Kadir, menjelaskan pihaknya melaksanakan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) sejak 25 Agustus lalu.

Menurutnya, terjadi pembahasan dan penyempurnaan substansi, yang antara lain soal kedudukan, susunan, dan kewenangan MK; pengangkatan dan pemberhentian hakim MK, serta penambahan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK; perubahan usia minimal dan syarat calon hakim MK; penambahan ketentuan baru mengenai unsur majelis kehormatan MK; pengaturan ketentuan peralihan agar jaminan keputusan hukum yang adil terhadap hakim konstitusi.

Substansi itu masuk dalam 101 DIM tetap, DIM bersifat redaksional 8, DIM substansi 10, dan DIM bersifat substansi baru 2.

"Substansi baru di pasal 10 a berkenaan dengan perluasan kewenangan MK dalam hal constitutional complaint," kata Adies Kadir sambil menambahkan yang kedua, pengaturan soal pengaduan konstitusional.

Setelah laporan itu, Herman Herry lalu meminta agar fraksi-fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi. Awalnya diminta dibacakan, lalu semua peserta sepakat agar pandangan disampaikan secara tertulis karena tak ada yang menolak.

"Kami mohonkan pada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU Mahkamah Konstitusi dapat dilanjutkan kepada tingkat II yaitu pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR tanggal 1 September 2020?" tanya Herman Herry.

"Setuju," jawab para peserta rapat yang diikuti Herman Herry dengan mengetuk palu sidang.

Setelah naskah draf RUU ditandatangani, Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan syukur dan terima kasihnya kepada DPR yang telah menyelesaikan pembahasan RUU itu bersama dengan pPemerintah.

"Kami mengharapkan RUU itu dapat disetujui bersama dan dapat disahkan menjadi undang-undang," kata Yasonna.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dikecam, Putusan MA Sunat Hukuman Eks Bupati Kepulauan Talaud

ICW mengecam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang menyunat hukuman mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Penanganan Covid-19, Polri Lantik Bintara Bidan-Perawat

Polri melantik 125 bintara yang terdiri dari 76 pria dan 49 wanita guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah sakit Polri untuk menangani Covid-19.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Herman Herry: Proses Rekrutmen Hakim MK Harus Transparan dan Akuntabel

Sejumlah poin penting dalam pembahasan RUU MK di antaranya perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK dari 2,5 tahun menjadi 5 tahun.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Dari Atap Turun ke Hati…

“Kami terus mengembangkan EBT sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi di Jawa Tengah,” ungkap Sujarwanto.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

9 Juta Fakir Miskin Dapat Bansos Tunai dari Pemerintah

Bansos Tunai Sembako Non PKH merupakan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 500.000 untuk satu keluarga penerima manfaat.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Provinsi Jawa Barat Gelorakan Kembali Potensi Wisata

Dengan slogan Smiling West Java, pembukaan sektor pariwisata di Jawa Barat dilakukan bertahap sesuai dengan level kewaspadaan dan Pergub Jabar Nomor 46/2020

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Indosat Ooredoo Dukung Indonesia Hadapi Pandemi dengan Inovasi Teknologi

Indosat Ooredoo terus berusaha menghadirkan inovasi-inovasi demi menggerakkan kembali Indonesia pada era pandemi Covid-19.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Kebakaran Kejagung, Bareskrim Polri Periksa 105 Saksi

Mereka yang diperiksa mulai dari pejabat Kejagung hingga office boy (OB) Kejagung.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Tentukan Derajat Luka Korban Terorisme Masa Lalu, LPSK Gandeng PDFI

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggandeng Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) untuk menentukan derajat luka korban terorisme.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Penyidik Jadwalkan Panggil Pelapor Mantan Jubir HTI

Penyidik menjadwalkan pemanggilan terhadap pelapor kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Ormas dan ITE dengan terlapor mantan juru bicara HTI.

NASIONAL | 31 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS