KPK: Belum Ada Permohonan Koordinasi Kasus Jaksa Pinangki
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.144 (-1.14)   |   COMPOSITE 6258.75 (-10.28)   |   DBX 1361.34 (-0.65)   |   I-GRADE 179.18 (-0.62)   |   IDX30 502.509 (-1.33)   |   IDX80 134.874 (0.02)   |   IDXBUMN20 393.542 (-2.05)   |   IDXESGL 138.721 (0.08)   |   IDXG30 140.869 (-0.28)   |   IDXHIDIV20 444.908 (-0.07)   |   IDXQ30 144.657 (-0.05)   |   IDXSMC-COM 296.3 (0.74)   |   IDXSMC-LIQ 351.212 (3.56)   |   IDXV30 132.413 (1.76)   |   INFOBANK15 1051.36 (-9.47)   |   Investor33 433.839 (-1.51)   |   ISSI 179.41 (0.06)   |   JII 608.801 (0.64)   |   JII70 214.954 (0.38)   |   KOMPAS100 1205.85 (-1.58)   |   LQ45 941.363 (-1.13)   |   MBX 1692.14 (-3.13)   |   MNC36 321.868 (-1.1)   |   PEFINDO25 321.871 (0)   |   SMInfra18 304.318 (3.57)   |   SRI-KEHATI 368.746 (-1.3)   |  

KPK: Belum Ada Permohonan Koordinasi Kasus Jaksa Pinangki

Senin, 31 Agustus 2020 | 17:54 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan belum menerima permohonan koordinasi dan supervisi penanganan kasus dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Padahal, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono sebelumnya mengklaim telah melakukan koordinas dan supervisi dengan KPK terkait penanganan kasus tersebut.

"Belum ada langkah-langkah koordinasi dan supervisi menyangkut penanganan perkara dimaksud," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi awak media, Senin (31/8/2020).

Nawawi mengaku telah meminta keterangan dari Deputi Penindakan KPK Brigjen Karyoto untuk memastikan adanya koordinasi dan supervisi terkait penanganan perkara jaksa Pinangki. Namun, hingga kini tidak ada permohonan yang datang dari Korps Adhyaksa untuk membantu perkara tersebut.

Sejauh ini, kata Nawawi, KPK baru menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait perkara dugaan suap yang menjerat jaksa Pinangki dari Kejagung.

"Belum ada (permohonan koordinasi dan supervisi), yang kami baru terima hanya pemberitahuan SPDP," kata Nawawi.

Diketahui, Kejagung sedang mengusut kasus dugaan suap terkait skandal Djoko Tjandra yang menjerat jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki diduga menerima suap sebesar US$ 500.000 atau setara sekitar Rp 7,4 miliar untuk memuluskan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Belakangan, Kejagung menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka pemberi suap. Dalam proses penyidikan terungkap Djoko diduga tak hanya menyuap terkait permohonan PK, tapi juga terkait permintaan fatwa ke MA agar tidak dieksekusi oleh Kejagung.

Sebelumnya, ICW mendesak KPK mengambil alih penanganan kasus jaksa Pinangki. Hal ini lantaran ICW menyebut terdapat sejumlah indikasi yang menunjukkan ketidakseriusan Kejagung dalam mengusut kasus itu.

Belakangan permintaan serupa disampaikan Komisi Kejaksaan (Komjak). Lembaga independen untuk mengawasi dan menilai kinerja dan etik perilaku para jaksa itu mengingatkan perlunya menjaga kepercayaan publik terutama terhadap jaksa yang disidik oleh aparat penegak hukum tempatnya bekerja.

Menanggapi hal tersebut, Kejagung memastikan tidak akan menyerahkan penanganan perkara dugaan suap jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain menyebut berwenang menangani kasus tersebut, Korps Adhyaksa mengklaim melakukan koordinasi dan supervisi dengan KPK.

"Jadi tidak ada yang tadi dikatakan ada inisiatif menyerahkan. Tetapi mari kita kembali ke aturan, kita sudah melakukan koordinasi dan supervisi," kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono, Kamis (27/8/2020).



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Indopol: Masyakat Puas dengan Penanganan Covid-19 di Jatim

Sebanyak 66,30 persen responden menyatakan merasa puas dengan penanganan Covid-19 di Jatim.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Eks Pejabat Polri Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Deddy Fauzi El Hakim tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik KPK terkait kasus di PT Dirgantara Indonesia.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Kemhub Realisasikan 45 Persen Anggaran

Kemhub menargetkan penyerapan anggaran sampai akhir 2020 sebesar 93%.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Besok, Draf Final RUU MK Akan Disahkan di Paripurna DPR

RUU MK itu diharapkan segera dapat disetujui, dan dapat disahkan menjadi undang-undang.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Dikecam, Putusan MA Sunat Hukuman Eks Bupati Kepulauan Talaud

ICW mengecam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang menyunat hukuman mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Penanganan Covid-19, Polri Lantik Bintara Bidan-Perawat

Polri melantik 125 bintara yang terdiri dari 76 pria dan 49 wanita guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah sakit Polri untuk menangani Covid-19.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Herman Herry: Proses Rekrutmen Hakim MK Harus Transparan dan Akuntabel

Sejumlah poin penting dalam pembahasan RUU MK di antaranya perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK dari 2,5 tahun menjadi 5 tahun.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Dari Atap Turun ke Hati…

“Kami terus mengembangkan EBT sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi di Jawa Tengah,” ungkap Sujarwanto.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

9 Juta Fakir Miskin Dapat Bansos Tunai dari Pemerintah

Bansos Tunai Sembako Non PKH merupakan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 500.000 untuk satu keluarga penerima manfaat.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Provinsi Jawa Barat Gelorakan Kembali Potensi Wisata

Dengan slogan Smiling West Java, pembukaan sektor pariwisata di Jawa Barat dilakukan bertahap sesuai dengan level kewaspadaan dan Pergub Jabar Nomor 46/2020

NASIONAL | 31 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS