MPR Minta Visi Misi Paslon Pilkada Berpedoman Pancasila dan Tak Terpisahkan dengan Visi NKRI
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

MPR Minta Visi Misi Paslon Pilkada Berpedoman Pancasila dan Tak Terpisahkan dengan Visi NKRI

Senin, 31 Agustus 2020 | 18:44 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah Pasal 42 ayat (1) huruf q Peraturan KPU (PKPU) 3/2017. Pasal 42 ayat (1) huruf q menyatakan, "Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Padangan Calon".

MPR meminta aturan itu diubah menjadi visi misi dan program pasangan calon yang ditandatangani pasangan calon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila atau mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah atau sebagai arah lagi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan jangka panjang di segala bidang kehidupan yang dijelaskan pada riset dan inovasi nasional.

Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mengatakan, Badan Kajian MPR dan pimpinan MPR menilai Pasal 42 ayat (1) huruf q yang saat ini berlaku kurang berkesesuaian dengan norma hukum di atasnya. Salah satunya norma hukum yang menyatakan kepala daerah bertanggung jawab untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan yang dipimpinnya.

"Bahkan saat disumpah menjadi kepala daerah, mereka berkomitmen untuk menjaga dan mengamalkan Pancasila. Untuk itu, mestinya mulai dari hulu, artinya konsep visi misi dan program yang pada saat jika terpilih akan menjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah," kata Basarah. dalam diskusi "Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pemilu dan Pilkada", di Jakarta, Senin (31/8/2020).

Menurut Basarah, perubahan norma dalam Pasal 42 huruf q PKPU 3/2017 tak hanya berlaku bagi calon kepala daerah. Perubahan norma untuk mencantumkan Pancasila sebagai pedoman visi misi ini juga berlaku bagi norma mengenai visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Hal yang sama juga berlaku pada visi misi calon presiden. Dalam ketentuan regulasi yang ada belum memberikan ketentuan yang jelas terhadap posisi Pancasila di dalam penyusunan visi misi calon presiden dan wakil presiden," katanya.

Basarah mengatakan, perubahan PKPU tersebut merupakan rekomendasi Badan Kajian MPR. Dikatakan, pihaknya dalam pekan ini akan mengundang empat lembaga yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), KPU, Bawaslu dan DKPP untuk menyampaikan rekomendasi tersebut.

"Inilah rekomendasi yang secara norma kelembagaan akan kami sampaikan kepada empat lembaga penyelenggara dan pelaksana atau penanggung jawab pemilu dan pilkada," katanya.

Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, penyampaian visi misi pasangan calon sudah diatur dalam UU. Untuk itu, pihaknya akan mempelajari rekomendasi MPR untuk mencantumkan Pancasila sebagai pedoman.

"Nanti kita akan cek bagaimana UU mengatur dan bagaimana diimplementasikan melalui Peraturan KPU," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK: Belum Ada Permohonan Koordinasi Kasus Jaksa Pinangki

KPK memastikan belum menerima permohonan koordinasi dan supervisi penanganan kasus dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Indopol: Masyakat Puas dengan Penanganan Covid-19 di Jatim

Sebanyak 66,30 persen responden menyatakan merasa puas dengan penanganan Covid-19 di Jatim.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Eks Pejabat Polri Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Deddy Fauzi El Hakim tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik KPK terkait kasus di PT Dirgantara Indonesia.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Kemhub Realisasikan 45 Persen Anggaran

Kemhub menargetkan penyerapan anggaran sampai akhir 2020 sebesar 93%.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Besok, Draf Final RUU MK Akan Disahkan di Paripurna DPR

RUU MK itu diharapkan segera dapat disetujui, dan dapat disahkan menjadi undang-undang.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Dikecam, Putusan MA Sunat Hukuman Eks Bupati Kepulauan Talaud

ICW mengecam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang menyunat hukuman mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Penanganan Covid-19, Polri Lantik Bintara Bidan-Perawat

Polri melantik 125 bintara yang terdiri dari 76 pria dan 49 wanita guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah sakit Polri untuk menangani Covid-19.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Herman Herry: Proses Rekrutmen Hakim MK Harus Transparan dan Akuntabel

Sejumlah poin penting dalam pembahasan RUU MK di antaranya perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK dari 2,5 tahun menjadi 5 tahun.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

Dari Atap Turun ke Hati…

“Kami terus mengembangkan EBT sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi di Jawa Tengah,” ungkap Sujarwanto.

NASIONAL | 31 Agustus 2020

9 Juta Fakir Miskin Dapat Bansos Tunai dari Pemerintah

Bansos Tunai Sembako Non PKH merupakan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 500.000 untuk satu keluarga penerima manfaat.

NASIONAL | 31 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS