Gugat Presidential Threshold, Rizal Ramli Ingin Hentikan "Demokrasi Kriminal"
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Gugat Presidential Threshold, Rizal Ramli Ingin Hentikan "Demokrasi Kriminal"

Jumat, 4 September 2020 | 15:29 WIB
Oleh : Fana Suparman / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Tokoh nasional Rizal Ramli dan rekannya Abdulrachim Kresno dengan didampingi kuasa hukum Refly Harun and Partners mengajukan gugatan uji materi atau judicial review (JR) Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (4/9/2020).

Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".

Rizal Ramli bersama Refly Harun tiba sekitar pukul 13.45 WIB membawa sejumlah dokumen dan langsung menyerahkannya ke bagian penerimaan perkara konstitusi. Pihak MK menerima pengajuan gugatan tersebut dan mencatatnya sebagai perkara gugatan judicial review yang terdaftar.

Usai mendaftarkan gugatan, Rizal Ramli menjelaskan alasannya menggugat Presidential Threshold yang tercantum dalam Pasal 222 UU Pemilu. Ditegaskan, dirinya ingin menghentikan demokrasi kriminal yang membuat bangsa ini dikuasaioleh oligarki dan para cukong.

"Mari kita lawan demokrasi kriminal. Supaya Indonesia berubah. Supaya kalau demokrasi amanah bekerja untuk rakyat, bekerja untuk bangsa kita, tapi demokrasi kriminal bekerja untuk cukong. Bekerja buat kelompok dan agen lainnya. Kita harus ubah dari demokrasi kriminal ke demokrasi yang amanah dan good government dan ini perjuangan yang penting dan strategis," kata Rizal Ramli di Gedung MK, Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Baca Juga: Presidential Threshold Dinilai Akan Melahirkan "Duitokrasi"

Saat menjadi aktivis mahasiswa, Rizal Ramli dan Abdul Rachim ditangkap dan dijebloskan ke penjara Sukamiskin lantaran berjuang agar Indonesia terbebas dari otoritarianisme menuju negara demokratis serta bersih dari KKN. Cita-cita tersebut baru tercapai dengan bergulirnya reformasi.

Pada mulanya, kata Rizal Ramli, era reformasi membangun angin segar bagi proses demokratisasi Indonesia. Namun, belakangan, banyak aturan yang membuat demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal, salah satunya adanya ketentuan mengenai ambang batas untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur hingga presiden.

Adanya ketentuan mengenai ambang batas tersebut membuat calon kepala daerah maupun presiden harus merogoh kocek yang dalam untuk mendapat tiket dari partai atau dalam istilahnya menyewa partai. Untuk maju sebagai calon bupati, kata Rizal Ramli, seorang calon harus merogoh kocek Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar, sementara calon gubernur harus menyewa partai dengan tarif berkisar Rp 100 miliar - Rp 300 miliar.

"Presiden tarifnya lebih gila lagi, saya 2009 pernah ditawarin. Mas Rizal dari kriteria apa pun lebih unggul dibandingkan yang lain. Kita partai mau dukung, tapi kita partai butuh uang untuk macam-macam. Satu partai mintanya Rp 300 miliar. Tiga partai itu Rp 900 miliar. Nyaris satu triliun. Itu 2009, 2020 lebih tinggi lagi. Jadi yang terjadi ini demokrasi kriminal ini yang merusak Indonesia," ungkap Rizal Ramli.

Lantaran membutuhkan biaya tinggi untuk mengikuti kontestasi, seorang calon menerima bantuan dari para cukong. Akibatnya, setelah terpilih, kepala daerah atau presiden lupa untuk membela kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.
"Mereka malah mengabdi sama cukong-cukongnya. Inilah yang saya sebut sebagai demokrasi kriminal. Ini yang membuat Indonesia tidak akan pernah menjadi negara hebat, kuat, adil dan makmur karena pemimpin-pemimpinnya pada dasarnya itu mengabdi sama yang lain," tegasnya.

Rizal Ramli meyakini aturan ambang batas menjadi kunci yang merusak Indonesia. Aturan ambang batas menjadi alat memeras para kandidat untuk berlaga di Pilkada maupun Pilpres. Para pemimpin mulai dari bupati hingga Presiden tidak mungkin bisa berkompetisi tanpa dukungan dari cukong.

Untuk itu, Rizal Ramli meminta doa dan dukungan masyarakat agar perjuangannya membebaskan Indonesia dari demokrasi kriminal dapat tercapai.

"Ini yang kita ingin hapuskan jadi nol sehingga siapapun putra-putri Indonesia terbaik bisa jadi bupati bisa jadi gubernur bisa jadi Presiden. Karena kalau tidak pemimpin yang dihasilkan itu ya istilahnya modal gorong-gorong saja bisa jadi. Main tiktok saja bisa kepilih jadi gubernur. Hancur tidak nih republik. Saya ingin seleksi kepemimpinan Indonesia kompetitif, yang paling baik nongol jadi pemimpin dari presiden sampai ke bawah. Itu hanya kita bisa lakukan kalau threshold, ambang batas kita hapuskan jadi nol," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Luhut: Biar Semua Dibuktikan di Pengadilan

Luhut Pandjaitan menegaskan soal siapa yang salah dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkannya biar pengadilan yang membuktikan.

NASIONAL | 27 September 2021

Luhut Jalani Pemeriksaan Terkait Laporannya soal Pencemaran Nama Baik

Luhut Pandjaitan telah menjalani pemeriksaan sebagai pelapor terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong di Mapolda Metro Jaya.

NASIONAL | 27 September 2021

Tanah Longsor di Karo, 1 Pekerja Meninggal Dunia

Tanah longsor di Desa Sugihen, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara, mengakibatkan satu pekerja konstruksi meninggal dunia.

NASIONAL | 27 September 2021

Waspadai Cuaca Ekstrem di 25 Wilayah Ini

BMKG memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem dengan curah hujan sedang hingga lebat yang diperkirakan terjadi di 25 wilayah di Tanah Air.

NASIONAL | 27 September 2021


Untar Mengukuhkan Naniek Widayati sebagai Guru Besar Ilmu Arsitektur

Sidang Terbuka Senat Untar yang dipimpin Rektor Agustinus Purna Irawan mengukuhkan Naniek Widayati Priyomarsono sebagai Guru Besar Ilmu Arsitektur Untar.

NASIONAL | 27 September 2021

Kemendikbudristek Beri Dana Pembinaan untuk Program Penggabungan PTS

Penggabungan diharapkan menghasilkan PTS yang sehat dan melahirkan SDM yang unggul seperti yang dicita-citakan.

NASIONAL | 27 September 2021

Intani Apresiasi KPED Jabar Tingkatkan Produksi Pangan dengan Teknologi

Penerapan teknologi berupa suplemen penyubur tanah dan tanaman itu sudah diaplikasikan di sejumlah demplot di beberapa kabupaten di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Sumedang

NASIONAL | 27 September 2021

Penyidik Polda Papua Segera Minta Keterangan Nakes Gerald Sokoy

Setelah diserahkan pihak KKB ke Pemda Pegunungan Bintang, Sabtu (25/9/2021) tenaga kesehatan Gerald Sokoy akan dimintai keterangan oleh penyidik Polda Papua.

NASIONAL | 26 September 2021

Lamongan Dipilih Jadi Pilot Project Penanganan Kemiskinan Ekstrem Nasional

“Desa-desa mandiri lainnya juga punya potensi beragam yang akan segera ditangani demi Lamongan Megilan dan Desa Berjaya,” tandas Yuhronur.

NASIONAL | 26 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Luhut: Biar Semua Dibuktikan di Pengadilan

Luhut: Biar Semua Dibuktikan di Pengadilan

NASIONAL | 16 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings