Rizal Ramli Minta KPK Fokus Berantas Politik Uang
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Rizal Ramli Minta KPK Fokus Berantas Politik Uang

Jumat, 4 September 2020 | 17:56 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom senior dan tokoh nasional Rizal Ramli meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus memberantas politik uang atau money politic. Ditegaskan, politik uang, termasuk dalam kontestasi pemilihan umum telah merusak Indonesia dalam skala paling parah.

"Saya minta, tolong KPK fokus sama money politic. Karena inilah yang merusak Indonesia skala yang paling besar," kata Rizal Ramli usai mendaftarkan gugatan terhadap Pasal 222 UU Pemilu, di Gedung MK, Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Rizal Ramli, yang akrab disapa RR, mengatakan, beberapa waktu lalu berkunjung dan berdiskusi dengan dua Komisioner dan dua direktur KPK. Saat itu, katanya, Komisioner KPK menjelaskan mengenai penangkapan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya yang juga Ketua DPRD Kutai Timur Encek UR Firgasih yang kini telah menjadi tersangka kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur.

Saat ditangkap, Ismunandar sedang membawa uang Rp 18 miliar ke Jakarta untuk bertemu dengan partai politik lantaran akan maju kembali di Pilkada Kutai Timur. Uang miliaran rupiah tersebut dikumpulkan Ismunandar dari para cukong yang mendapat konsensi tambang, hutan dan pekerjaan lainnya dengan kerugian negara yang mencapai Rp 2 triliun.

"Uang sogokan dari cukong cuma 0,8 persen dia ke Jakarta bawa deposito Rp 18 miliar mau ketemu partai ditangkap sama KPK. Hampir semua pemilihan bupati di Indonesia seperti ini. Mesti menyetor upeti yang bayarin cukong ya kalau di kota-kota besar itu biasanya hak izin IMB konsesi hutan dan lainnya," ungkap Rizal Ramli.

Menurutnya, politik uang salah satunya disebabkan adanya aturan ambang batas pencalonan baik untuk kepala daerah maupun presiden. Untuk itu, selain meminta KPK fokus memberantas politik uang, Rizal Ramli mengajukan gugatan Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur Presidential Threshold. Aturan tersebut yang membuat partai memasang tarif untuk memberikan tiket dukungan kepada kandidat kepala daerah maupun presiden. Untuk maju sebagai calon bupati, kata Rizal Ramli, seorang calon harus merogoh kocek Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar, sementara calon gubernur harus menyewa partai dengan tarif berkisar Rp100 miliar sampai Rp 300 miliar.

Bahkan, seorang calon presiden harus menyediakan dana Rp 300 miliar untuk satu partai atau Rp 900 miliar jika ingin didukung tiga partai. Lantaran membutuhkan biaya tinggi untuk mengikuti kontestasi, seorang calon menerima bantuan dari para cukong. Akibatnya, setelah terpilih, kepala daerah atau presiden lupa untuk membela kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Mereka justru mengabdi sama cukong-cukongnya.

"Nah kita ingin hapuskan (Presidential Threshold) jadi nol sehingga siapa pun putra putri Indonesia terbaik bisa jadi bupati bisa jadi gubernur bisa jadi Presiden," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BRI Salurkan Banpres Produktif ke Hampir 1,6 Juta Pelaku Usaha Mikro

Masing-masing penerima manfaat mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta.

NASIONAL | 4 September 2020

Gugat Pres-T, Rizal Ramli Gunakan Argumentasi Ekonomi

Ekonom senior Rizal Ramli mengajukan uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

NASIONAL | 4 September 2020

Ibas Harap Implementasi BLT untuk UMKM Tepat Waktu dan Sasaran

Menurut Ibas Keberhasilan menunaikan target-target di tahun 2020, akan sangat menentukan bagi keberhasilan pemulihan di tahun 2021.

NASIONAL | 4 September 2020

Kasus Baru Meningkat, Satgas Covid-19: Terapkan Protokol Kesehatan dengan Disiplin

Peningkatan drastis kasus baru Covid-19 dapat menjadi pelajaran berharga untuk menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin.

NASIONAL | 4 September 2020

Pilkada Serentak, Bareskrim Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Penundaan dilakukan guna menghindari konflik kepentingan, serta menghindari pemanfaatan kepentingan politik oleh kelompok tertentu selama Pilkada.

NASIONAL | 4 September 2020

Enam Provinsi Masih Tinggi Buta Aksara, Ini Daftarnya

Kemdikbud menyebut terdapat enam provinsi dengan angka buta aksara yang tinggi berdasarkan hasil Susenas BPS 2019.

NASIONAL | 4 September 2020

Bobby Nasution- Aulia Rahman Bergaya Milenial Saat Daftar ke KPU Medan

Bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Bobby Nasution-Aulia Rahman berpakaian dengan bergaya milenial saat mendaftar ke KPU Kota Medan.

NASIONAL | 4 September 2020

InMind Inisiasi Gagasan Moderasi Beragama dan Berbangsa

InMind menginisiasi gagasan moderasi ditumbuhkembangkan di lingkaran akademisi dan pegiat toleransi di tanah air.

NASIONAL | 4 September 2020

Andre-Gapul Resmi Daftar ke KPU Mabar

Pasangan Adrianus Garu-Anggalinus Gapul mendaftar ke KPU Manggarai Barat sebagai langkah awal mengikuti pilkada serentak pada Desember 2020.

NASIONAL | 4 September 2020

No Timbal, Gas poll dengan Pertamax…

Mardiyanto mengaku menjadi pelanggan setia Pertamax.

NASIONAL | 4 September 2020


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Akidi Tio


# Greysia Polii


# Olimpiade Tokyo


# Anthony Ginting



TERKINI

Semen Grobogan Resmi Jadi Pelanggan Listrik Tegangan Tinggi PLN

NASIONAL | 32 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS