KPK Undang Polri dan Kejagung untuk Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Undang Polri dan Kejagung untuk Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra

Jumat, 4 September 2020 | 19:40 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memerintahkan Deputi Penindakan menerbitkan surat perintah supervisi kasus dugaan korupsi skandal Djoko Soegiarto Tjandra yang kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mabes Polri.

Kejagung telah menetapkan jaksa Pinangki Sirna Malasari, pengusaha Andi Irfan Jaya, dan Djoko Tjandra sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan permintaan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Tak hanya Kejaksaan Agung, dalam rentetan skandal Djoko Tjandra, Bareskrim Polri juga sedang mengusut keterlibatan pejabat di internal Korps Bhayangkara. Bareskrim telah menetapkan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim, Brigjen Prasetijo Utomo, mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte serta Anita Kolopaking selaku pengacara Djoko Tjandra sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait surat jalan dan hapusnya nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri.

"Pimpinan telah memerintahkan Deputi Penindakan untuk menerbitkan surat perintah supervisi penanganan perkara oleh Kejaksaan dan kepolisian terkait tersangka DST (Djoko Soegiarto Tjandra dan kawan-kawan," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Untuk kepentingan supervisi itu, KPK akan mengundang Kejagung dan Polri untuk gelar perkara bersama terkait skandal Djoko Tjandra. Alex, sapaan Alexander Marwata belum mengungkap kapan gelar perkara bersama itu akan dilakukan.

Alex hanya menyebut undangan gelar perkara akan disampaikan dalam waktu dekat kepada kedua institusi penegak hukum tersebut.

"KPK akan mengundang kedua aparat penegak hukum tersebut untuk melakukan gelar perkara dalam waktu dekat," katanya.

Dari gelar perkara bersama ini, KPK akan menentukan langkah berikutnya. Tak tertutup kemungkinan, KPK akan mengambil alih kasus skandal Djoko Tjandra jika memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"KPK akan melihat perkembangan penanganan perkara tersebut untuk kemudian mengambil sikap pengambilalihan apabila memenuhi syarat-syarat alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A UU No. 19 Tahun 2019," katanya.

Pasal 10A ayat (1) UU KPK menyatakan, "Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/ atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan,"

Sementara, Pasal 10A ayat (2) menyatakan, "Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; b. proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungiawabkan; c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana sesungguhnya; d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi; e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan."

Alex menjelaskan, pelaksanaan Pasal 10A ayat (1) dan (2) tersebut tidak perlu menunggu penyusunan Peraturan Presiden lebih lanjut. KPK pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penanganan perkara tersebut.

"Kita perlu melihat perkara ini secara serius karena diduga melibatkan aparat penegak hukum," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Alex membantah adanya perbedaan pendapat di antara lima pimpinan KPK terkait koordinasi supervisi perkara skandal Joko Tjandra yang ditangani Kejagung dan Polri. Alex menegaskan, pernyataan para pimpinan KPK berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Tidak ada pernyataan yang bertentangan dari yang disampaikan oleh para pimpinan KPK terkait supervisi atau pengambilalihan perkara tersangka DST dan kawan-kawan. Pada pokoknya pernyataan yang disampaikan mengacu pada Pasal 11 UU KPK bahwa KPK berwenang menangani perkara terkait penegak hukum. Sedangkan, terkait pengambilalihan mengacu kepada Pasal 10A," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah Kucurkan Rp 3,3 Triliun untuk DP Vaksin Covid-19

Kebutuhan untuk vaksin Covid-19 akan dilakukan secara multiyear dengan alokasi anggaran Rp 37 triliun.

NASIONAL | 4 September 2020

Menristek: Pemerintah Optimalisasi Riset dan Inovasi Bidang Kesehatan

Menristek menegaskan, kebijakan pemerintah fokus pada penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

NASIONAL | 4 September 2020

Pemerintah Diminta Konsisten Akui Hak Tanah Adat

Rizal Ramli mengingatkan, konflik agraria dan pertanahan tidak pernah bisa diselesaikan selama tidak ada keseriusan pemerintah untuk mengakui hak tanah adat

NASIONAL | 4 September 2020

Marwan Jafar Tekankan Pentingnya Pemberian PMN untuk BUMN Infrastruktur

Marwan Jafar menyebutkan, perusahaan BUMN akan kesulitan jika tidak mendapat suntikan PMN di tengah situasi pandemi Covid-19.

NASIONAL | 4 September 2020

Rizal Ramli Minta KPK Fokus Berantas Politik Uang

Ekonom senior dan tokoh nasional Rizal Ramli meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus memberantas politik uang

NASIONAL | 4 September 2020

BRI Salurkan Banpres Produktif ke Hampir 1,6 Juta Pelaku Usaha Mikro

Masing-masing penerima manfaat mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta.

NASIONAL | 4 September 2020

Gugat Pres-T, Rizal Ramli Gunakan Argumentasi Ekonomi

Ekonom senior Rizal Ramli mengajukan uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

NASIONAL | 4 September 2020

Ibas Harap Implementasi BLT untuk UMKM Tepat Waktu dan Sasaran

Menurut Ibas Keberhasilan menunaikan target-target di tahun 2020, akan sangat menentukan bagi keberhasilan pemulihan di tahun 2021.

NASIONAL | 4 September 2020

Kasus Baru Meningkat, Satgas Covid-19: Terapkan Protokol Kesehatan dengan Disiplin

Peningkatan drastis kasus baru Covid-19 dapat menjadi pelajaran berharga untuk menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin.

NASIONAL | 4 September 2020

Pilkada Serentak, Bareskrim Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Penundaan dilakukan guna menghindari konflik kepentingan, serta menghindari pemanfaatan kepentingan politik oleh kelompok tertentu selama Pilkada.

NASIONAL | 4 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS