Proyek Mangkrak, ITF Sunter Cukup Bakar Sampah Saja
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Proyek Mangkrak, ITF Sunter Cukup Bakar Sampah Saja

Selasa, 8 September 2020 | 13:24 WIB
Oleh : Yustinus Paat / HS

Jakarta, Beritasatu.com - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara, yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Desember 2018 masih mangkrak. Salah satu usul untuk mempercepat tuntasnya proyek tersebut dengan melakukan penyederhanaan. Skema penyederhanaan itu adalah ITF Sunter cukup membakar sampah dan tidak harus diubah menjadi listrik.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian mengungkapkan salah satu masalah krusial dari proyek itu adalah terkait dengan persoalan teknis yang kompleks. Persoalan teknis ini juga diduga menjadi penyebab mangkraknya proyek ITF ini.

"Untuk mempercepat penanganan sampah, kita merekomendasikan agar skema proyek ITF disederhanakan menjadi proyek ITF yang dibuat hanya untuk membakar sampah, tidak harus menjadi listrik," ujar Justin saat dihubungi, Senin (7/9).

Pasalnya, kata Justin, mengubah pembakaran sampah menjadi listrik akan menambah kompleksitas teknis yang membuat pelaksanaan proyek semakin lama. Padahal, masalah sampah sudah menjadi persoalan yang sangat mendesak dan kritis. "Jadi, Pemprov DKI bisa fokus untuk membakar sampah secara bersih, tidak terlalu banyak mengeluarkan polutan," imbuh dia.

Di satu sisi, kata dia, proyek ini akan membakar sampah lalu mengubah panas hasil pembakaran menjadi listrik. Namun, di sisi lain, menurut penelitian Dinas Lingkungan Hidup DKI tentang karakteristik sampah di DKI Jakarta, sebanyak 50-60 persen merupakan sampah basah.

"Selain itu, pemilahan sampah praktis belum berjalan. Dengan banyak sampah basah di Jakarta dan pemilahan sampah yang belum berjalan baik akan menyebabkan tantangan tersendiri pada saat pembakaran sampah," ungkap dia.

Baca : Tuntaskan ITF Sunter, Aktivitas Usaha Bisa Berkembang

Justin memprediksikan, proyek ITF bakal membutuhkan bahan bakar gas yang cukup banyak untuk membakar sampah Jakarta. Dengan demikian, jika diubah menjadi listrik, efisiensi termal-nya sangat rendah.

"Saat ini, kita butuh solusi penanganan sampah di Jakarta yang bisa selesai dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Karena itu, perlu langkah cepat untuk menghadirkan solusi, makanya kita dorong skema ITF disederhanakan," tandas Justin.

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengganti PT Jakpro selaku pelaksana proyek ITF tersebut. Pasalnya, PT Jakpro dinilai gagal menyelenggarakan proyek tersebut sehingga tidak satupun ITF dibangun. Rekomendasi ini disampaikan langsung oleh Ida selaku Ketua Komisi D DPRD dalam Rapat Pimpinan Gabungan dan Rapat Banggar pada 1 September 2020 lalu.

"Kami merekomendasikan agar Gubernur mencabut Pergub Nomor 33 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 65 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan fasilitas pengelolaan sampah di dalam kota karena PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana proyek gagal dalam melaksanakan Pergub tersebut," ujar Ida, Kamis (3/9).

Padahal, kata Ida, ITF sebagai solusi seharusnya mengatasi situasi darurat sampah di DKI Jakarta menjadi prioritas gubernur Anies dalam RPJMD 2017-2020. Hingga saat ini, pembangunan ITF di empat wilayah, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan masih sebatas wacana dan tak satupun yang telah dibangun.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Revisi UU MK Bakal Digugat ke MK

Pemilihan pengujian undang-undang di MK menjadi opsi yang paling tepat mengingat tidak ada forum konstitusional lain yang diberikan oleh UUD 1945.

NASIONAL | 8 September 2020

Tersinggung, Ketua Komisi VIII Klarifikasi ke Menag soal Radikalisme

Bagaimana mungkin yang hafal Alquran sumber utama radikal.

NASIONAL | 8 September 2020

Pilkada, Jokowi Minta ASN, TNI, dan Polri Netral

Penyelenggara pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi.

NASIONAL | 8 September 2020

Langgar Protokol Kesehatan saat Kampanye, Pelantikan Pemenang Pilkada Bisa Ditunda

Dari pengamatan saat pendaftaran ke KPU, dari lebih dari 600 bapaslon yang mendaftar, ada sekitar 260 bapaslon yang melanggar protokol kesehatan.

NASIONAL | 8 September 2020

Jokowi: Pilkada Harus Dilakukan dengan Norma Baru

Kkeberhasilan Indonesia keluar dari berbagai risiko akibat pandemi Covid-19, adalah bila pemerintah berhasil menangani permasalahan kesehatan.

NASIONAL | 8 September 2020

Pergub DIY, Pelaku Usaha Langgar Protokol Kesehatan Bisa Dihentikan Operasionalnya

Bagi perorangan yang melanggar aturan, dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, dan/atau pembinaan.

NASIONAL | 8 September 2020

Calon Kepala Daerah Langgar Protokol Kesehatan Diberi Sanksi Tegas

Masyarakat melanggar pergub antara lain tidak memakai masker didenda Rp 100.000 dan pelaku usaha dikenakan dendan Rp 1 juta.

NASIONAL | 8 September 2020

Panen Raya, Harga Cabai Rawit di Bengkulu Anjlok

Namun, anjloknya harga cabai rawit hanya sementara saja karena petani tengah melaksanakan panen raya.

NASIONAL | 8 September 2020

Ganjar Ingatkan Jangan Ada Sekolah Tahan Ijazah Siswa

Ganjar tak ingin kasus penahanan ijazah yang terjadi di Solo kembali terjadi.

NASIONAL | 8 September 2020

Jateng Belajar Tatap Muka, Batasi Peserta Didik dan Pangkas Jam Belajar

Kepala SMKN I Temanggung Tri Setya Budi, Selasa (8/9/2020), mengatakan, simulasi dilakukan selama dua minggu ke depan.

NASIONAL | 8 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS