Dinilai Sewenang-wenang, Ditjen PP Digugat Nurdin Halid
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-9.74)   |   COMPOSITE 6258.57 (-118.4)   |   DBX 1209.79 (-7.56)   |   I-GRADE 185.201 (-3.15)   |   IDX30 531.719 (-11.49)   |   IDX80 142.034 (-2.79)   |   IDXBUMN20 420.424 (-11.55)   |   IDXESGL 146.593 (-2.74)   |   IDXG30 145.132 (-2.95)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-8.07)   |   IDXQ30 151.699 (-2.74)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-6.96)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-8.98)   |   IDXV30 142.342 (-4.12)   |   INFOBANK15 1078.54 (-23.31)   |   Investor33 455.425 (-8.95)   |   ISSI 183.228 (-3.1)   |   JII 646.305 (-9.76)   |   JII70 225.666 (-3.53)   |   KOMPAS100 1262.11 (-23.67)   |   LQ45 987.949 (-21.07)   |   MBX 1725.55 (-36.04)   |   MNC36 336.055 (-6.76)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.72)   |   SMInfra18 316.891 (-5.9)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-8.04)   |  

Dinilai Sewenang-wenang, Ditjen PP Digugat Nurdin Halid

Rabu, 9 September 2020 | 12:14 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid melalui kuasa hukumnya dari Kantor Pengacara MJB & Partners, Muslim Jaya Butar Butar mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum dan HAM.

Pengajuan itu dilakukan atas sikap dan tindakan Dirjen Peraturan Perundang-undangan yang dinilai sewenang-wenang, menyalahgunakan hak, serta diduga “bermain politik” dalam kasus Dekopin.

"Kami mengajukan gugatan terhadap Dirjen Peraturan Perundang-undangan dengan berbagai alasan," kata Muslim dalam keterangannya, Selasa (8/9/2020).

Menurut mantan pengacara Jokowi Maruf-Amin dalam Pilpres 2019 ini, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum & HAM dalam membuat pendapat hukum Nomor: PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 terkait permasalahan Dekopin telah bertindak tidak netral.

"Seharusnya pendapat hukum bersifat normatif, namun pendapat hukum yang dibuat Dirjen Peraturan Perundang-undangan telah berimplikasi kepada Dekopin yang dipimpin Nurdin Halid," katanya.

Dia menilai Dirjen Peraturan Perundang-undangan telah membuat justifikasi dengan menyimpulkan sendiri bahwa pemilihan ketua umum yang tepat sesuai keputusan Kepres Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengesahan AD Dekopin adalah Munas Dekopin yang memilih Sri Untari Bisowarno sebagai Ketua Umum Dekopin periode 2019-2024.

Tindakan tersebut patut diduga menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam peraturan tersebut jelas berbunyi bahwa Badan/pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenangnya meliputi larangan melampaui wewenang, campur adukkan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang.

Muslim juga melihat adanya tindakan di luar cakupan bidang atau materinya dengan tanpa dasar kewenangan.

Alasan lainnya karena Dirjen Peraturan Perundang-undangan telah merugikan Dekopin di bawah kepemimpinan Nurdin Halid karena pendapat hukumnya dijadikan rujukan atau sandaran oleh Sri Untari Bisowarno untuk menyatakan dirinya adalah ketua umum. Termasuk adanya pihak ketiga yang telah “memaksa” atau meminta Menteri Koperasi & UKM untuk mengakui Sri Untari Bisowarno sebagai Ketua Umum Dekopin dengan alasan adanya pendapat hukum Dirjen Peraturan Perundang-undangan.

Padahal pendapat hukum Dirjen bersifat justifikasi dan tidak dapat dijadikan sandaran dalam bentuk apapun, namun Sri Untari Bisowarno dan pihak lainnya telah melakukan “politisasi” atas pendapat tersebut yang merugikan Dekopin di bawah kepemimpinan Nurdin Halid.

"Munas Dekopin tanggal 13 November 2019 di Makasar telah memilih dan terpilih secara aklamasi Bapak Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin periode 2019-2024. Dia dipilih oleh peserta munas Dekopin sebanyak 453 orang dari 471 peserta Munas dan dikukuhkan Pimpinan Munas Dekopin," tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pegawai KPU Provinsi Jambi Dinilai Kurang Taat pada Protokol Kesehatan

Sebagian pegawai KPU daerah itu juga membuka masker seusai proses pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur.

NASIONAL | 9 September 2020

Penularan Covid-19 dari Klaster Perkantoran Terus Bertambah di Medan

"Mereka yang dinyatakan terpapar itu terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai honorer dan sekuriti," ujar Alida.

NASIONAL | 9 September 2020

Awal Oktober Sekolah di Bengkulu Tengah Gelar Belajar Tatap Muka

Sekolah yang diizinkan gelar tatap muka adalah sekolah yang benar-benar siap menerapkan protokol kesehatan ketat.

NASIONAL | 9 September 2020

Kasus Korupsi PT DI, Eks Komisaris Utama Asabri Diperiksa KPK

Mantan Komisaris Utama PT Asabri, Marsekal Madya (Purn) Ismono Wijayanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Budi Santoso).

NASIONAL | 9 September 2020

Klaster Keluarga Meningkat, OTG Covid-19 Diwajibkan Isolasi Mandiri di Rumah

Sedangkan pasien Covid-19 dengan status bergejala, akan diisolasi di rumah sakit.

NASIONAL | 9 September 2020

Penumpang Asal Serang Ditemukan Meninggal di Atas KMP Mutiara Persada

Saat ini jenazah pria tersebut sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon.

NASIONAL | 9 September 2020

Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Setelah Melahirkan Bayi Kembar

Sementara bayi satunya jenis kelamin perempuan masih dirawat oleh petugas medis.

NASIONAL | 9 September 2020

Menpora: Pembinaan Olahraga Harus Disertai Sports Science

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali telah mempersiapkan grand design olahraga yang melibatkan sports science.

NASIONAL | 9 September 2020

Ketua Bawaslu dan Komisioner KPU Barito Timur Kembali Terinfeksi Covid-19

"Keduanya reinfeksi Covid-19 dan tidak tercatat atau masuk dalam penambahan kasus baru sebanyak 15 orang,” kata Koordinator Gugus Tugas Covid-19 Simon Biring.

NASIONAL | 9 September 2020

Mendikbud: Pemerintah Terus Berupaya Tuntaskan Masalah Buta Aksara

Nadiem menyebutkan, ada empat strategi penuntasan buta aksara yang sedang dilakukan Kemdikbud.

NASIONAL | 8 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS