Ini Pandangan KPK Soal Vonis Bebas Petinggi Duta Palma Grup
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Pandangan KPK Soal Vonis Bebas Petinggi Duta Palma Grup

Rabu, 9 September 2020 | 22:05 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pengadilan Tipikor Pekanbaru memvonis bebas Suheri Terta selaku Legal Manager PT Duta Palma Grup yang menjadi terdakwa perkara dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014. Majelis Hakim yang diketuai Saut Maruli Tua Pasaribu menyatakan Suheri Terta tidak terbukti menyuap mantan Gubernur Riau, Annas Maamun melalui pengusaha Gulat Manurung terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan.

Dikonfirmasi mengenai putusan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin dengan alat bukti yang dimiliki sejak proses penyidikan. Bahkan, KPK meyakini alat-alat bukti yang kemudian dibeberkan di persidangan telah membuktikan tindak pidana suap yang dilakukan Suherti Terta.

"Dari awal proses penyidikan, KPK yakin dengan alat bukti yang kami miliki dan selama proses persidangan juga dapat dibuktikan semua uraian perbuatan Terdakwa," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (9/9/2020).

Apalagi, perbuatan Suheri diperkuat dengan putusan MA terhadap Annas Maamun. Dalam putusan tersebut, Annas terbukti menerima suap, salah satunya dari Duta Palma Grup.

"Terlebih dalam putusan MA atas nama terpidana Annas Ma'mun telah terbukti adanya penerimaan sejumlah uang antara lain dari PT Duta Palma," katanya.

Meski demikian, KPK belum memutuskan untuk menempuh langkah hukum selanjutnya terhadap vonis bebas Suheri Terta, seperti mengajukan Kasasi ke MA. KPK berharap Pengadilan Tipikor Pekanbaru segera mengirimkan salinan putusan agar dapat dipelajari tim KPK untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Kami masih menyatakan sikap pikir-pikir atas putusan tersebut, dan selanjutnya akan mengambil sikap langkah hukum setelah mempelajari salinan lengkap putusan majelis hakim. Kami berharap pengadilan segera mengirimkan salinan putusan tersebut," kata Ali.

Dalam kasus ini, selain Suheri Terta, KPK juga menjerat pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma Grup, Surya Darmadi dan PT Palma Satu, anak usaha PT Duta Palma Grup. Namun, Surya Darmadi hingga saat ini masih buron dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 9 Agustus 2019 silam.

Kasus yang menjerat Suheri Terta, Surya Darmadi dan PT Palma Satu merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap alih fungsi hutan Riau yang sebelumnya menjerat Annas Maamun selaku Gubernur Riau dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung serta Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Riau Edison Marudut Marsadauli Siahaan.

Surya Darmadi bersama-sama Suheri diduga menyuap Annas Maamun sebesar Rp 3 miliar melalui Gulat Manurung. Suap itu diberikan terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan.

Kasus suap ini bermula dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) nomor 673/2014 yang ditandatangani Menhut saat itu, Zulkifli Hasan pada 8 Agustus 2014. SK Zulhas tersebut tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektare; perubahan fungsi kawasan hutan seluas 717.543 ha; dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 ha di Provinsi Riau. SK Menhut tersebut diserahkan Zulkifli kepada Annas Maamun saat peringatan HUT Riau pada 9 Agustus 2014.

Dalam pidatonya di peringatan tersebut, Zulhas mempersilakan masyarakat melalui Pemprov Riau untuk mengajukan permohonan revisi jika terdapat daerah atau kawasan yang belum terakomodir dalam SK tersebut. Atas pidato Zulhas, Annas Maamun memerintahkan SKPD terkait untuk menelaah kawasan hutan dalam peta yang menjadi lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut.

Suheri yang mengurus perizinan terkait lahan perkebunan mllik Duta Palma Group langsung mengirimkan surat kepada Annas Maamun selaku Gubernur Riau untuk memintanya mengakomodir lokasi perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening, PT Seberida Subur yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu dalam RTRW Provinsi Riau. Annas Maamun segera menindaklanjuti permintaan tersebut dan memerintahkan bawahannya untuk 'membantu dan mengadakan rapat'.

Annas Maamun kemudian membuat disposisi yang isinya memerintahkan Wakil Gubernur Riau saat itu untuk segera mengadakan rapat bersama SKPD terkait. Sebulan kemudian atau September 2014, Surya Darmadi, Suheri, Gulat Manurung dan SKPD Pemprov Riau menggelar pertemuan untuk membahas permohonan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan atas kawasan perkebunan milik Duta Palma Group atau dengan kata lain agar wulayah perkebunan itu dikeluarkan dari peta kawasan hutan di Riau.

Untuk memuluskan hal ini, Surya Darmadi diduga menawarkan fee kepada Annas Maamun melalui Gulat Manurung jika areal perkebunan perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan; Berikutnya, dalam sebuah rapat di kantor Gubernur, Annas Maamun memerintahkan bawahannya yang bertugas di Dinas Kehutanan untuk memasukan lahan atau kawasan perkebunan yang diajukan oleh tersangka Suheri Terta dan Surya Darmadi dalam peta Iampiran surat Gubernur yang telah ditandatangani sehari sebelumnya.

Setelah perubahan peta tersebut ditandatangani Annas Maamun, Suheri diduga menyerahkan uang sebesar Rp 3 miliar kepada Gulat Manurung untuk diberikan kepada Annas. Uang tersebut diberikan agar Annas Maamun memasukan lokasi perkebunan Duta Paa Group yang dimohonkan tersangka Suheri dan Surya Darmadi ke dalam Peta Lampiran Surat Gubernur Riau tanggal 17 September 2014 tentang Revisi Usulan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan Riau di Provinsi Riau.

Dengan surat Gubernur Riau tersebut diduga selanjutnya perusahaan-perusahaan itu dapat mengajukan Hak Guna Usaha untuk mendapatkan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sebagai syarat sebuah perusahaan melakukan ekspor kelapa sawit ke luar negeri.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Menag Klarifikasi Pernyataan Kemenag Hadiah untuk NU

Menag Yaqut Cholil Qoumas memberi klarifikasi terkait pernyataannya menyebutkan Kementerian Agama (Kemenag) hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU).

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Kasus Suap Dodi Reza Alex Noerdin, KPK Sita Uang dan Dokumen di 2 Lokasi

KPK menemukan sejumlah uang dan dokumen terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek yang menjerat Dodi Reza Alex Noerdin.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Sidang Suap Eks Penyidik KPK Hadirkan Azis Syamsuddin Jadi Saksi

Selain Azis Syamsuddin dalam persidangan hari ini, tim Jaksa KPK juga menghadirkan mantan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Perluasan Ganjil Genap, Tiga Hari Pertama Pelanggar Hanya Diberi Teguran

Pelanggar ganjil genap hanya diberi teguran sampai hari Rabu, selanjutnya diambil tindakan tegas.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Sah, Ivan Yustiavandana Jabat Kepala PPATK

Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyaksikan pengucapan sumpah Ivan Yustiavandana sebagai Kepala PPATK.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

7 Tips yang Membantu Anak dalam Masa Transisi dari TK ke SD

Masa transisi dari Taman Kanak-kanak ke Sekolah Dasar adalah langkah besar bagi seorang anak.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan Sembilan Duta Besar Negara Sahabat

Jokowi secara berturut-turut menerima surat kepercayaan dari sembilan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori meninggal dunia, di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Jakarta, Minggu malam

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Penduduk Miskin Ekstrem di Karawang Capai 106.780 Jiwa

Bappeda Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan, angka kemiskinan di kabupaten tersebut pada 2020 mencapai 195.410 jiwa

NASIONAL | 24 Oktober 2021


TAG POPULER

# Tes PCR


# Greysia Polii/Apriyani Rahayu


# Cristiano Ronaldo


# PSIS


# Sekjen Kemendagri



TERKINI
Sri Mulyani Bahagia Penerimaan Pajak Mulai Tumbuh Positif

Sri Mulyani Bahagia Penerimaan Pajak Mulai Tumbuh Positif

EKONOMI | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings