Dukung Konektivitas Logistik, Ditjen Hubdat Dorong Kolaborasi Antar Instansi
Logo BeritaSatu

Dukung Konektivitas Logistik, Ditjen Hubdat Dorong Kolaborasi Antar Instansi

Kamis, 10 September 2020 | 19:36 WIB
Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Lombok, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) melalui Direktorat Jenderal Hubungan Darat (Ditjen Hubdat) mendorong kolaborasi antar instansi dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan publik angkutan barang dari dan ke wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP).

Menurut Direktur Angkutan Jalan Ahmad Yani, kewajiban pelayanan publik angkutan barang dari dan ke wilayah 3TP tersebut tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2017. Ditjen Hubdat pun berupaya untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan memberikan subsidi angkutan barang di jalan.

Namun, hal ini tentunya membutuhkan koordinasi dengan instansi lainnya seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan maupun BUMN dan BUMD sebagai operator.

“Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kewajiban tersebut, kami dari Ditjen Hubdat akan berusaha memberikan layanan publik untuk angkutan barang guna membantu mendistribusikan ke sentra-sentra produksi masyarakat di daerah maupun sebaliknya dari sentra produksi di daerah kepada layanan tol laut dan jembatan udara,” ungkap Yani saat memberikan seminar dan lokakarya (semiloka) di Aruna Senggigi Resort & Convention Lombok, Kamis (10/9/2020).

Ditjen Hubdat, lanjutnya, berkomitmen untuk mendukung terciptanya sinergitas transportasi untuk penunjang layanan ke daerah tujuan guna terwujudnya penurunan disparitas harga barang yang menjadi kebutuhan masyarakat di 3TP.

Adapun semiloka ini mengangkat tema kolaborasi pemerintah bersama BUMN dan BUMD dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan publik angkutan barang dari dan ke wilayah 3TP.

Melalui kegiatan ini, Ditjen Hubdat berharap perwakilan lembaga dan instansi terkait bisa bersama-sama berdiskusi guna mewujudkan konektivitas logistik dan menekan kesenjangan harga antar wilayah barat dan timur.

“Kami ingin dengan hadirnya program ini masyarakat semakin mudah mengetahui informasinya dan dapat digunakan oleh pengusaha, petani, nelayan untuk memasarkan produk hasil perkebunan, pertaninan, dan lainnya ke wilayah Indonesia,” ujar Yani.

Dirinya menambahkan, pemberian subsidi dilakukan oleh Perum Damri selaku operator angkutan barang. Para instansi terkait juga diminta untuk untuk mempersiapkan kajian agar dapat dibantu jaringan distribusinya dengan angkutan barang di jalan.

"(Angkutan barang perintis bersubsidi) saat ini baru tujuh lintasan. Masih banyak lagi yang dibutuhkan karena banyak sentra produksi masyarakat yang butuh disambungkan dengan tol laut. Baik barang konsumsi masyarakat maupun barang ekspor yang untuk dipasarkan sehingga dapat dipasarkan dengan baik bahkan hingga ke Pulau Jawa dari Indonesia Timur,” lanjut Yani.

Adapun ketujuh lokasi subsidi perintis tahun 2020 yang dimaksud adalah Pelabuhan Pomako (Timika)-Bandara Mozes Kilangin (Timika), Pelabuhan Pomako- Pasar Mozes Kilangin (Timika), Pelabuhan Pomako-Bandara Mozes, Pelabuhan Pomako-Gerai Maritim, Kantor dan Gudang BUMD PPM-Bandara Mozes.

Terdapat pula Pelabuhan Merauke-Bandara Tanah Merah dan Selat Lampa (Natuna)-Ranai (telah beroperasi).

Hadir sebagai narasumber Kasubdit Angkutan Barang Direktorat Angkutan Jalan Saiful Bachri, Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditlala) Ditjen Hubla Bharto Ari Rahardjo, dan Kepala Bagian Hukum dan Humas Setditjen Hubdat Endy Irawan.

Kegiatan juga dihadiri oleh 52 peserta yang berasal dari balai pengelola transportasi darat, dinas perhubungan, dinas perindustrian provinsi dan kabupaten/kota di daerah-daerah yang memiliki program tol laut. Turut hadir perwakilan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. PELNI (Persero), Perum DAMRI, Perum BULOG, PT. Pelabuhan Indonesia I-IV, dan badan usaha di bidang angkutan tol laut.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

LP3ES: Waspadai Tingginya Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki rasio kesenjangan ekonomi dan sosial yang cukup tinggi.

NASIONAL | 10 September 2020

Jenderal Pergi di Tengah Pandemi, Kapolri: Saya Perintahkan WFH

Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan, jika sehat diatas segala-galanya di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 10 September 2020

KPK Tahan Mantan Pejabat Subang Tersangka Gratifikasi

KPK menahan Heri Tantan Sumaryana, mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang, Kamis (10/9/2020).

NASIONAL | 10 September 2020

PSBB Kembali Diterapkan, Kinerja KPK Tidak Terganggu

Pengusutan kasus korupsi terus berjalan, terutama terkait kasus-kasus yang tersangkanya telah ditahan karena waktu penahanan terus berjalan.

NASIONAL | 10 September 2020

Menantu Jokowi Ajak Lawannya Foto Bareng

Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, mengajak lawannya pada Pilkada Kota Desember 2020 untuk foto bersama.

NASIONAL | 10 September 2020

PSBB Jakarta Buat Sultan HB X Khawatir

Berkaca pada pengalaman, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan saat DKI Jakarta melakukan PSBB terdapat peningkatan jumlah pemudik.

NASIONAL | 10 September 2020

Mendagri: Banyak Paslon Tidak Tahu Larangan Konvoi

Menurut Tito, waktu sosialisasi aturan yang melarang konvoi dan arak-arakan, sangat singkat.

NASIONAL | 10 September 2020

Abraham Liyanto: Sudah Waktunya NTT Diatur UU Tersendiri

Abraham berkeyakinan ketika NTT diatur dalam UU tersendiri, akan melahirkan pembangunan NTT yang menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi.

NASIONAL | 10 September 2020

Haornas, Menpora Berikan Penghargaan kepada Insan Olahraga

Menpora Zainudin Amali memberikan penghargaan Satya Lencana Dharma Olahraga kepada 34 orang dan 148 orang pelaku olahraga berpestrasi pada acara puncak Haornas.

NASIONAL | 10 September 2020

KPK Prihatin MA Kerap Sunat Hukuman Koruptor

KPK khawatir kecenderungan tersebut menjadi angin segar bagi koruptor dan sebaliknya menjadi preseden buruk dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

NASIONAL | 10 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS