Hasil Pemeriksaan BPK Kerap Digunakan untuk Peras Kepala Daerah
INDEX

BISNIS-27 538.843 (9.76)   |   COMPOSITE 6321.86 (107.9)   |   DBX 1200.53 (9.93)   |   I-GRADE 184.241 (6.4)   |   IDX30 532.439 (13.05)   |   IDX80 142.581 (3.74)   |   IDXBUMN20 424.518 (18.32)   |   IDXESGL 148.639 (1.84)   |   IDXG30 144.207 (3.69)   |   IDXHIDIV20 468.297 (10.48)   |   IDXQ30 151.63 (3.41)   |   IDXSMC-COM 289.047 (5.63)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (16.02)   |   IDXV30 145.782 (3.85)   |   INFOBANK15 1071.04 (26.84)   |   Investor33 457.812 (8.8)   |   ISSI 186.628 (3)   |   JII 657.942 (12.88)   |   JII70 230.141 (4.83)   |   KOMPAS100 1272.98 (29.01)   |   LQ45 989.051 (25.8)   |   MBX 1747.76 (32.18)   |   MNC36 338.242 (6.45)   |   PEFINDO25 338.749 (2.41)   |   SMInfra18 324.227 (7.63)   |   SRI-KEHATI 391.331 (7.38)   |  

Hasil Pemeriksaan BPK Kerap Digunakan untuk Peras Kepala Daerah

Kamis, 10 September 2020 | 19:33 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengungkapkan, hasil pemeriksaan BPK kerap dipergunakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, Achsanul kerap menerima laporan adanya pihak tertentu yang menggunakan hasil pemeriksaan BPK untuk memeras kepala daerah.

"Berkali-kali kami mendapat komplain dari beberapa pihak karena hasil pemeriksaan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya digunakan untuk 'memeras' kepala daerah," kata Achsanul dalam diskusi publik "Eksistensi Lembaga Pengawas Eksternal dalam Sistem Ketatanegaraan dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" yang digelar Ombudsman secara daring, Kamis (10/9/2020).

Padahal, kata Achsanul, pihak yang tak bertanggung jawab tersebut tidak mengetahui secara pasti substansi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK. Atas hal tersebut, kata Achsanul pihaknya berhati-hati untuk memberikan hasil pemeriksaan kepada masyarakat.

"Memang kami hati-hati untuk memberikan laporan ini," katanya.

Dikatakan Achsanul, setiap tahun BPK setidaknya melakukan tiga jenis pemeriksaan rutin, yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Rp 8.000 triliun keuangan yang berputar di BUMN, Rp 2.200 triliun anggaran APBN dan sekitar Rp 1.000 triliun APBD di seluruh daerah.

Setiap enam bulan, BPK menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Presiden dengan tujuan agar menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan terhadap program yang tidak efektif dan efisien.

Selain kepada Presiden, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada DPR sebagai representasi masyarakat, terutama di daerah pemilihan masing-masing. Untuk itu, Achsanul mengatakan, jika masyarakat ingin mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat memintanya kepada DPR.

"Sehingga siapapun yang berkepentingan sebenarnya terhadap pemeriksaan BPK wakil rakyat bapak dan ibu semua sudah memiliki," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bangun Nasionalisme Papua Berbasis Kecintaan kepada Indonesia

Konsep nasionalisme tidak sederhana karena terdapat beberapa elemen pokok, yaitu sistem kepercayaan, bangsa atau rakyat, kemerdekaan dan kedaulatan.

NASIONAL | 10 September 2020

Dukung Konektivitas Logistik, Ditjen Hubdat Dorong Kolaborasi Antar Instansi

Ditjen Hubdat mendorong kolaborasi antar instansi dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan publik angkutan barang dari dan ke wilayah 3TP.

NASIONAL | 10 September 2020

LP3ES: Waspadai Tingginya Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki rasio kesenjangan ekonomi dan sosial yang cukup tinggi.

NASIONAL | 10 September 2020

Jenderal Pergi di Tengah Pandemi, Kapolri: Saya Perintahkan WFH

Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan, jika sehat diatas segala-galanya di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 10 September 2020

KPK Tahan Mantan Pejabat Subang Tersangka Gratifikasi

KPK menahan Heri Tantan Sumaryana, mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang, Kamis (10/9/2020).

NASIONAL | 10 September 2020

PSBB Kembali Diterapkan, Kinerja KPK Tidak Terganggu

Pengusutan kasus korupsi terus berjalan, terutama terkait kasus-kasus yang tersangkanya telah ditahan karena waktu penahanan terus berjalan.

NASIONAL | 10 September 2020

Menantu Jokowi Ajak Lawannya Foto Bareng

Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, mengajak lawannya pada Pilkada Kota Desember 2020 untuk foto bersama.

NASIONAL | 10 September 2020

PSBB Jakarta Buat Sultan HB X Khawatir

Berkaca pada pengalaman, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan saat DKI Jakarta melakukan PSBB terdapat peningkatan jumlah pemudik.

NASIONAL | 10 September 2020

Mendagri: Banyak Paslon Tidak Tahu Larangan Konvoi

Menurut Tito, waktu sosialisasi aturan yang melarang konvoi dan arak-arakan, sangat singkat.

NASIONAL | 10 September 2020

Abraham Liyanto: Sudah Waktunya NTT Diatur UU Tersendiri

Abraham berkeyakinan ketika NTT diatur dalam UU tersendiri, akan melahirkan pembangunan NTT yang menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi.

NASIONAL | 10 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS