Penambahan Fungsi Penyidikan pada Revisi RUU Kejaksaan Positif
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Penambahan Fungsi Penyidikan pada Revisi RUU Kejaksaan Positif

Kamis, 10 September 2020 | 19:31 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (Persada UB), Fachrizal Afandi menilai positif penambahan funsi penyidikan dalam rangka revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan yang akan dibahas di DPR.

Menurut Fachrizal, praktik penyidikan oleh penyidik polisi dan PPNS yang selama ini serampangan tidak lain dikarenakan hilangnya fungsi jaksa untuk melakukan supervisi dan melengkapi penyidikan polisi dan PPNS. Dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang lahir di era Orde Baru didesain untuk melegitimasi intervensi militer dalam sistem peradilan pidana.

"Polisi yang waktu itu bagian dari ABRI nyatanya lebih tunduk pada komando Pangkopkamtib atau Panglima ABRI dibanding pada petunjuk Jaksa dan kontrol pengadilan," ujar Fachrizal ketika dimintai pendapat, Kamis (10/9/2020).

Fachrizal juga mengakui, pasca pemisahan polisi dari ABRI, praktis penanganan perkara pidana di tahapan penyidikan berada dalam kontrol polisi yang sayangnya masih enggan untuk melepas kultur dan birokrasi militeristiknya.

Akibatnya, lanjut Fachrizal sebagaimana temuan LBH penanganan perkara masih dominan unsur kekerasan dan tidak berlandaskan hukum acara. Dalam banyak kasus penahanan, penyitaaan dan penggeledahan barang bahkan digunakan tidak untuk tujuan pengumpulan bukti namun hanya sebagai sarana represi.

Ia menyebut, kasus penangkapan aktivis yang kritis dan penyitaan barang yang tidak berhubungan dengan perkara mendominasi praktik buruk ini.

Oleh karenanya, lanjut Fachrizal, pengaturan penyidikan tambahan dan supervisi penyidik oleh jaksa di revisi UU Kejaksaan merupakan salah satu sarana untuk mengembalikan fungsi penyidikan, untuk pengembalian fungsi upaya paksa (penangkapan, penahanan dan penyitaan) ke asalnya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

"Tentu setelah revisi UU Kejaksaan, KUHAP harus segera direvisi agar segera mengesahkan mekanisme kontrol kepada penyidik dan penuntut di tahap pra ajudikasi melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan agar masyarakat yang dirugikan akibat perlakuan aparat dapat mengajukan komplain terhadap haknya yang dilanggar," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Panglima TNI Terima Penghargaan Positive News Maker Tahun 2019

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menerima penghargaan sebagai Positive News Maker Indonesia tahun 2019 dari Media Times Indonesia.

NASIONAL | 10 September 2020

Hasil Pemeriksaan BPK Kerap Digunakan untuk Peras Kepala Daerah

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengungkapkan, hasil pemeriksaan BPK kerap dipergunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.

NASIONAL | 10 September 2020

Bangun Nasionalisme Papua Berbasis Kecintaan kepada Indonesia

Konsep nasionalisme tidak sederhana karena terdapat beberapa elemen pokok, yaitu sistem kepercayaan, bangsa atau rakyat, kemerdekaan dan kedaulatan.

NASIONAL | 10 September 2020

Dukung Konektivitas Logistik, Ditjen Hubdat Dorong Kolaborasi Antar Instansi

Ditjen Hubdat mendorong kolaborasi antar instansi dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan publik angkutan barang dari dan ke wilayah 3TP.

NASIONAL | 10 September 2020

LP3ES: Waspadai Tingginya Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki rasio kesenjangan ekonomi dan sosial yang cukup tinggi.

NASIONAL | 10 September 2020

Jenderal Pergi di Tengah Pandemi, Kapolri: Saya Perintahkan WFH

Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan, jika sehat diatas segala-galanya di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 10 September 2020

KPK Tahan Mantan Pejabat Subang Tersangka Gratifikasi

KPK menahan Heri Tantan Sumaryana, mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang, Kamis (10/9/2020).

NASIONAL | 10 September 2020

PSBB Kembali Diterapkan, Kinerja KPK Tidak Terganggu

Pengusutan kasus korupsi terus berjalan, terutama terkait kasus-kasus yang tersangkanya telah ditahan karena waktu penahanan terus berjalan.

NASIONAL | 10 September 2020

Menantu Jokowi Ajak Lawannya Foto Bareng

Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, mengajak lawannya pada Pilkada Kota Desember 2020 untuk foto bersama.

NASIONAL | 10 September 2020

PSBB Jakarta Buat Sultan HB X Khawatir

Berkaca pada pengalaman, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan saat DKI Jakarta melakukan PSBB terdapat peningkatan jumlah pemudik.

NASIONAL | 10 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS