Dorong Segera Disahkan, PDIP Minta RUU PKS Juga Lindungi Kedudukan Korban
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Dorong Segera Disahkan, PDIP Minta RUU PKS Juga Lindungi Kedudukan Korban

Kamis, 10 September 2020 | 19:53 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) yang membidangi Kesehatan, Perempuan dan Anak, Sri Rahayu menyatakan pihaknya mendorong agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera dibahas dan disahkan oleh pemerintah serta DPR. Aturan itu bukan sekadar untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari kejahatan seksual, namun juga mengatur kedudukan korban yang harus dilindungi secara fisik maupun mental.

Hal itu disampaikan Sri Rahayu dalam diskusi publik bertajuk "Urgensi Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual", Kamis (10/9/2020), yang dilakukan secara virtual.

"Ketua Umum kami Ibu Megawati Soekarnoputri selalu concern dan mengatakan betapa pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, sangat urgen dan harus segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang," kata Sri Rahayu.

Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden Kelima itu juga menaruh perhatian khusus terhadap maraknya kasus kekerasan seksual. Apalagi sejak adanya pandemi Covid-19, kasus kekerasan terhadap perempuan justru semakin meningkat. "Bagi Ibu Megawati, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah kemanusiaan," tukas Sri Rahayu.

Selain itu, harapan yang sama juga disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Sebab kementerian yang dipimpinnya melihat situasi dan kondisi Indonesia terkait kekerasan seksual, bukan lagi hal ringan. Negara harus segera menanganinya.

Rahayu berharap UU PKS menjadi undang-undang lex specialis alias bersifat khusus terhadap pelaku dan korban kekerasan seksual. Kira-kira sama seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk pelaku korupsi.

"Ini untuk menghapuskan kekerasan seksual, terutama terhadap anak. Bukan hanya kekerasan terhadap anak perempuan tapi juga anak laki-laki. Sebagai orang tua, kita prihatin dan sedih jika ada kekerasan terjadi pada anak kita," kata Rahayu.

Ditegaskan Rahayu, pihaknya mendorong agar RUU PKS tidak hanya dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan maupun kejahatan seksual saja. Lebih dari itu, RUU PKS juga mengatur kedudukan korban yang harus dilindungi baik secara fisik maupun mental.

"Karena banyak kejadian yang menjadikan perempuan dan anak sebagai objek kejahatan seksual. Padahal, perempuan dan anak adalah kelompok rentan yang seharusnya dilindungi," tegasnya.

Berdasarkan data dari Kementerian PPPA periode 1 Januari-24 Juli 2020, kekerasan terhadap perempuan dewasa sebanyak 3.020 kasus dengan 3.059 korban kekerasan seksual sebanyak 432 orang. Kekerasan terhadap anak sebanyak 4.116 kasus dengan 4.615 korban. Adapun korban kekerasan seksual bagi anak berjumlah 2.556 korban.

Komnas Perempuan juga mencatat kekerasan psikis dan fisik masih mendominasi di ranah privat. Sedangkan kekerasan seksual masih tinggi di ranah publik dan negara. Kajian ini menemukan kekerasan terhadap perempuan berbasis online yaitu sebanyak 129 kasus atau sebanyak 11 persen yang didominasi pengancaman bernuansa kekerasan seksual.

"Kami harap masyarakat solid mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk segera disahkan. Ke depan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat menjadi perhatian dan kerja bersama seluruh bangsa Indonesia," urai Wakil Ketua Komisi IX DPR itu.

Pada kesempatan itu, Sri Rahayu juga mengatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah menganggarkan secara khusus anggaran pendamping terkait kasus kekerasan seksual pada anak.

"Kita harap semua bisa berjalan lancar antara pusat dan daerah, terutama dalam menangani kekerasan seksual pada perempuan dan anak," ujar Sri Rahayu.

"Kita harus mengingat bahwa anak adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Mari kita buktikan komitmen kita dalam perlindungan anak," pungkasnya.

Diskusi tersebut menghadirkan R.Valentina Sagala dari Jaringan Masyarakat Sipil); Sulistyowati dari Aliansi Akademisi, KH Mas Marzuki Wahid dari KUPI, Susianah Affandi dari Kowani, dan Diah Pitaloka dari anggota Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KY Ungkap Buruknya Tingkat Kesejahteraan Hakim di Daerah

Profesi Hakim selama ini dipandang sebagai profesi yang terhormat bahkan kerap disebut sebagai 'wakil Tuhan' di bumi.

NASIONAL | 10 September 2020

Arman Depari Dimutasi ke Bareskrim Polri

Kapolri Jenderal Idham Azis melakukan mutasi jabatan terhadap sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri.

NASIONAL | 10 September 2020

Ini Dua Provinsi dan Lima Kabupaten/Kota yang Terapkan PSBB

Selain Jakarta dan Banten, PSBB juga berlaku di lima kabupaten/kota yakni Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok.

NASIONAL | 10 September 2020

Penambahan Fungsi Penyidikan pada Revisi RUU Kejaksaan Positif

Praktik penyidikan yang serampangan selama ini tidak lain dikarenakan hilangnya fungsi jaksa untuk melakukan supervisi dan melengkapi penyidikan polisi dan PPNS

NASIONAL | 10 September 2020

Panglima TNI Terima Penghargaan Positive News Maker Tahun 2019

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menerima penghargaan sebagai Positive News Maker Indonesia tahun 2019 dari Media Times Indonesia.

NASIONAL | 10 September 2020

Hasil Pemeriksaan BPK Kerap Digunakan untuk Peras Kepala Daerah

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengungkapkan, hasil pemeriksaan BPK kerap dipergunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.

NASIONAL | 10 September 2020

Bangun Nasionalisme Papua Berbasis Kecintaan kepada Indonesia

Konsep nasionalisme tidak sederhana karena terdapat beberapa elemen pokok, yaitu sistem kepercayaan, bangsa atau rakyat, kemerdekaan dan kedaulatan.

NASIONAL | 10 September 2020

Dukung Konektivitas Logistik, Ditjen Hubdat Dorong Kolaborasi Antar Instansi

Ditjen Hubdat mendorong kolaborasi antar instansi dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan publik angkutan barang dari dan ke wilayah 3TP.

NASIONAL | 10 September 2020

LP3ES: Waspadai Tingginya Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki rasio kesenjangan ekonomi dan sosial yang cukup tinggi.

NASIONAL | 10 September 2020

Jenderal Pergi di Tengah Pandemi, Kapolri: Saya Perintahkan WFH

Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan, jika sehat diatas segala-galanya di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 10 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS