Meski Separuh Lebih Zona Merah dan Oranye, Satgas Covid-19 Tegaskan Pilkada Tetap Jalan
INDEX

BISNIS-27 538.843 (9.76)   |   COMPOSITE 6321.86 (107.9)   |   DBX 1200.53 (9.93)   |   I-GRADE 184.241 (6.4)   |   IDX30 532.439 (13.05)   |   IDX80 142.581 (3.74)   |   IDXBUMN20 424.518 (18.32)   |   IDXESGL 148.639 (1.84)   |   IDXG30 144.207 (3.69)   |   IDXHIDIV20 468.297 (10.48)   |   IDXQ30 151.63 (3.41)   |   IDXSMC-COM 289.047 (5.63)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (16.02)   |   IDXV30 145.782 (3.85)   |   INFOBANK15 1071.04 (26.84)   |   Investor33 457.812 (8.8)   |   ISSI 186.628 (3)   |   JII 657.942 (12.88)   |   JII70 230.141 (4.83)   |   KOMPAS100 1272.98 (29.01)   |   LQ45 989.051 (25.8)   |   MBX 1747.76 (32.18)   |   MNC36 338.242 (6.45)   |   PEFINDO25 338.749 (2.41)   |   SMInfra18 324.227 (7.63)   |   SRI-KEHATI 391.331 (7.38)   |  

Meski Separuh Lebih Zona Merah dan Oranye, Satgas Covid-19 Tegaskan Pilkada Tetap Jalan

Kamis, 10 September 2020 | 20:14 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Meski lebih dari separuh kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 berada di zona merah dan oranye, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menegaskan Pilkada tetap harus dijalankan atau tidak dapat ditunda.

Demikian disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Menurut Wiku, pelaksanaan Pilkada 2020 tetap harus berjalan. Dan ia meminta partisipasi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada untuk mengawal penerapan protokol kesehatan.

“Kami mohon agar seluruh aparat penyelenggara, KPU, KPUD, Bawaslu, seluruh masyarakat dan Pemda melalui Satpol PP betul-betul bisa menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan karena ini pesta demokrasi harus dijalankan dengan baik agar tidak terjadi malapetaka terkait Covid-19,” kata Wiku Adisasmito.

Wiku menerangkan peran dari berbagai elemen masyarakat tersebut sangat dibutuhkan. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri akan menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada melalui koordinasi dengan TNI dan Polri.

“Perlu diketahui beberapa daerah sudah membuat peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut Inpres 6/2020. Ini yang akan akan jadi dasar penegakan kedisiplinan protokol kesehatan,” ujar Wiku.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan 14,56 persen atau 45 kabupaten/kota dari 309 kabupaten/kota yang mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020, berada di zona merah atau risiko tinggi pandemi Covid-19.

Kemudian ada 152 kabupaten/kota atau 49,19 persen daerah dengan status risiko sedang atau oranye.

Lalu ada 72 kabupaten/kota atau 23,3 persen dengan status risiko rendah atau zona kuning. Selanjutnya ada 26 kabupaten/kota atau 8,41 persen yang tidak ada kasus baru dan 14 kabupaten/kota atau 4,53 persen yang tidak terdampak Covid-19.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dorong Segera Disahkan, PDIP Minta RUU PKS Juga Lindungi Kedudukan Korban

Banyak kejadian yang menjadikan perempuan dan anak sebagai objek kejahatan seksual. Padahal mereka adalah kelompok rentan yang seharusnya dilindungi.

NASIONAL | 10 September 2020

KY Ungkap Buruknya Tingkat Kesejahteraan Hakim di Daerah

Profesi Hakim selama ini dipandang sebagai profesi yang terhormat bahkan kerap disebut sebagai 'wakil Tuhan' di bumi.

NASIONAL | 10 September 2020

Arman Depari Dimutasi ke Bareskrim Polri

Kapolri Jenderal Idham Azis melakukan mutasi jabatan terhadap sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri.

NASIONAL | 10 September 2020

Ini Dua Provinsi dan Lima Kabupaten/Kota yang Terapkan PSBB

Selain Jakarta dan Banten, PSBB juga berlaku di lima kabupaten/kota yakni Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok.

NASIONAL | 10 September 2020

Penambahan Fungsi Penyidikan pada Revisi RUU Kejaksaan Positif

Praktik penyidikan yang serampangan selama ini tidak lain dikarenakan hilangnya fungsi jaksa untuk melakukan supervisi dan melengkapi penyidikan polisi dan PPNS

NASIONAL | 10 September 2020

Panglima TNI Terima Penghargaan Positive News Maker Tahun 2019

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menerima penghargaan sebagai Positive News Maker Indonesia tahun 2019 dari Media Times Indonesia.

NASIONAL | 10 September 2020

Hasil Pemeriksaan BPK Kerap Digunakan untuk Peras Kepala Daerah

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengungkapkan, hasil pemeriksaan BPK kerap dipergunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.

NASIONAL | 10 September 2020

Bangun Nasionalisme Papua Berbasis Kecintaan kepada Indonesia

Konsep nasionalisme tidak sederhana karena terdapat beberapa elemen pokok, yaitu sistem kepercayaan, bangsa atau rakyat, kemerdekaan dan kedaulatan.

NASIONAL | 10 September 2020

Dukung Konektivitas Logistik, Ditjen Hubdat Dorong Kolaborasi Antar Instansi

Ditjen Hubdat mendorong kolaborasi antar instansi dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan publik angkutan barang dari dan ke wilayah 3TP.

NASIONAL | 10 September 2020

LP3ES: Waspadai Tingginya Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki rasio kesenjangan ekonomi dan sosial yang cukup tinggi.

NASIONAL | 10 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS