KPK Yakin Skandal Djoko Tjandra di Kejagung dan Bareskrim Saling Terkait
Logo BeritaSatu

KPK Yakin Skandal Djoko Tjandra di Kejagung dan Bareskrim Saling Terkait

Jumat, 11 September 2020 | 13:54 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melakukan gelar perkara skandal Djoko Tjandra yang ditangani Bareskrim Polri, Jumat (11/9/2020). Bareskrim diketahui sedang menangani dua kasus terkait skandal Djoko Tjandra yakni kasus dugaan hilangnya red notice Djoko dan kasus surat palsu. Terdapat empat orang yang menyandang status tersangka, yakni pengusaha Tommy Sumardi, Djoko Tjandra, pengacara Anita Kolopaking, mantan Kadiv Hubinter Irjen Napoleon Bonaparte, dan mantan Korwas PPNS Brigjen Prasetijo Utomo.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, gelar perkara ini dilakukan sebagai bagian dari koordinasi dan supervisi yang menjadi kewenangan KPK. Dikatakan, KPK ingin melihat gambaran utuh rentetan skandal Djoko Tjandra yang ditangani Polri dan Kejaksaan Agung. KPK meyakini kasus yang ditangani kedua institusi penegak hukum itu saling terkait.

"Kami tadi dalam rangka korsup ingin memastikan, jangan sampai perkara yang besar dilihat per bagian-bagian atau per kelompok-kelompok atau klaster-klaster. Kita ingin melihat Djoko Tjandra menyuap jaksa, kepolisian ini tujuannya apa. Itu garis tujuan besarnya yang ingin kami gambarkan, kita tidak ingin melihat perkara itu berdiri sendiri-sendiri. Seolah-olah Djoko Tjandra menyuap polisi berbeda dengan perbuatan dia menyuap pejabat di kejaksaan. Nah ini sebetulnya tujuan dari korsup yang dilakukan KPK," kata Alex, sapaan Alexander Marwata usai gelar perkara di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Setelah mendengar pemaparan tim Bareskrim yang dipimpin Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Brigjen Djoko Poerwanto, KPK menilai Bareskrim belum mengungkap lebih jauh mengenai motif Djoko Tjandra menyuap Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter agar namanya hilang dari daftar red notice Interpol. KPK menduga tindak pidana yang dilakukan Djoko Tjandra itu terkait dengan pengurusan PK yang dilakukan Jaksa Pinangki. Untuk itu, setelah gelar perkara dengan Bareskrim, pimpinan KPK juga akan mendengar pemaparan Kejaksaan Agung yang sedang menangani kasus dugaan suap yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan PK di PN Jaksel dan permintaan fatwa ke MA.

"Kami berharap gambaran utuhnya nanti siang, kita akan mengundang Jampidsus. Apakah ada keterkaitan perkara yang ditangani Bareskrim dan Kejaksaan. Karena Djoko Tjandra ini kan ditetapkan sebagai tersangka di Bareskrim dan Kejaksaan. Jadi kita akan lihat keterkaitannya," katanya.

Alex menekankan, KPK mendorong agar Polri dan Kejaksaan mengusut tuntas kasus ini. Jangan sampai skandal yang telah mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia tersebut hanya ditangani per bagian tanpa terungkap secara utuh tujuan Djoko Tjandra menyuap pejabat Polri dan Kejaksaan Agung.

"Sementara kita akan lakukan korsup dulu, manakala KPK melihat ada pihak-pihak terkait yang belum diungkap Bareskrim atau Kejaksaan, ya kita akan dorong, tangani dulu. Kan mereka sementara ini mereka udah naikkan, kita akan mendorong kawan-kawan di Bareskrim maupun Kejaksaan kalau memang cukup alat buktinya. Jangan berdasarkan rumor saja. Kita tetap berpijak pada alat bukti," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi: Saatnya Kita Perkenalkan Standar Normal Baru

Presiden Jokowi menyatakan bahwa sudah saatnya memperkenalkan standar normalitas baru kepada masyarakat.

NASIONAL | 11 September 2020

Kunjungi Ganjar, Rachmat Gobel Minta Masukan Omnibus Law

akil DPR RI Rachmat Gobel dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu dan membahas investasi industri kecil dan menengah dan omnibus law.

NASIONAL | 11 September 2020

Perkuat Link and Match, Industri Dilibatkan dalam Pembuatan Kurikulum Pendidikan Vokasi

Dunia industri juga dilibatkan sebagai tenaga pengajar di pendidikan vokasi.

NASIONAL | 10 September 2020

Khofifah: Tingkat Okupansi RS Rujukan Covid-19 di Jawa Timur Aman

Bed occupancy rate Jatim saat ini 49%, artinya persentase ini ideal dan sesuai dengan standard WHO yaitu di bawah 60 persen.

NASIONAL | 11 September 2020

Dies Natalis Ke-63 Unpad, Jokowi: Pandemi Covid-19 Tantangan Extraordinary

Pandemi virus corona atau Covid-19 merupakan tantangan extraordinary yang tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi ratusan negara-negara di dunia.

NASIONAL | 11 September 2020

Hipmi Soroti Pelayanan Pemkot Medan yang Dinilai Buruk

Wakil Ketua Umum PB HIPMI, Muhammad Bobby Afif Nasution mencoba mencairkan kembali suasana, sembari meminta maaf kepada Akhyar.

NASIONAL | 11 September 2020

2 Menteri Siapkan Rencana Kunjungan Presiden Jokowi ke Labuan Bajo

Ardu Jelamu juga menyampaikan, perhatian Presiden Jokowi terhadap destinasi super premium Labuan Bajo sangat tinggi.

NASIONAL | 11 September 2020

Klaster BKD Bengkulu Tambah 2 Kasus Baru Positif Covid-19

Dua pasien positif dari klaster kantor BKD Provinsi Bengkulu terpapar karena sempat kontak fisik dengan salah seorang ANS di instansi ini terpapar Covid-19.

NASIONAL | 11 September 2020

Pelaku UMKM Diedukasi Menyintas Pandemi

Menurut Hilmi, ada salah satu usaha lokal yang hampir memutus hubungan kerja 80% karyawannya.

NASIONAL | 11 September 2020

Perempuan Indonesia Didorong Maju Berperan dan Memimpin

Peran perempuan dalam tatanan keluarga maupun masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga.

NASIONAL | 11 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS