KPK Nilai Bareskrim Belum Ungkap Tujuan Djoko Tjandra Suap Napoleon Bonaparte
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

KPK Nilai Bareskrim Belum Ungkap Tujuan Djoko Tjandra Suap Napoleon Bonaparte

Jumat, 11 September 2020 | 14:17 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan gelar perkara bersama dengan Bareskrim Polri terkait skandal Djoko Tjandra, Jumat (11/9/2020). Bareskrim diketahui sedang menangani dua kasus terkait skandal Djoko Tjandra yakni kasus dugaan hilangnya red notice Joko dan kasus surat palsu. Terdapat empat orang yang menyandang status tersangka, yakni Djoko Tjandra, pengacaranya Anita Kolopaking, pengusaha Tommy Sumardi, mantan Kadiv Hubinter Irjen Napoleon Bonaparte, dan mantan Korwas PPNS Brigjen Prasetijo Utomo.

Usai mendengar pemaparan tim Bareskrim yang dipimpin Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Brigjen Djoko Poerwanto, KPK menilai Bareskrim belum mengungkap lebih jauh mengenai motif Djoko Tjandra menyuap Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter agar namanya hilang dari daftar red notice Interpol. KPK menduga tindak pidana yang dilakukan Djoko Tjandra itu terkait dengan pengurusan PK yang dilakukan Jaksa Pinangki yang kini kasusnya ditangani Kejaksaan Agung.

"Jadi belum menyentuh, apakah tujuan penghapusan itu. Apakah nanti akan mengarah kepada upaya-upaya untuk pengajuan PK dan seterusnya," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata usai gelar perkara bersama tim Bareskrim di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Untuk itu, setelah gelar perkara bersama Bareskrim KPK mengaku belum bisa melihat kasus ini secara utuh. KPK berencana mendengar pemaparan tim Jampidsus Kejaksaan Agung mengenai kasus Jaksa Pinangki yang diduga menerima suap dari Djoko Tjandra untuk mengurus PK di PN Jaksel dan permintaan fatwa ke MA. Dengan pemaparan dari Bareskrim dan Kejagung, KPK berharap mendapat gambaran utuh mengenai rentetan skandal Djoko Tjandra. Hal ini lantaran KPK meyakini kasus suap Djoko Tjandra yang ditangani Bareskrim dan Kejaksaan saling terkait.

"Kami berharap gambaran utuhnya nanti siang. Kami akan mengundang Jampidsus apakah ada keterkaitan perkara yang ditangani Bareskrim dan Kejaksaan. Karena Djoko Tjandra ini kan ditetapkan sebagai tersangka di Bareskrim dan Kejaksaan. Jadi kita akan lihat keterkaitannya," katanya.

Alex menekankan, KPK mendorong agar Polri dan Kejaksaan mengusut tuntas rentetan skandal Djoko Tjandra. Jangan sampai skandal yang telah mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia tersebut hanya ditangani per bagian tanpa terungkap secara utuh tujuan Djoko Tjandra menyuap pejabat Polri dan Kejaksaan Agung.

"Kami ingin melihat Djoko Tjandra menyuap jaksa, kepolisian ini tujuannya apa. Itu garis tujuan besarnya yang ingin kami gambarkan. Kita tidak ingin melihat perkara itu berdiri sendiri-sendiri. Seolah-olah Djoko Tjandra menyuap polisi berbeda dengan perbuatan dia menyuap pejabat di kejaksaan. Nah ini sebetulnya tujuan dari korsup yang dilakukan KPK," katanya.

Meski demikian, sejauh ini, KPK menilai belum perlu mengambil alih skandal Djoko Tjandra yang ditangani Polri maupun Kejagung. Dikatakan, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mengambil alih penanganan suatu kasus korupsi, seperti mandeknya penanganan kasus. Sementara, kasus yang ditangani Kejaksaan dan Bareskrim terus berjalan hingga saat ini.

Terkait syarat lainnya untuk mengambil alih perkara, yakni penanganan kasus untuk melindungi pihak tertentu, KPK sejauh ini akan menggunakan kewenangan koordinasi dan supervisi untuk mendorong Kejaksaan dan Polri mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pihak lain yang terlibat sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Sementara kita akan lakukan korsup dulu, manakala KPK melihat ada pihak-pihak terkait yang belum diungkap Bareskrim atau Kejaksaan, ya kita akan dorong, tangani dulu. Kan mereka sementara ini mereka udah naikkan, kita akan mendorong kawan-kawan di Bareskrim maupun Kejaksaan kalau memang cukup alat buktinya. Jangan berdasarkan rumor saja. Kita tetap berpijak pada alat bukti," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hoax Herbal Covid-19, Polisi Minta Hadi Pranoto Kooperatif

Kepolisian meminta agar Hadi Pranoto kooperatif penuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan sebagai terlapor kasus hoax herbal Covid-19.

NASIONAL | 11 September 2020

KPK Yakin Skandal Djoko Tjandra di Kejagung dan Bareskrim Saling Terkait

KPK tidak ingin melihat perkara itu berdiri sendiri-sendiri, seolah-olah penyuapan di kepolisian tidak terkait dengan suap di Kejagung.

NASIONAL | 11 September 2020

Jokowi: Saatnya Kita Perkenalkan Standar Normal Baru

Presiden Jokowi menyatakan bahwa sudah saatnya memperkenalkan standar normalitas baru kepada masyarakat.

NASIONAL | 11 September 2020

Kunjungi Ganjar, Rachmat Gobel Minta Masukan Omnibus Law

akil DPR RI Rachmat Gobel dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu dan membahas investasi industri kecil dan menengah dan omnibus law.

NASIONAL | 11 September 2020

Perkuat Link and Match, Industri Dilibatkan dalam Pembuatan Kurikulum Pendidikan Vokasi

Dunia industri juga dilibatkan sebagai tenaga pengajar di pendidikan vokasi.

NASIONAL | 10 September 2020

Khofifah: Tingkat Okupansi RS Rujukan Covid-19 di Jawa Timur Aman

Bed occupancy rate Jatim saat ini 49%, artinya persentase ini ideal dan sesuai dengan standard WHO yaitu di bawah 60 persen.

NASIONAL | 11 September 2020

Dies Natalis Ke-63 Unpad, Jokowi: Pandemi Covid-19 Tantangan Extraordinary

Pandemi virus corona atau Covid-19 merupakan tantangan extraordinary yang tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi ratusan negara-negara di dunia.

NASIONAL | 11 September 2020

Hipmi Soroti Pelayanan Pemkot Medan yang Dinilai Buruk

Wakil Ketua Umum PB HIPMI, Muhammad Bobby Afif Nasution mencoba mencairkan kembali suasana, sembari meminta maaf kepada Akhyar.

NASIONAL | 11 September 2020

2 Menteri Siapkan Rencana Kunjungan Presiden Jokowi ke Labuan Bajo

Ardu Jelamu juga menyampaikan, perhatian Presiden Jokowi terhadap destinasi super premium Labuan Bajo sangat tinggi.

NASIONAL | 11 September 2020

Klaster BKD Bengkulu Tambah 2 Kasus Baru Positif Covid-19

Dua pasien positif dari klaster kantor BKD Provinsi Bengkulu terpapar karena sempat kontak fisik dengan salah seorang ANS di instansi ini terpapar Covid-19.

NASIONAL | 11 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS