KPK Indikasikan Belum Berencana Ambil Alih Kasus Red Notice Joko Tjandra
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Indikasikan Belum Berencana Ambil Alih Kasus Red Notice Joko Tjandra

Jumat, 11 September 2020 | 15:38 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengindikasikan belum berencana mengambil alih penanganan kasus dugaan suap hapusnya nama Djoko Tjandra dalam red notice Interpol yang ditangani Bareskrim Polri. Meskipun, KPK mengakui penyidikan yang dilakukan Polri belum menyentuh sejumlah hal, salah satunya tujuan besar Djoko Tjandra menyuap Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter Polri.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, pihaknya masih ingin mengetahui gambaran besar rentetan skandal Djoko Tjandra. Setelah mendengar pemaparan tim Bareskrim Polri, KPK akan mendengar pemaparan Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan suap yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan PK di PN Jaksel dan permintaan fatwa ke MA.

"Belum (indikasi ambil alih), kan pagi ini baru dari Bareskrim, nanti siang kita akan korsup (koordinasi supervisi) dengan pihak Kejaksaan," kata Alex, sapaan Alexander Marwata usai gelar perkara bersama Bareskrim Polri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Gambaran besar ini diperlukan lantaran KPK meyakini kasus Djoko Tjandra yang ditangani Bareskrim dan Kejagung saling terkait. KPK meyakini adanya kaitan penghapusan red notice Djoko Tjandra yang diduga dilakukan Napoleon Bonaparte dengan pengurusan PK dan permintaan fatwa yang dilakukan Jaksa Pinangki. Namun, sejauh ini, penyidikan yang dilakukan Polri belum mengarah kepada hal tersebut.

"Jadi belum menyentuh, apakah tujuan penghapusan itu. Apakah nanti akan mengarah kepada upaya-upaya untuk pengajuan PK dan seterusnya," katanya.

Alex mengatakan, terdapat sejumlah syarat agar KPK dapat mengambil alih kasus Djoko Tjandra, seperti mandeknya penanganan kasus. Sementara, kasus yang ditangani Kejaksaan dan Bareskrim terus berjalan hingga saat ini. Terkait syarat lainnya untuk mengambil alih perkara, yakni penanganan kasus untuk melindungi pihak tertentu, KPK sejauh ini akan menggunakan kewenangan koordinasi dan supervisi untuk mendorong Kejaksaan dan Polri mengusut tuntas kasus ini dan menjerat pihak lain yang terlibat sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Sementara kita akan lakukan korsup dulu, manakala KPK melihat ada pihak-pihak terkait yang belum diungkap Bareskrim atau Kejaksaan, ya kita akan dorong, tangani dulu. Kan mereka sementara ini mereka udah naikkan, kita akan mendorong kawan-kawan di Bareskrim maupun Kejaksaan kalau memang cukup alat buktinya. Jangan berdasarkan rumor saja. Kita tetap berpijak pada alat bukti," katanya.

Alex menekankan, KPK mendorong agar Polri dan Kejaksaan mengusut tuntas rentetan skandal Djoko Tjandra. Jangan sampai skandal yang telah mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia tersebut hanya ditangani per bagian tanpa terungkap secara utuh tujuan Djoko Tjandra menyuap pejabat Polri dan Kejaksaan Agung.

"Kami ingin melihat Djoko Tjandra menyuap jaksa, kepolisian ini tujuannya apa. Itu garis tujuan besarnya yang ingin kami gambarkan. Kita tidak ingin melihat perkara itu berdiri sendiri-sendiri. Seolah-olah Djoko Tjandra menyuap polisi berbeda dengan perbuatan dia menyuap pejabat di kejaksaan. Nah ini sebetulnya tujuan dari korsup yang dilakukan KPK," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KPK Minta MA Tolak PK Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta majelis hakim Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, Emir Moeis.

NASIONAL | 28 September 2021

Ekonomi Sirkular Jadi Strategi Pembangunan Rendah Karbon

Ekonomi sirkular yakni model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai barang & sumber daya selama mungkin.

NASIONAL | 28 September 2021

Wapres: Hak untuk Tahu Adalah Hak Asasi

Wapres Maruf Amin menyatakan hak untuk tahu adalah hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi.

NASIONAL | 28 September 2021

Hamish Daud Jadi "Pemulung Modern"

Menurut Co-Founder Octopus, Hamish Daud, aplikasi ini dibentuk untuk membantu mengatasi masalah sampah kemasan bekas pakai untuk didaur ulang.

NASIONAL | 28 September 2021

Wapres Tekankan Pentingnya Ketepatan Informasi di Masa Pandemi

Melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pemerintahan desa diharapkan Wapres dapat berjalan secara demokratis, transparan, adil, efektif, dan efisien.

NASIONAL | 28 September 2021

Kepada BEM SI, La Nyalla Urai Konsep Ekonomi Pendiri Bangsa

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, ekonomi Indonesia layaknya kapal yang memiliki tiga palka yakni koperasi, BUMN, dan swasta.

NASIONAL | 28 September 2021

Kemensos Integrasikan Data PBI Jaminan Kesehatan dengan DTKS

Kemensos memberikan perhatian khusus pada akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi basis data program bantuan sosial pemerintah.

NASIONAL | 28 September 2021

Ketua DPD RI: Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial

Dijelaskan La Nyalla, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan.

NASIONAL | 28 September 2021

Bersama Almamater, Alumni IPB Dorong Keberhasilan Pertanian, Peternakan dan Perikanan di NTT

Potensi alumni IPB dari berbagai profesi sangat bisa dioptimalkan untuk kesuksesan program pemerintah dari tingkat nasional hingga daerah seperti NTT.

NASIONAL | 28 September 2021

Waspadai 23 Wilayah Ini Akan Alami Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem dengan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau badai petir, guntur dan peningkatan angin kencang patut diwaspadai.

NASIONAL | 28 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# Pengganti Mangkunegara IX


# SBY



TERKINI
KPK Minta MA Tolak PK Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda

KPK Minta MA Tolak PK Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda

NASIONAL | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings