Guru Besar UI: Revisi UU Kejaksaan Mampu Cegah Aparat Penegak Hukum Jadi Alat Politik
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Guru Besar UI: Revisi UU Kejaksaan Mampu Cegah Aparat Penegak Hukum Jadi Alat Politik

Jumat, 11 September 2020 | 15:43 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Hukum Pidana Ilmu Hukum Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji berpendapat revisi Undang Undang Kejaksaan yang saat ini menuai polemik justru dapat mencegah penegak hukum menjadi alat politik.

Dalam RUU tersebut, kata Indriyanto penegakan hukum akan mengutamakan sistem pengawasan kewenangan sehingga terwujud sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System/ICJS).

“Sesuai harapan masyarakat dan bertujuan untuk lebih melayani para pencari keadillan, melindungi dan menjaga demokrasi, mencegah penegak hukum jadi alat politik,” kata Indriyanto, Jumat (11/9/2020).

DPR saat ini tengah merevisi UU Kejaksaan, namun revisi itu menuai polemik. Dengan revisi itu, dikhawatirkan Kejaksaan Agung semakin powerfull, sebab Kejaksaan Agung akan memiliki wewenang dari hulu hingga hilir.

Revisi pasal yang dimaksud yaitu pasal 30 ayat 5 yang mengatur wewenang dan tugas Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan dan kebijakan penegakan hukum yang meliputi, kewenangan selaku intelijen penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum.

Selain itu, pengawasan peredaran barang cetakan dan multimedia, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penyadapan dan menyelenggarakan pusat monitoring.

Menurut Indriyanto, pasal-pasal dalam revisi UU Kejaksaan masih dalam batas linear sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System).

“Revisi UU tersebut, filosofis, yuridis dan juga sisi segi hukum tata negara dan hukum pidana memiliki dua aspek yang tidak menyimpangi prinsip due process of law, dan masih dalam batas koridor linear ICJS,” katanya.

Dikatakan, sistem hubungan wewenang penyidikan-penuntutan dalam revisi UU itu justru berkarakter hukum pidana modern yang mengakui adanya pemisahan, separation Institution of Sharing Powers (Distribution of Powers) antara polisi dan kejaksaan, termasuk bentuk tugas dan fungsi kewenangan pro justitia.

Selain itu, pemahaman relasi wewenang sistem penyidikan dan penuntutan yang terpisah secara absolut sebaga model separation of power sudah ditinggalkan karena dianggap sebagai definisi tirani dan menyesatkan.

“Karena itu distribusi kewenangan pada ICJS adalah legitimatif terhadap prinsip koordinasi dan kerja sama antara dua pilar penegak hukum (polisi dan jaksa). Model ini meminimalisasi ego sektoral antara dua lembaga,” katanya.

Terkait polemik ada tidaknya perluasan wewenang pro justitia kejaksaan, menurut Indriyanto adalah sesuatu yang wajar.

“Asalkan wewenang itu tetap dalam sistem pengawasan dari lembaga hakim pemeriksa pendahuluan sebagai garda pengawasan justisial, karena itu RUU Kejaksaan harus menyesuaikan dan tidak menyimpang dari RKUHAP,” katanya.

Indriyanto menambahkan, andaikata benar ada perluasan wewenang pro justitia, model distribution of powers ini harus tetap berbasis checks and balances system.

“Sehingga prinsip equal arms antara polisi dan jaksa tetap terjaga, misalnya model koordinasi yang baik antara pilar penegak hukum,” pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

KLHK Perintahkan Penambangan Emas Tanpa Izin di Sulut Dihentikan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta aktivitas penambangan emas tanpa izin di Bolaang Mongondouw, Sulut dihentikan.

NASIONAL | 16 September 2021


11 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara Korps Rapor atau kenaikan pangkat 11 perwira tinggi Polri, di Mabes Polri, Kamis (16/9/2021.

NASIONAL | 16 September 2021

PPDI: 3 Faktor Picu Kesenjangan Kesempatan Kerja pada Penyandang Disabilitas

Posisi yang ditawarkan juga sangat beragam, mulai dari tenaga teknis di laboratorium kesehatan, operator administrasi kependudukan dan catatan sipil dan guru.

NASIONAL | 16 September 2021

OTT KPK Terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ketua KPK, Firli Bahuri, mengungkapkan OTT yang digelar Rabu malam dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

NASIONAL | 16 September 2021

Menteri ESDM Resmikan 17 Titik BBM Satu Harga

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan secara serentak 17 lembaga penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia.

NASIONAL | 16 September 2021

Kunjungan ke Aceh, Jokowi: Vaksinasi Kunci Hambat Penyebaran Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, vaksinasi menjadi salah satu kunci untuk menghambat arus penyebaran Covid-19 di Indonesia.

NASIONAL | 16 September 2021

Mentan-Mendag Kompak Akan Selesaikan Persoalan Para Peternak

Di antaranya adalah mendekatkan distribusi pakan ternak khusus jagung dari sejumlah sentra di wilayah produksi lain.

NASIONAL | 16 September 2021

Ingat, Aplikasi PeduliLindungi Jadi Syarat Perjalanan Internasional

Satgas Covid-19 menambahkan syarat perjalanan internasional bagi pelaku serta operator moda transportasi menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

NASIONAL | 16 September 2021

Kasus Mafia Tanah Jangan Lenyap Gara-Gara Rocky Gerung vs Sentul City

Polemik lahan antara Rocky Gerung dan Sentul City jangan dijadikan upaya untuk mengalihkan isu penyelesaian perampasan tanah rakyat.

NASIONAL | 16 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Cristiano Ronaldo


# Kebakaran Lapas Tangerang


# Anies Baswedan


# Rimbun Air



TERKINI
Kempupera Optimistis Bendungan Margatiga Selesai Akhir 2021

Kempupera Optimistis Bendungan Margatiga Selesai Akhir 2021

EKONOMI | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings