Guru Besar UI: Revisi UU Kejaksaan Mampu Cegah Aparat Penegak Hukum Jadi Alat Politik
INDEX

BISNIS-27 537.873 (-1.54)   |   COMPOSITE 6307.13 (-48.56)   |   DBX 1215.21 (-5.42)   |   I-GRADE 185.638 (-0.44)   |   IDX30 533.814 (-2.1)   |   IDX80 142.76 (-0.73)   |   IDXBUMN20 425.411 (-4.99)   |   IDXESGL 147.067 (-0.47)   |   IDXG30 144.927 (0.21)   |   IDXHIDIV20 469.552 (-2.43)   |   IDXQ30 151.508 (0.19)   |   IDXSMC-COM 286.952 (-2.83)   |   IDXSMC-LIQ 357.858 (-1.26)   |   IDXV30 144.532 (-2.19)   |   INFOBANK15 1076.36 (2.19)   |   Investor33 457.615 (-2.19)   |   ISSI 184.91 (-1.68)   |   JII 650.972 (-4.67)   |   JII70 227.363 (-1.7)   |   KOMPAS100 1270.4 (-8.29)   |   LQ45 991.58 (-3.63)   |   MBX 1739.82 (-14.27)   |   MNC36 337.819 (-1.76)   |   PEFINDO25 325.262 (6.76)   |   SMInfra18 322.474 (-5.58)   |   SRI-KEHATI 391.563 (-2.01)   |  

Guru Besar UI: Revisi UU Kejaksaan Mampu Cegah Aparat Penegak Hukum Jadi Alat Politik

Jumat, 11 September 2020 | 15:43 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Hukum Pidana Ilmu Hukum Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji berpendapat revisi Undang Undang Kejaksaan yang saat ini menuai polemik justru dapat mencegah penegak hukum menjadi alat politik.

Dalam RUU tersebut, kata Indriyanto penegakan hukum akan mengutamakan sistem pengawasan kewenangan sehingga terwujud sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System/ICJS).

“Sesuai harapan masyarakat dan bertujuan untuk lebih melayani para pencari keadillan, melindungi dan menjaga demokrasi, mencegah penegak hukum jadi alat politik,” kata Indriyanto, Jumat (11/9/2020).

DPR saat ini tengah merevisi UU Kejaksaan, namun revisi itu menuai polemik. Dengan revisi itu, dikhawatirkan Kejaksaan Agung semakin powerfull, sebab Kejaksaan Agung akan memiliki wewenang dari hulu hingga hilir.

Revisi pasal yang dimaksud yaitu pasal 30 ayat 5 yang mengatur wewenang dan tugas Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan dan kebijakan penegakan hukum yang meliputi, kewenangan selaku intelijen penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum.

Selain itu, pengawasan peredaran barang cetakan dan multimedia, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penyadapan dan menyelenggarakan pusat monitoring.

Menurut Indriyanto, pasal-pasal dalam revisi UU Kejaksaan masih dalam batas linear sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System).

“Revisi UU tersebut, filosofis, yuridis dan juga sisi segi hukum tata negara dan hukum pidana memiliki dua aspek yang tidak menyimpangi prinsip due process of law, dan masih dalam batas koridor linear ICJS,” katanya.

Dikatakan, sistem hubungan wewenang penyidikan-penuntutan dalam revisi UU itu justru berkarakter hukum pidana modern yang mengakui adanya pemisahan, separation Institution of Sharing Powers (Distribution of Powers) antara polisi dan kejaksaan, termasuk bentuk tugas dan fungsi kewenangan pro justitia.

Selain itu, pemahaman relasi wewenang sistem penyidikan dan penuntutan yang terpisah secara absolut sebaga model separation of power sudah ditinggalkan karena dianggap sebagai definisi tirani dan menyesatkan.

“Karena itu distribusi kewenangan pada ICJS adalah legitimatif terhadap prinsip koordinasi dan kerja sama antara dua pilar penegak hukum (polisi dan jaksa). Model ini meminimalisasi ego sektoral antara dua lembaga,” katanya.

Terkait polemik ada tidaknya perluasan wewenang pro justitia kejaksaan, menurut Indriyanto adalah sesuatu yang wajar.

“Asalkan wewenang itu tetap dalam sistem pengawasan dari lembaga hakim pemeriksa pendahuluan sebagai garda pengawasan justisial, karena itu RUU Kejaksaan harus menyesuaikan dan tidak menyimpang dari RKUHAP,” katanya.

Indriyanto menambahkan, andaikata benar ada perluasan wewenang pro justitia, model distribution of powers ini harus tetap berbasis checks and balances system.

“Sehingga prinsip equal arms antara polisi dan jaksa tetap terjaga, misalnya model koordinasi yang baik antara pilar penegak hukum,” pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Klaster Keluarga dan Perkantoran di Sumut Didominasi OTG

Meski terpapar virus corona namun kondisinya masih stabil, seperti orang sehat pada umumnya.

NASIONAL | 11 September 2020

KPK Indikasikan Belum Berencana Ambil Alih Kasus Red Notice Joko Tjandra

KPK belum berencana mengambil alih penanganan kasus dugaan suap hapusnya nama Djoko Tjandra dalam red notice Interpol.

NASIONAL | 11 September 2020

Ada Siswa Naik Angkot untuk Uji Coba Sekolah, Ganjar Minta Disdik Evaluasi

Padahal, uji coba sekolah tatap muka, hanya diperuntukkan untuk siswa yang berangkat pakai kendaraan sendiri atau diantar orang tua.

NASIONAL | 11 September 2020

Pilkada 2020, Polda Sumut Petakan Daerah Rawan Konflik

Polda Sumut juga menyiapkan pasukan cadangan mengantisipasi terjadinya konflik selama penyelenggaraan pilkada 2020.

NASIONAL | 11 September 2020

18 orang Terpapar Covid-19 dari Klaster Rumah Makan di Semarang

Mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19 langsung diisolasi di rumah dinas wali kota Semarang.

NASIONAL | 11 September 2020

Pemerintah Tetapkan Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 Sebanyak 23 Hari

Total libur nasional dan cuti bersama di 2021 menjadi 23 hari.

NASIONAL | 11 September 2020

Polri Siap Kawal Operasi Pendisplinan Protokol Covid-19

Polri bersama TNI, Satpol PP, kejaksaan serta hakim akan turun mengawal operasi pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19.

NASIONAL | 11 September 2020

Senin Depan, Calon Guru Penggerak Ikuti Seleksi Wawancara

Seleksi wawancara calon guru penggerak akan dilaksanakan pada 14 September hingga 26 September mendatang.

NASIONAL | 11 September 2020

KPK Nilai Bareskrim Belum Ungkap Tujuan Djoko Tjandra Suap Napoleon Bonaparte

KPK menilai Bareskrim belum mengungkap lebih jauh mengenai motif Djoko Tjandra menyuap Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter.

NASIONAL | 11 September 2020

Hoax Herbal Covid-19, Polisi Minta Hadi Pranoto Kooperatif

Kepolisian meminta agar Hadi Pranoto kooperatif penuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan sebagai terlapor kasus hoax herbal Covid-19.

NASIONAL | 11 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS