Ketua Fraksi PAN MInta Anies Baswedan Konsultasi dan Koordinasi PSBB ke Pemerintah Pusat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ketua Fraksi PAN MInta Anies Baswedan Konsultasi dan Koordinasi PSBB ke Pemerintah Pusat

Sabtu, 12 September 2020 | 18:40 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meningkatkan koordinasi serta konsultasinya kepada Pemerintah Pusat, khususnya menyangkut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat yang mulai efektif awal minggu depan.

Kata Saleh, DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi, serta episentrum roda ekonomi nasional. "Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat," kata Saleh, Sabtu (12/9/2020).

Dia mengaku salah menduga. Awalnya, dia menduga bahwa kebijakan PSBB ketat oleh Anies sudah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Makanya, di awal, dirinya mengapresiasi dan meminta agar tingkat kedisiplinan ditegakkan lebih tegas."

"Belakangan, Presiden Jokowi malah menafsirkan PSBB itu diberlakukan pada skala RT/RW. Bahkan, Pak Airlangga menganggap bahwa penerapan kebijakan PSBB itu sebagai kebijakan mendadak. Implikasi pada kehidupan ekonomi akan besar. Ini berarti, belum ada koordinasi dan konsultasi ketika kebijakan itu diambil," urai Saleh.

Karenanya, dia berharap agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan atas kajian yang matang. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus rutin dan reguler dilakukan. Dengan begitu, hasil dan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan dapat kelihatan hasilnya secara jelas.

"Pak Anies itu dinilai pekerja yang baik. Tetapi, menurut saya, masih tetap perlu konsultasi dengan pemerintah pusat. Setidaknya, konsultasi dan koordinasi dengan komite penanganan Covid-19 beserta seluruh jajarannya," kata Saleh, Anggota Komisi IX DPR dari dapil Sumut II itu.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Gelar PTM Terbatas, Perguruan Tinggi Harus Bentuk Satgas Covid-19

Kemendikbudristek menyatakan, perguruan tinggi harus membentuk satgas penanganan Covid-19 jika ingin menggelar PTM terbatas

NASIONAL | 23 September 2021

Ini Sosok Veronika Lindawati, Orang Dekat Mu'min Ali Gunawan

Veronika Lindawati yang merupakan orang dekat Mu'min Ali Gunawan telah ditetapkan KPK sebagai tersangka penyuap dua mantan pejabat Ditjen Pajak.

NASIONAL | 23 September 2021

Airlangga Hartarto: Tradisi Apem Ki Ageng Gribig Bermakna untuk Majukan Ekonomi Masyarakat

Ki Ageng Gribig adalah seorang ulama yang bisa menggabungkan unsur ilahiyah dengan budaya masyarakat dan membantu ekonomi masyarakat.

NASIONAL | 23 September 2021

Pengamat: Ada 4 Hal dalam Penanganan KKB di Papua

Pengamat Intelijen dari UI Ridlwan Habib mengatakan, ada 4 hal yang perlu disoroti dalam penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua

NASIONAL | 23 September 2021

Oknum Pejabat di Papua Diduga Biayai KKB

Oknum pejabat daerah di Papua diduga turut membiayai KKB. Aparat keamanan diharapkan dapat menelusuri informasi tersebut.

NASIONAL | 23 September 2021

Dikabarkan Jadi Tersangka, Azis Syamsuddin Diperiksa KPK Besok

Beredar informasi, KPK akan memeriksa Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin pada Jumat (24/9/2021) besok. Azis dikabarkan telah menjadi tersangka kasus dugaan suap.

NASIONAL | 23 September 2021

Lepasliarkan 1.500 Tukik di Cilacap, Jokowi: Agar Tidak Punah

Jokowi berharap kelestarian satwa penyu di Tanah Air dapat terus terjaga dan tidak punah.

NASIONAL | 23 September 2021

Pengacara Mu’min Ali Gunawan: KPK Salah

Temuan KPK tentang keterlibatan PT Bank Panin Tbk dalam kasus korupsi pajak dinilai salah atau tidak sesuai fakta.

NASIONAL | 23 September 2021

Polisi Bekuk 20 Tersangka Pemalsuan Uang di 5 Kota

Bareskrim Polri, menangkap 20 orang tersangka terkait kasus pembuatan dan peredaran uang palsu, di Jakarta, Tangerang, Bogor, Sukoharjo, dan Demak.

NASIONAL | 23 September 2021

Kalbis Institute Menangkan 3 Lomba Tingkat Nasional

Kalbis Institute kembali menorehkan prestasi dengan memenangkan beberapa lomba di tingkat nasional.

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Lepasliarkan 1.500 Tukik di Cilacap, Jokowi: Agar Tidak Punah

Lepasliarkan 1.500 Tukik di Cilacap, Jokowi: Agar Tidak Punah

NASIONAL | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings