Debat RUU Ciptaker Soal TV Analog Yang Bikin Internet lelet, Fraksi Masih Belum Sepakat Soal Migrasi ke Digital
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Debat RUU Ciptaker Soal TV Analog Yang Bikin Internet lelet, Fraksi Masih Belum Sepakat Soal Migrasi ke Digital

Sabtu, 12 September 2020 | 18:50 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Usulan Pemerintah soal migrasi frekuensi dari analog ke digital (analog switch off) menjadi perdebatan panjang yang terjadi di pembahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Sabtu (12/9/2020).

Pemerintah yang diwakili jajaran Kementerian Kominfo yang dipimpin Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ahmad M. Ramli, memberi penjelasan soal program percepatan migrasi analog ke digital. Di dalam draf RUU Ciptaker, disediakan waktu hingga 2022 untuk persiapan migrasi tersebut.

Dengan penataan frekuensi yang dilakukan itu, pita spektrum frekuensi radio UHF 700 GHZ yang selama ini digunakan oleh stasiun televisi analog akan bisa digunakan oleh komunikasi seluler. Program ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2005, namun belum terealisasi hingga saat ini. Di Asean, Indonesia menjadi negara yang belum melaksanakan. Berbeda dengan Belanda yang sejak 2006, Jepang pada 2011, Brunei sejak 2017, Singapura dan Malaysia 2019, Vietnam-Thailand-Myanmar pada 2020.

"Kalau menggunakan analog switch off dan mengalihkan TV ke digital, maka satu channel TV saat ini kalau dijadikan digital, menjadi 12 channel TV lain. Maka akan terjadi penghematan luar biasa di frekuensi 700," kata Ramli.

"Maka akan ada 112 MHz frekuensi yang bisa digunakan untuk internet broadband. Sehingga bisa digunakan untuk kepentingan kebencanaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain," tambahnya.

Ramli menjelaskan berbagai hal detil lain mengenai usulan Pemerintah di RUU Ciptaker menyangkut isu kominfo. Namun yang utamanya jadi perdebatan adalah soal migrasi frekuensi ini.

M.Farhan dari Fraksi Nasdem mendukung bahkan meminta agar draf RUU Ciptaker diubah. Masa waktu migrasi tak perlu 2 tahun hingga 2022, namun diperpendek cukup hanya 1 tahun saja. Baginya, dengan digitalisasi, akan lebih banyak penyedia konten yang bisa dinikmati masyarakat sekaligus menjadi saluran bagi rakyat untuk menampilkan kreativitas.

Satu hal yang diingatkan Farhan adalah soal ketentuan asing bisa punya saham penyiaran tanpa batas. "Kalau dibiarkan, sama saja kita beri jabatan danjen kopassus pada orang asing. Pertahanan kita habis. Anda bayangkan Fox News kuasai channel berita di Indonesia. Saya tak bisa bayangkan lembaga asing, dengan kepentingan asingnya, kuasai opini dan pikiran bangsa kita. Maka harus tegas kita batasi. 20 persen angka maksimal yang masuk akal," beber Farhan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, meminta kejelasan dari Pemerintah agar dipastikan pasal di RUU Ciptaker takkan menghasilkan persaingan usaha tidak sehat. Pihaknya menilai bahwa pelaku industri terkait yang sudah ada, sudah menginvestasikan modal yang banyak, namun dengan mudah bisa disalip oleh pemain baru yang tak mengeluarkan modal infrastruktur.

"Jadi misalnya boleh saja spectrum sharing, tapi yang diatur hanya untuk teknologi baru. Jangan kepada teknologi yang sudah ada, tapi teknologi yang ke depan," kata Arteria.

Pertanyaaan keras datang dari Fraksi Golkar melalui anggotanya Firman Subagyo dan Nurul Arifin. Firman mengatakan bahwa digitalisasi adalah keniscayaan. Namun realita lapangan harus dilihat dimana masih banyak masyarakat Indonesia yang konvensional dan tradisional dengan TV yang hanya mengakomodasi teknologi analog.

"Menteri pernah sampaikan bahwa setup box akan disiapkan negara. Memang berapa banyak uang negara? Belum lagi installnya. Ini jadi catatan. Maka mengenai digitalisasi, kami sepakat lebih cepat lebih bagus, tapi harus rasional. Ini harus bisa berikan rasa keadilan. Dicek realita kesiapannya. Berilah kesempatan bagi yang tak siap," urai Firman.

Nurul Arifin bahkan lebih keras dengan menyebut agak aneh ada kesan Pemerintah begitu menggebu dengan digitalisasi frekuensi. Sementara banyak orang Indonesia berada di bawah garis miskin menggunakan teknologi analog.

"Sulit membuat mereka beli TV baru. Tolong melihat dari bawah, apakah tak terburu-buru? Saya kira Pak Jokowi, jika tahu alasan kerakyatan, masa tak tergugah? Sekarang beli beras susah, masa disuruh beli TV baru? Apalagi recovery pandemi ini belum pasti," kata Nurul.

Berbagai perdebatan dan pertanyaan itu lalu ditanggapi oleh Ramli. Soal infrastruktur, Pemerintah akan memastikan bahwa yang boleh di sharing hanyalah infrastruktur pasif seperti galian fiber optik. Sementara infrastruktur network sharing seperti menara telekomunikasi, sharingnya diserahkan kepada kesepakatan bisnis pemilik menara (bussiness to bussiness).

"Kalau perusahaan lama bilang tak mau sharing, tak bisa apa-apa. Jadi tak ganggu usaha yang eksisting dan tak bisa bikin orang tanpa modal menyalip," kata Ramli.

Nah menyangkut migrasi analog ke digital, pihaknya memastikan pemilik stasiun televisi justru sudah sangat siap untuk bermigrasi ke digital. Sudah begitu besar investasi stasiun TV yang ada, namun migrasi belum bisa dieksekusi karena UU tak kunjung disahkan.

Soal kesiapan masyarakat, Ramli memastikan bahwa masyarakat tak perlu ganti televisi. Sebab model analog yang lama bisa ditambahkan semacam dekoder yang saat ini dijual luas seharga Rp150-200 ribu. Pemerintah juga memikirkan subsidinya. Dah menjadi catatan juga, sejak 2007, produse televisi sudah tak memproduksi TV analog, hanya yang digital.

Satu lagi dampak penting migrasi ini, dijelaskan Ramli, dari 268 juta penduduk Indonesia, ada 338 juta SIM Card telepon aktif. Dari jumlah itu, 175,4 juta adalah pengguna internet. Sementara pertumbuhan pemakai internet adalah 25 juta per tahun.

"Semakin banyak pengguna, sementara frekuensi tetap sama, maka suatu saat kualitas servis handphone kita akan jeblok. Mungkin nanti bahkan tak bisa menelepon. Karena bila makin banyak pengguna, solusinya cuma dua. Tower diperbanyak atau frekuensi diperlebar. Tapi tak mungkin tower diperbanyak karena masa kota akan penuh dengan tower? Inilah pentingnya digital dividend lewat migrasi ini," urai Ramli.

"Kalau TV Analog bermigrasi ke digital, akan ada 112 GHZ frekuensi yang terhemat, yang bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, kebencanaan, dan lain-lain. Frekuensi 700 ini adalah yang sangat terbaik untuk kegiatan telekomunikasi. Termasuk untuk penggunaan pilkada. Kalau frekuensi makin lama makin kecil dan tak bisa dimanfaatkan, akan ada hambatan," ungkap Ramli.

Perdebatan di Baleg berlanjut panjang. Pada akhirnya, di akhir rapat, masalah ini akhirnya ditunda pengambilan keputusannya. Sebab tak semua fraksi memiliki suara yang sama. Misalnya, Fraksi Partai Gerindra yang masih menolak pasal soal migrasi ini dengan alasan kesiapan dunia usaha dan masyarakat yang masih menggunakan televisi analog.

"Saya minta waktu yang lebih panjang supaya ada keadilan. Kita minta kearifan Pemerintah untuk menjelaskan dan membuka data apa adanya. Mungkin kita beri kesempatan kepada Pemerintah, mungkin nanti bisa disampaikan paparannya di rapat berikutnya," kata Supratman Andi Agtas, Ketua Baleg DPR dari Gerindra.

Fraksi lain akhirnya sepakat agar rapat ditunda sehingga masalah ini diputuskan secara musyawarah mufakat, tidak voting. Willy Aditya dari Fraksi Nasdem, yang memimpin rapat, lalu memutuskan untuk menunda rapat yang membahas isu migrasi digital tersebut.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

BMKG Keluarkan Peringatan Dini terkait Cuaca Ekstrem di Berbagai Daerah

BMKG mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrem di sejumlah daerah, Rabu (22/9/2021).

NASIONAL | 22 September 2021

Penumpang Singapore Airlines dari Indonesia Boleh Transit di Changi

Penumpang Singapore Airlines (SIA) dari Indonesia mulai 23 September 2021 akan diizinkan untuk transit di Bandara Changi Singapura.

NASIONAL | 22 September 2021

Kepala LAN: Widyaiswara Jadi Garda Terdepan Penyiapan ASN Unggul di Era Digital Learning

Birokrasi meninggalkan cara-cara lama dalam bekerja demi mencapai efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi

NASIONAL | 21 September 2021

PTM di Semarang, 7 Guru dan Siswa Tertular Covid-19

Ada tujuh guru dan siswa dikonfirmasi tertular Covid-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Semarang

NASIONAL | 21 September 2021

Prihatin Tragedi Kiwirok, Ratusan Nakes Gelar Aksi Bakar Lilin di Jayapura

Para nakes di antaranya berasal dari organisasi IDI, Patelki, HAKLI, Persagi, IBI, IAKMI, IAI dan PPNI.

NASIONAL | 21 September 2021

RIsma Jabarkan Strategi Percepatan Penanganan Kemiskinan

Di hadapan anggota Komite III DPD, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memaparkan strategi Kemsos mengakselerasi penanganan kemiskinan

NASIONAL | 21 September 2021

Pemuda Papua Sebut Pemimpin Idola, Sandiaga: Saya Hanya Orang Biasa

Salah seorang pemuda terharu dan menegaskan kalau Sandiaga adalah sosok pemimpin idola.

NASIONAL | 21 September 2021

Mendikbudristek Respons Positif Pemberdayaan SAD yang Diusung Universitas Jambi

Mendikbud Nadiem Makarim akan melihat dari dekat pemberdayaan suku anak dalam (SAD) di Sarolangun, Jambi terutama pada aspek pendidikannya.

NASIONAL | 21 September 2021

Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Cak Nanto: Main Hakim Sendiri Tidak Dibenarkan

Cak Nanto menyebut tindakan penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kece, tidak dapat dibenarkan.

NASIONAL | 21 September 2021

DPR Tetapkan 7 Hakim Agung, Herman Herry: Selamat Bekerja

DPR telah menetapkan tujuh hakim agung dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

NASIONAL | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Indeks Diporyeksi Menguat, Buy On Weakness Saham-saham Ini

Indeks Diporyeksi Menguat, Buy On Weakness Saham-saham Ini

EKONOMI | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings