Batalkan Pengeboran Minyak di Perairan Pulau Pasir-Laut Timor
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Batalkan Pengeboran Minyak di Perairan Pulau Pasir-Laut Timor

Senin, 14 September 2020 | 09:44 WIB
Oleh : Heriyanto / HS

Kupang, Beritasatu.com – Pemerintahan Joko Widodo harus membatalkan pengeboran minyak di Pulau Pasir (Ashmore Reef) yang masuk dalam wilayah Indonesia. Rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai pihak Australia telah mengklaim gugusan Pulau Pasir sebagai bagian dari teritorinya.

Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni dalam keterangannya baru-baru ini mengatakan pihak Jakarta dan Canberra harus memperhatikan aspirasi rakyat NTT terkait dengan pemanfaatan potensi di Laut Timor tersebut. Jangan sampai terkesan apatis dengan aspirasi tersebut karena sejarah telah membuktikan adanya indikasi yang diklaim Australia tersebut. Apalagi, gugusan Pulau Pasir di Laut Timor tersebut merupakan kawasan perairan yang memiliki kekayaan minyak dan gas melimpah.

"Kawasan ini berdasarkan perjanjian 1997 tidak pernah diratifikasi hingga saat ini dan tidak bisa diratifikasi sejak Timor Leste meraih kemerdekaan nya. Sesuai peraturan yang disampaikan Australia, kami juga telah mengajukan protes secara resmi kepada mereka pada tanggal 29 Juni 2020 lalu," katanya.

Dia menjelaskan pihaknya menolak dengan tegas berbagai upaya yang dilakukan Australia untuk mempertahankan seluruh perjanjian yang diduga bermasalah yang dilakukan pada waktu lalu di Laut Timor.
Menurut dia Australia akan menggunakan berbagai cara termasuk membujuk Indonesia untuk melakukan amendemen terhadap perjanjian-perjanjian korup tersebut. Jadi, secepatnya agar berbagai aktivitas eksplorasi dan eksploitasi di kawasan tersebut harus dihentikan.

"Perdana Menteri Australia Scott Morrison untuk jujur dan segera memerintahkan Departemen Perindustrian, Sains, Energi dan Sumber Daya untuk segera menghentikan pengeboran minyak di kawasan Pulau Pasir secepatnya,” tegas Ferdi.

Ferdi mengatakan batas perairan di Laut Timor yang hingga saat ini tidak pernah beres harusnya Jakarta segera dibatalkan. Adapun perbatasan Australia-Indonesia membentang dari Papua Nugini di sebelah timur hingga ke Selat Torres, Laut Arafuru, Laut Timor, dan berakhir di Samudra Hindia.

Namun, kata dia, perbatasan ini dikaburkan oleh Celah Timor, tempat perairan Australia dan Timor Leste bertemu dan saling diklaim oleh kedua negara.

Selain itu, tambah Tanoni, Australia dan Indonesia juga berbagi perbatasan maritim di Samudera Hindia antara wilayah seberang laut Australia Pulau Christmas dan Pulau Jawa di Indonesia. Karakteristik unik dari perbatasan maritim antara Australia dan Indonesia adalah dengan dipisahkannya kepemilikan dasar laut (landas benua) dan perairan (zona ekonomi eksklusif), yang masing-masingnya memiliki batas tersendiri. Kepemilikan atas dasar laut memberikan kedua negara ini hak untuk menguasai semua mineral di dasar laut, sedangkan kepemilikan perairan memungkinkan kedua negara untuk menangkap ikan dan sumber daya laut lainnya di wilayah yang mereka kuasai.

“Perjanjian yang mengatur mengenai perbatasan maritim antara Pulau Christmas dan Jawa ditandatangani pada tahun 1997. Akan tetapi, perjanjian ini belum diratifikasi dan tidak berlaku lagi setelah Timor Leste merdeka. Perjanjian ini memerlukan amendemen, sedangkan kesepakatan antara kedua negara ini masih tertunda,” tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Motif Pelaku Tusuk Syekh Ali Jaber Perlu Ditelusuri

Penusukan Syekh Ali Jaber saat mengisi ceramah di Masjid Falahudin, Bandar Lampung, merupakan hal yang sangat tercela.

NASIONAL | 14 September 2020

Jabar Siap Bantu DKI untuk Ruang Isolasi Pasien Covid-19

Jika ruang-ruang isolasi rumah sakit di Jawa Barat dibutuhkan untuk DKI, maka kami dengan senang hati juga berkenan memberikan dukungan.

NASIONAL | 14 September 2020

Optimalkan Pemerataan dengan Paham Informasi Infrastruktur

Masyarakat harus paham berbagai informasi infrastruktur agar pembangunan tepat sasaran

NASIONAL | 14 September 2020

Menkop dan UKM Dukung Pemberdayaan Disabilitas Melalui Program Kewirausahaan Sosial

Harapannya para penyandang disabilitas mampu menjadi SDM yang kaya akan keterampilan di bidang kuliner, mampu bersaing, dan mandiri secara finansial.

NASIONAL | 14 September 2020

Eduversal Kembali Buka Program AFT

Peserta yang berhak mendaftar adalah mahasiswa semester lima atau telah lulus kuliah.

NASIONAL | 12 September 2020

Wali Kota Jambi Positif Covid-19, Kajati Segera Swab Test

Syarif Fasha tidak mengalami batuk, sesak nafas dan gejala lainnya.

NASIONAL | 14 September 2020

Jika Tidak Ditunda, Pilkada Jadi Bom Waktu Covid-19

Penundaan pilkada hanya bisa dilakukan lewat UU atau perppu.

NASIONAL | 14 September 2020

Menko Polhukam Minta Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mahfud MD meminta agar aparat keamanan segera mengumumkan identitas pelaku, dugaan motif tindakan, dan menjamin proses hukum dilakukan secara adil dan terbuka.

NASIONAL | 13 September 2020

Para Pendekar Sebut Komjen Listyo Bagian dari Masyarakat Banten

Semasa menjabat Kapolda Banten, Komjen Listyo Sigit Prabowo mampu merangkul para pendekar dan jawara

NASIONAL | 13 September 2020

Polri Bantu Sosialisasi Protokol Kesehatan dalam Setiap Tahapan Pilkada

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menegaskan Polri ikut membantu menyosialisasikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada 2020.

NASIONAL | 13 September 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS