Tak Usut King Maker di Skandal Djoko Tjandra, KPK Bakal Digugat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tak Usut King Maker di Skandal Djoko Tjandra, KPK Bakal Digugat

Senin, 21 September 2020 | 12:37 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman bakal mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika tak kunjung mengambil alih perkara skandal Djoko Tjandra atau mengusut pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

Boyamin menegaskan, dengan bukti-bukti yang telah disampaikannya, termasuk mengenai istilah 'bapakku' 'bapakmu' dan King Maker, seharusnya memudahkan KPK mengusut tuntas kasus ini.

"Kedepannya Kami tetap mencadangkan gugatan Praperadilan terhadap KPK apabila tidak menindaklanjuti bahan-bahan yang telah kami serahkan," kata Boyamin, di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Menurutnya, praperadilan dapat menjadi ruang untuk membongkar skandal kasus ini. Setidaknya, melalui praperadilan, bukti-bukti keterlibatan pihak lain yang telah disampaikannya dapat dibeberkan di hadapan Majelis Hakim.

"Praperadilan yang akan kami ajukan nanti adalah juga dipakai sarana untuk membuka semua isi dokumen tersebut agar diketahui oleh publik secara sah di hadapan Hakim," katanya.

Diketahui, MAKI telah menyampaikan berbagai bukti sejumlah inisial nama dan istilah yang diduga terlibat dalam skandal Djoko Tjandra. Teranyar, Boyamin telah menyampaikan dokumen setebal sekitar 200 halaman ke KPK pada Jumat (18/9/2020) lalu.

Boyamin pun telah menjelaskan kepada KPK mengenai keterlibatan sejumlah inisial dan istilah, termasuk bapakku dan bapakmu serta sosok King Maker. Istilah bapakku dan bapakmu diduga dipergunakan jaksa Pinangki dan pengacara Anita Kolopaking untuk mengurus permintaan fatwa ke MA. Sementara sosok King Maker disebut merupakan pihak yang membuat Pinangki bersama teman dekatnya bernama Rahmat menemui Djoko Tjandra di Malaysia.

Tak hanya itu, Boyamin menyebut King Maker merupakan pihak yang mengetahui proses pengurusan agar Djoko Tjandra terbebas dari eksekusi. Boyamin pun mengungkap sebagian percakapan Pinangki dan Anita yang menyinggung ketiga istilah tersebut.

"Untuk pertanggungjawaban kepada publik terkait dengan istilah "Bapakku dan Bapakmu" dan istilah "King Maker" maka bersama ini dipublikasikan foto dari print out sebuah narasi yang diduga percakapan melalui sarana WA handphone antara PSM (Pinangki Sirna Malasari) dan ADK (Anita Dewi Kolopaking) dalam melakukan pengurusan fatwa untuk membantu pembebasan JST (Djoko S Tjandra) dari perkara yang membelitnya berupa penjara 2 tahun atas perkara dugaan korupsi cesie hak tagih bank Bali," katanya.

Salah satu percakapan yang diungkapkan Boyamin adalah sebagai berikut :
Pinangki : "Bapak saya berangkat ke puncak tadi siang ini jam 12"
Anita Kolopaking : "Pantesan bapak jadi tidak bisa hadir"
Pinangki : "Bukan itu juga bu"
Pinangki : "Karena King Maker belum clear juga"

Boyamin menegaskan, print out seluruh dokumen setebal sekitar 200 halaman tersebut telah diserahkan kepada KPK. Tak hanya menjelaskan, Boyamin mengaku telah menyertakan tambahan dokumen lain dan analisa yang relevan pada Jumat kepada KPK.

Bahan-bahan tersebut, kata Boyamin, semestinya dapat digunakan oleh KPK untuk melakukan supervisi dalam gelar perkara bersama-sama Bareskrim dan Kejagung pada pekan ini.

"Kami tetap meminta KPK untuk melakukan penyelidikan baru atas bahan materi 'bapakku dan bapakmu' dan 'Kingmaker' dikarenakan telah terstruktur, sistemik dan masif atas perkara rencana pembebasan JST (Joko Soegiarto Tjandra)," tegasnya.

Siap Tindaklanjuti

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan kesiapan pihaknya menindaklanjuti dan menyelidiki laporan MAKI mengenai dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) untuk Djoko Soegiarto Tjandra. Penyelidikan ini akan dilakukan jika Kejagung tak juga menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.

"Jika ada laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti maka KPK dapat langsung mengambil alih dan menindaklanjutinya sendiri," ujar Nawawi saat dikonfirmasi, Minggu (20/9/2020).

Apalagi, kata Nawawi, Kejagung telah melimpahkan perkara jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tipikor Jakarta dan akan disidangkan pada pekan ini. Dengan demikian, KPK memiliki kewenangan meneruskan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat yang tak ditindaklanjuti Kejaksaan Agung

"Insyaallah karena berkas Jaksa P telah dilimpahkan ke persidangan, maka terbuka bagi KPK untuk memulai penyelidikan pada nama-nama yang disampaikan MAKI sepanjang memang didukung bukti yang cukup untuk itu," terang Nawawi.
Nawawi menyebut hal itu selaras dengan kewenangan yang dimiliki KPK yang tercantum dalam pasal 10A ayat (2) huruf (a) UU Nomor 19 Tahun 2019," kata Nawawi.

Pasal 10A ayat (1)) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebutkan, disebutkan, "Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan".

Sementara Pasal 10A ayat (2) menyatakan, "Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan, a) laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti; b) proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungiawabkan; c) penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya; d) penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi; e) hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f) keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, Pasal 10A ayat (3) menyatakan, "Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi."



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KPK Dikabarkan OTT Bupati Muba, Anak Alex Noerdin

Tim Satgas KPK dikabarkan menangkap Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin dalam operasi tangkap tangan (OTT).

NASIONAL | 16 Oktober 2021

Dugaan 8 Orang Dalam Azis Syamsuddin, KPK Klaim Sudah Memeriksa Internal

KPK mengeklaim telah memeriksa internal terkait dugaan adanya delapan orang dalam yang dapat digerakkan Azis Syamsuddin untuk mengamankan perkara.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Deputi Penindakan Sebut Atasan Stepanus Robin Pattuju Belum Tentu Pimpinan KPK

Deputi Penindakan KPK, Karyoto menyatakan, atasan eks penyidik Stepanus Robin Pattuju belum tentu mengarah pada pimpinan KPK.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Bekas Tambang Pasir Lereng Merapi Segera Direhabilitasi

Penghageng Kawedanan Agung Panitera Pura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat GKR Condrokirono mendatangi 7 lokasi bekas tambang pasir

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Rugikan Masyarakat, Sindikat Pinjol Ilegal Jadi Atensi Presiden dan Kapolri

Sindikat pinjaman online (pinjol) ilegal yang merugikan masyarakat menjadi atensi Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Banyak Korban Pinjol Ilegal, Tagar #JokowiBerantasPinjolIlegal Bergema di Twitter

Tagar #JokowiBerantasPinjolIlegal bergema di Twitter pada siang hari ini, Jumat (15/10/2021) seiring dengan langkah pemerintah menindak pinjol ilegal.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

LAN Apresiasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemprov Jawa Timur

Terjadinya pandemi ini, bisa menjadi ujian sekaligus peluang untuk mencari terobosan dan inovasi pelayanan publik yang semakin baik

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Polisi Kejar Pendana Jaringan Desk Collection Pinjol Ilegal

Polisi memburu memburu ZJ, pendana sekaligus mentor tujuh tersangka penyebar SMS atau pesan pendek sindikat financial technology ilegal.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Bedah Buku Abdul Aziz: Terpenting Bagaimana Kekuasaan Dijalankan

Para tokoh pemikir Islam yang dibahas dalam buku "Negara Rasional dan Farewell Party karya Abdul Aziz menilai yang terpenting bagaimana kekuasaan dijalakan.

NASIONAL | 15 Oktober 2021

Made in Cirebon 2021 Perdalam Minat Siswa untuk Pendidikan Seni dan Budaya

Guna memperdalam minat siswa dalam pendidikan seni dan budaya, diluncurkanlah Made in Cirebon 2021

NASIONAL | 15 Oktober 2021


TAG POPULER

# Hoegeng Iman Santoso


# Direktur TV Penyebar Hoax


# Terowongan Belanda


# Pasien Covid-19


# PON Papua



TERKINI
KPK Dikabarkan OTT Bupati Muba, Anak Alex Noerdin

KPK Dikabarkan OTT Bupati Muba, Anak Alex Noerdin

NASIONAL | 1 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings