Kasus Djoko Tjandra Dinilai Tidak Perlu Diambil Alih KPK
INDEX

BISNIS-27 538.843 (9.76)   |   COMPOSITE 6321.86 (107.9)   |   DBX 1200.53 (9.93)   |   I-GRADE 184.241 (6.4)   |   IDX30 532.439 (13.05)   |   IDX80 142.581 (3.74)   |   IDXBUMN20 424.518 (18.32)   |   IDXESGL 148.639 (1.84)   |   IDXG30 144.207 (3.69)   |   IDXHIDIV20 468.297 (10.48)   |   IDXQ30 151.63 (3.41)   |   IDXSMC-COM 289.047 (5.63)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (16.02)   |   IDXV30 145.782 (3.85)   |   INFOBANK15 1071.04 (26.84)   |   Investor33 457.812 (8.8)   |   ISSI 186.628 (3)   |   JII 657.942 (12.88)   |   JII70 230.141 (4.83)   |   KOMPAS100 1272.98 (29.01)   |   LQ45 989.051 (25.8)   |   MBX 1747.76 (32.18)   |   MNC36 338.242 (6.45)   |   PEFINDO25 338.749 (2.41)   |   SMInfra18 324.227 (7.63)   |   SRI-KEHATI 391.331 (7.38)   |  

Kasus Djoko Tjandra Dinilai Tidak Perlu Diambil Alih KPK

Selasa, 22 September 2020 | 16:41 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad, menilai, Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak perlu menyerahkan kasus Djoko Tjandra dan jaksa Pinangki Sirna Malasari kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengingat, dalam penanganan kasus tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Suparji, selama ini kasus Djoko Tjandra telah tertangani dengan baik oleh Kejaksaan Agung, bahkan sudah siap disidangkan. Artinya, ada kemajuan penanganan kasus tersebut dari penyidik kejaksaan.

"Kasus Djoko Tjandra telah ditangani Kejagung dan perkara Pinangki sudah mau dilimpahkam ke pengadilan. Artinya ada kemajuan penangannya, sehingga tidak perlu diambil alih KPK," kata Suparji, di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Suparji mengingatkan, terdapat imbas atau dampak negatif jika penanganan kasus Djoko Tjandra diambil alih KPK. Salah satunya akan memunculkan konflik antarpenegak hukum.

"Ya, dapat jadi lambat, karena mulai penyidikan lagi. Selain itu juga bisa menimbulkan konflik antar aparat penegak hukum," kata Suparji.

Pada dasarnya, dikatakan Suparji, pelimpahan kasus dimungkinkan jika penanganan kasus berjalan di tempat. Pengambilalihan dilakukan demi menciptakan kepastian hukum terhadap sebuah kasus.

"Pengambilalihan perkara itu dilakukan jika penanganannya lamban, tetapi jika ditangani secara jelas tidak perlu diambilalih," tutupnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Masuki 2 Minggu, Simulasi Sekolah Tatap Muka di Jateng Dievaluasi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan, evaluasi simulasi sekolah tatap muka selama 2 pekan terakhirn hingga hari ini seluruhnya berjalan baik.

NASIONAL | 22 September 2020

Kearifan Lokal Pedesaan Penting Dikembangkan untuk Tingkatkan Pariwisata

Hari Pariwisata Sedunia menjadi momentum untuk memperkuat penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE.

NASIONAL | 22 September 2020

Pakar Hematologi Undip Prof Soemantri Berpulang

Penasehat ahli dan ikut merintis Yayasan Onkologi Indonesia di Jakarta.

NASIONAL | 22 September 2020

Kemdikbud Tekankan Pentingnya Orangtua Jadi Guru dan Pendamping Anak Belajar

Orangtua turut dituntut untuk bisa menjadi guru sehingga keberlangsungan proses belajar mengajar anak-anak berjalan dengan baik.

NASIONAL | 22 September 2020

Update Covid-19: Tambah 4.071, Kasus Positif di Indonesia Jadi 252.923

Penambahan 4.071 kasus baru Covid-19 didapat dari pemeriksaan spesimen sebanyak 43.896.

NASIONAL | 22 September 2020

BNPB Bakal All Out Amankan Pilkada

Doni Monardo menyatakan pihaknya siap mengamankan keputusan pemerintah terkait pelaksanaan pilkada

NASIONAL | 22 September 2020

Kasus Suap Alih Fungsi Hutan, KPK Kasasi Vonis Bebas Petinggi Duta Palma Grup

Suheri merupakan terdakwa perkara dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014.

NASIONAL | 22 September 2020

Bebas dari Sukamiskin, Mantan Gubernur Riau Masih Jadi Tersangka Kasus Lain

Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun yang menjadi terpidana perkara suap alih fungsi hutan menghirup udara bebas

NASIONAL | 22 September 2020

Rektor Unhan: Pengembangan Teknologi Roket Tumbuhkan Kebanggaan Nasional

Negara yang mampu menguasai teknologi roket tentunya akan disegani oleh negara lain di dunia.

NASIONAL | 22 September 2020

KPU Sumut Sarankan Paslon Kampanye Virtual

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) menyarankan pasangan calon (paslon) melakukan kampanye secara virtual.

NASIONAL | 22 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS