Guru Besar Unpad: Sudah Seharusnya Ada Dewan Keamanan Nasional
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Guru Besar Unpad: Sudah Seharusnya Ada Dewan Keamanan Nasional

Selasa, 22 September 2020 | 20:50 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Studi Keamanan Departemen Hubungan Internasional Fisip Unpad, Arry Bainus menyatakan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tak perlu diperdebatkan karena terorisme menyangkut keamanan nasional baik keamanan negara maupun keamanan bangsa. Aturan perundang-undangan mulai dari pembukaan UUD 1945, UU TNI, UU Pertahanan dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah memuat secara tersirat maupun tersurat mengenai pelibatan TNI.

Yang menjadi persoalan saat ini mengenai sejauh mana atau kapan TNI dilibatkan dalam penanggulangan terorisme. Arry menyatakan belum ada lembaga kredibel dan independen yang dapat mendefinisikan ancaman terhadap keamanan nasional. Persoalan ini menjadi pelik lantaran koordinasi antar lembaga di Indonesia masih rendah.

"Sudah seharusnya ada lembaga khusus yang kredibel dan independen sejenis Dewan Keamanan Nasional," kata Arry dalam webinar seri keempat bertajuk “Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI: Kontra Terorisme Dalam Perspektif Keamanan Nasional” yang digelar Indonesia Peace & Conflict Resolution Association (IPCRA), Ikatan Alumni Unhan, dan Pusat Studi Peperangan Asimetris (PUSPA), Selasa (22/9/2020).

Menurutnya, kehadiran dewan tersebut penting menentukan tingkat eskalasi ancaman keamanan negara dan lembaga yang bertanggung jawab. Hal ini lantaran setiap lembaga terkait saat ini memiliki definisi sendiri mengenai ancaman keamanan negara.

"Membahayakan ideologi negara itu sejauh mana, membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Ini bukan hanya soal terorisme," katanya.

Arry yang juga Wakil Rektor Unpad bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjelaskan alur koordinasi dengan kehadiran Dewan Keamanan Nasional. Ketika terjadi suatu peristiwa menyangkut keamanan negara, seperti terorisme, Dewan Keamanan Nasional sebagai crisis center akan melakukan assesment. Selanjutnya, hasil assesment Dewan Keamanan Nasional disampaikan kepada Presiden yang kemudian menunjuk lembaga yang menangani ancaman tersebut.

"Kalau ada masalah di luar berarti harus TNI, kalau masih bisa ditangani di dalam berarti polisi. Itu harus ada SOP nya," katanya.

Hal senada dikatakan, Kaprodi SKSG Universitas Indonesia Kajian Terorisme Muhamad Syauqillah. Dikatakan, pelibatan TNI tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun, hingga saat ini belum ada lembaga atau badan yang dapat menentukan eskalasi ancaman keamanan. Selain itu, Indonesia juga belum memiliki UU Keamanan Nasional yang menjadi payung sistem keamanan nasional. "Itu yang menjadi kelowongan," katanya.

Dalam konteks intelijen, katanya, fungsi koordinator intelijen adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, dalam kontes terorisme belum jelas lembaga yang menjadi koordinator intelijen terorisme.

"Hal seperti ini kan harus ada rujukannya. Seharusnya ada UU Keamanan Nasional sebagai payung sistem keamanan nasional. Hal seperti itu yang menjadi problematika yang berkaitan sinergitas misalnya," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 

BERITA LAINNYA

Mengenang Ki Ageng Gribig Leluhur Airlangga Hartarto, Penasihat Sultan Agung dan Pejuang Islam

Ki Ageng Gribig atau yang bernama asli Wasibagno Timur adalah ulama besar yang menyebarkan Islam di Desa Krajan, Jatinom, Klaten, dan sekitarnya.

NASIONAL | 24 September 2021

Passing Grade P3K Ketinggian, P2G Minta Pemerintah Pertimbangkan Afirmasi untuk Guru

Seleksi kompetensi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Guru akan segera digelar

NASIONAL | 7 September 2021

Presiden Nyeker dan Naik Sampan di Cilacap, Begini Penampakannya

Presiden Jokowi nyeker alias berjalan tanpa alas kaki saat melepasliarkan tukik ke laut, di Pantai Pantai Kemiren, Cilacap, Jateng, Kamis (23/9/2021).

NASIONAL | 23 September 2021

MRPTNI: PTM Terbatas untuk Cegah Learning Loss

Jamal Wiwoo mengatakan, menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas adalah untuk mencegah learning loss

NASIONAL | 23 September 2021

Angkat Produk Papua, Sandiaga Uno Disebut Pemimpin Masa Depan

Mama Marice yang merupakan penjual es krim sagu tersebut menyambut kedatangan Menparekraf Sandiaga.

NASIONAL | 23 September 2021

Polres Yahukimo Periksa ASN Diduga Pemasok Senjata KKB

Barang bukti yang diamankan di antaranya 26 butir amunisi 5,6 5TJ, 8 Butir amunisi 38 SPC, satu magazine M-16, satu pasang pakaian loreng KNPB,

NASIONAL | 23 September 2021

Presiden Jokowi Tanam Mangrove untuk Pemulihan Lingkungan dan Mitigasi Iklim

Keberadaan ekosistem mangrove yang baik di kawasan pesisir juga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat.

NASIONAL | 23 September 2021

KPK Buka Kemungkinan Jerat Bupati Banjarnegara dengan Pasal Pencucian Uang

KPK membuka kemungkinan untuk menjerat Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) sepanjang ditemukan bukti yang cukup.

NASIONAL | 23 September 2021

Ketua MPR Imbau Penyelenggara Negara Penuhi Kewajiban Sampaikan LHKPN

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau disapa Bamsoet mengimbau para penyelenggara negara berkomitmen memenuhi kewajiban untuk menyampaikan LHKPN.

NASIONAL | 23 September 2021

Surpres Calon Panglima TNI Diprediksi Dikirim Usai PON Papua

Tubagus Hasanuddin memprediksi surat presiden (surpres) calon panglima TNI akan dikirim usai PON Papua.

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

MEGAPOLITAN | 1 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings