Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa), Abdul Halim Iskandar mengatakan, untuk percepatan peningkatan ekonomi desa, penggunaan dana desa diprioritaskan pada tiga program, yakni desa tanggap Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

"Penggunaan dana desa di tahun 2020 seperti kita tahu, fokusnya pada tiga hal, desa tanggap covid, padat karya tunai desa, dan BLT dana desa,” kata Abdul Halim Iskandar seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (24/9/2020).

Menteri Desa menjelaskan, dari total dan desa yang sudah disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKDes) sebesar Rp 52 triliun. Dari jumlah tersebut, yang sudah digunakan Desa Tanggap Covid-19, PKTD dan pembangunan infrastruktur lainnya sebesar Rp 11,9 triliun. Kemudian, dana yang sudah digunakan untuk BLT sebesar Rp 15,4 triliun.

"Sehingga dana yang sudah terserap total Rp 27,34 triliun. Yang tersisa masih ada Rp 43 triliun, itu dibagi dua, yang Rp 13,06 triliun untuk melanjutkan BLT sampai Desember 2020, sehingga tidak bisa bisa di otak-atik,” ujarnya.

Sedangkan sisanya, sebesar Rp 30,79 triliun bisa digunakan untuk percepatan peningkatan ekonomi di desa. Untuk penggunaan anggaran ini, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sejak Juli 2020, pihaknya sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 tahun 2020 tertanggal 27 Juli 2020.

Posisi penyerapan anggaran sebesar Rp 30,79 triliun ini per hari ini, Abdul mengungkapkan yang digunakan untuk PKTD dengan syarat upah kerja harus diatas 50 persen. Artinya, PKTD digunakan untuk PKTD yang membutuhkan bahan yang tinggi. Diasumsikan dengan anggaran sebesar itu dapat menyerap tenaga kerja sebesar 7.056.751 orang.

"Jadi minimal di atas 50 persen untuk upah. Supaya penyerapan tenaga kerja banyak, danya yang beredar di masyarakat juga banyak. Sehingga bisa menaikkan daya beli masyarakat," terangnya.

Saat ini, kata Menteri Desa, anggaran dana desa untuk PKTD sebesar Rp 30,79 triliun itu, diantaranya sebanyak Rp 11,75 triliun sudah masuk di RKDes, sedangkan sebesar Rp 19,4 triliun masih berada di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan masih dalam proses pencarian. "Namun, pada Desember 2020 nanti, pasti semuanya akan sudah tersalurkan di RKDes," pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com