Langgar Protokol Kesehatan, Paslon Tidak Didiskualifikasi
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Langgar Protokol Kesehatan, Paslon Tidak Didiskualifikasi

Kamis, 24 September 2020 | 16:36 WIB
Oleh : Robertus Wardy / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Para Pasangan Calon (Paslon) yang maju pada Pilkada Serentak 2020 tidak dicoret atau diskualifikasi jika melakukan pelanggaran atas protokol kesehatan dalam melawan wabah virus corona atau Covid-19. Para pelanggar hanya akan diberi teguran tertulis hingga penghentian kegiatan kampanye yang sedang dilakukan.

Hal itu tertera dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 13 Tahun 2020 yang baru disahkan tanggal 23 September 2020. PKPU yang ditetapkan Ketua KPU Arief Budiman, baru mulai beredar ke publik pada Rabu (23/9/2020) tengah malam.

PKPU tersebut merupakan Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19.

Pasal 88D PKPU tersebut menyatakan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran;

b. penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis;

c. larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 88E, Ayat (1) menyatakan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.

Ayat (2) menyatakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye dapat melibatkan ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam kegiatan Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.

Sementara Ayat (3) menyatakan dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenakan sanksi:

a. peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau

b. peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anak anak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui tatap muka secara langsung.

Adapun Pasal 88F menyatakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain wajib menindaklanjuti sanksi yang dikenai oleh :

a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A sampai dengan Pasal 88E.

Sebelumnya, Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi mengemukakan berbagai sanksi yang disiapkan bersifat administratif. Misalnya memberi peringatan tertulis kepada Paslon yang melanggar. Kemudian menghentikan atau membubarkan kegiatan yang memang dianggap melanggar protokol kesehatan. Sanksi terberat adalah pengurangan jatah kampanye atau tidak diberikan waktu kampanye untuk jenis pelanggaran yang telah dilakukan.

“Kami tidak memberikan sanksi diskualifikasi karena dalam UU tidak diatur seperti itu. Yang bisa dilakukan sanksi administrasi,” kata Raka di Jakarta, Rabu (23/9/2020).



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Febri Diansyah: Dengan Segala Kecintaan pada KPK, Saya Pamit

"Dengan segala kecintaan saya pada KPK, saya pamit," kata Febri saat dikonfirmasi awak media, Kamis (24/9/2020).

NASIONAL | 24 September 2020

BSSN Apresiasi Dukungan Telin Jaga Ruang Siber

Kepala BSSN Hinsa Siburian menyatakan apresiasi serta harapan kepada Telin untuk tetap memberikan layanan telekomunikasi kepada bangsa Indonesia yang terjamin

NASIONAL | 24 September 2020

Perkuat Misi Sosial di Palu, Kemparekraf Berikan 11.000 Paket Balasa

Program balasa pun menetapkan kriteria khusus bagi penerimanya.

NASIONAL | 24 September 2020

Penetapan Nomor Urut Paslon Pilgub Sulteng, Hidayat-Bartho Dapat Nomor 1

Sementara pasangan Rusdy Mastura dan Ma'mun Amir mendapatkan nomor urut dua.

NASIONAL | 24 September 2020

Menteri Desa: Penggunaan Dana Desa Diprioritaskan untuk Tiga Program

Dana desa digunakan untuk percepatan peningkatan ekonomi desa.

NASIONAL | 24 September 2020

Terpapar Covid-19, Kondisi Kesehatan Wali Kota Jambi Membaik

Kondisi Pak Wali Kota Jambi, istri dan anaknya stabil. Pak Wali Kota Jambi sendiri tidak lagi pakai alat bantu pernapasan seperti di Jakarta.

NASIONAL | 24 September 2020

7 Saksi, 6 Ahli dan Pembuat Lift Diperiksa Polisi Terkait Kebakaran Kejagung

Belum dijelaskan keperluan memeriksa pembuat lift terkait kebakaran yang terjadi di Gedung Kejagung pada 22 Agustus lalu.

NASIONAL | 24 September 2020

Hadapi Ruralisasi, Pemerintah Perkuat Daya Ungkit Ekonomi Desa

Menurut Muhadjir, pemerintah akan melakukan program penanggulangan kemiskinan yang terkait dengan peningkatan ekonomi di desa.

NASIONAL | 24 September 2020

Dinkes Jateng Mewaspadai Munculnya Klaster Ponpes

Kita perlu mewaspadai klaster ponpes, karena banyak muncul klaster di Purwokerto dan Kebumen.

NASIONAL | 24 September 2020

Menko PMK Kritisi Tenaga Pendamping dan Penyuluh Desa

Jumlah tenaga pendamping dan penyuluh desa yang berasal dari 12 kementerian/lembaga, tercatat sebanyak 306.267 orang.

NASIONAL | 24 September 2020


TAG POPULER

# Spesimen Covid-19


# Aglomerasi


# Larangan Mudik


# Gus Miftah


# Varian Covid-19



TERKINI

Kuartal 1 2021, Pupuk Indonesia Bukukan Laba Rp 929 M

EKONOMI | 3 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS