Langgar Protokol Kesehatan, Paslon Tidak Didiskualifikasi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Langgar Protokol Kesehatan, Paslon Tidak Didiskualifikasi

Kamis, 24 September 2020 | 16:36 WIB
Oleh : Robertus Wardy / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Para Pasangan Calon (Paslon) yang maju pada Pilkada Serentak 2020 tidak dicoret atau diskualifikasi jika melakukan pelanggaran atas protokol kesehatan dalam melawan wabah virus corona atau Covid-19. Para pelanggar hanya akan diberi teguran tertulis hingga penghentian kegiatan kampanye yang sedang dilakukan.

Hal itu tertera dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 13 Tahun 2020 yang baru disahkan tanggal 23 September 2020. PKPU yang ditetapkan Ketua KPU Arief Budiman, baru mulai beredar ke publik pada Rabu (23/9/2020) tengah malam.

PKPU tersebut merupakan Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Covid-19.

Pasal 88D PKPU tersebut menyatakan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran;

b. penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis;

c. larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 88E, Ayat (1) menyatakan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.

Ayat (2) menyatakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye dapat melibatkan ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam kegiatan Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.

Sementara Ayat (3) menyatakan dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenakan sanksi:

a. peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau

b. peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anak anak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui tatap muka secara langsung.

Adapun Pasal 88F menyatakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain wajib menindaklanjuti sanksi yang dikenai oleh :

a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A sampai dengan Pasal 88E.

Sebelumnya, Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi mengemukakan berbagai sanksi yang disiapkan bersifat administratif. Misalnya memberi peringatan tertulis kepada Paslon yang melanggar. Kemudian menghentikan atau membubarkan kegiatan yang memang dianggap melanggar protokol kesehatan. Sanksi terberat adalah pengurangan jatah kampanye atau tidak diberikan waktu kampanye untuk jenis pelanggaran yang telah dilakukan.

“Kami tidak memberikan sanksi diskualifikasi karena dalam UU tidak diatur seperti itu. Yang bisa dilakukan sanksi administrasi,” kata Raka di Jakarta, Rabu (23/9/2020).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Koco Schools Bantu Tingkatkan Kualitas Pendidikan Mulai dari Guru

Koco Schools lewat inisiatif #NoChildLeftBehind bertujuan membangun dunia pendidikan Indonesia bersama-sama dengan berbagai pihak.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

IWP dan Siklus Luncurkan Solusi Isi Ulang di Labuan Bajo

Kedutaan Besar Denmark di Indonesia mendukung pilot project solusi teknologi isi ulang untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan lingkungan di Indonesia.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Jokowi Minta Libur Natal dan Tahun Baru Tak Berpotensi Tingkatkan Kasus Covid-19

Jokowi minta seluruh kepala daerah dapat mengelola dan mengatur libur Natal dan Tahun Baru yang dapat berpotensi menimbulkan peningkatan kerumunan.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Arzeti Bilbina Resmikan BLK Komunitas di Ponpes Bahrul Hidayah Sidoarjo

Memperingati Hari Santri, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB, Arzeti Bilbina meresmikan gedung BLK Komunitas di Ponpes Bahrul Hidayah, Sidoarjo.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Siang Ini

Almarhum Sudi Silalahi yang merupakan Mensesneg era Presiden SBY meninggal dunia di RSPAD pada Senin (25/10/2021) malam.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Temukan Kembali Kekayaan Sandang, Pangan, dan Papan Melalui PKN 2021

Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan akan kembali menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) pada 19 – 26 November 2021.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Rachel Vennya Hadiri Pemeriksaan Lebih Awal

Rachel Vennya telah selesai diperiksa terkait terkait data mobil Toyota Vellfire B 139 RFS miliknya yang tidak sesuai dengan database Polda Metro Jaya.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Suhajar Diantoro Ditunjuk Jadi Plt Sekjen Kemendagri

Suhajar Diantoro adalah staf ahli menteri bidang pemerintahan dan memiliki rekam jejak menjabat berbagai posisi strategis di Kemendagri.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Aplikasi Sitarung Jadikan Pembangunan di Sumsel Berkesinambungan

Kehadiran Sitarung ini untuk meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan di Sumatera Selatan.

NASIONAL | 26 Oktober 2021

Waspada, Cuaca Ekstrem Akan Terjadi di 24 Wilayah Ini

Cuaca ekstrem berupa gelombang lebih dari 2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Sunda bagian selatan, Selat Bali bagian selatan dan Selat Lombok bagian selatan.

NASIONAL | 26 Oktober 2021


TAG POPULER

# Fahri Hamzah


# LRT Tabrakan


# Tabrakan Bus Transjakarta


# Tes PCR


# Taliban



TERKINI
Cara Mudah Mengatur Pola Makan Sehat untuk Lansia

Cara Mudah Mengatur Pola Makan Sehat untuk Lansia

KESEHATAN | 17 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings