Sejumlah Pasal di UU ITE Jadi Sorotan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Sejumlah Pasal di UU ITE Jadi Sorotan

Kamis, 24 September 2020 | 18:57 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah pasal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga kini masih mendapat sorotan karena dianggap telah membatasi kebebasan berpendapat. Beberapa pasal di UU ITE juga dianggap masih kontroversial.

"Hingga kini memang masih ada pasal-pasal yang dianggap kontroversial di dalam UU ITE," kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Wiyanti Eddyono, dalam diskusi Webinar "UU ITE dan ancaman kriminalisasi kebebasan berinternet", di Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Pasal-pasal kontroversial yang ada di UU ITE tersebut seperti Pasal 27 yang mengatur kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, hingga pemerasan. Kemudian Pasal 28 terkait kabar bohong yang berdampak pada kerugian konsumen dalam transaksi ekonomi, ras yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan pasal 29 yaitu terkait ancaman kekerasan.

Menurutnya, negara hukum memang harus mengatur kehidupan antar warganegara satu dengan yang lainnya. Artinya, upaya mngatur hubungan antar warganegara menjadi salah satu faktor utama.

"Hukum pidana harus kita telah lebih lanjut apakah dia mengatur hubungan warganegara dengan warganegara lainnya. Sejauh mana subtansi hukum itu melindungi kebebasan hak dan individu maupun kelompok masyarakat dan memperhatikan serta dimensi hak asasi manusia, sosial dan politik dengan berprinsip keadilan," ujarnya.

Dalam negara hukum, elemen subtansi juga menjadi sangat penting. Disinilah ada mekanisme kontrol dan posisi hukum pidana dalam kerangka hak asasi manusia, yakni saling terkait dan saling mempengaruhi.

"Tujuan hukum pidana perlindungan individu, perlindungan masyarakat, perlindungan negara, bahkan perlindungan dunia. Apapun perbuatan yang dilanggar jelas harus ada UU-nya dulu," ucapnya.

Idealnya, hukum pidana memang harus menjadi alat yang ampuh dalam upaya perlindungan HAM. Tetapi dalam kenyataannya UU ITE sebagai hukum pidana khusus memiliki karakter kekhususan seperti pengaturan subtansi, dimensi informasi digital/online/jaringan internet.

Dirinya mengingatkan, dimensi HAM dalam UU ITE juga harus melindungi kepentingan setiap individu dari abuse of using technology, serta melindungi masyarakat (ketertiban umum) dan kejahatan yang berdimensi SARA pada masyarakat luas karena memang banyak sekali pesan-pesan yang bernada SARA di internet.

Deputi Direktur Riset Elsam, Wahyudi Djafar, menilai, saat ini memang sudah muncul kecenderungan pemidanaan di dalam pemanfaatan teknologi internet. Padahal, PBB sendiri sudah mengeluarkan berbagai resolusi untuk kondisi itu.

"PBB sudah mulai melakukan penyelidikan terkait internet dan ham sejak 1997. Penyelidikan dilakukan khususnya terkait dampak internet terhadap kesetaraan dan kesempatan dalam mengakses informasi serta hak atas kebebasan berekspresi maupun HAM pada umumnya," kata Wahyudi.

Dalam perkembangannya, PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi terkait. Misalnya resolusi Dewan HAM Nomor 20/8 (2012), resolusi 26/13 (2013) dan resolusi nomor 69/166 (2014) tentang hak privasi di era digital. Semua dilakukan untuk menjamin penghormatan penuh terhadap HAM, termasuk hak kebebasan berekspresi di dunia maya.

"Terakhir pada tahun 2018 PBB juga mengeluarkan resolusi 73/266 (2018) yang menggarisbawahi pentingnya penghormatan HAM dan kebebasan dasar dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi," ucapnya.

Menurutnya, kriminalisasi kebebasan berinternet mulai dari hate speech, kesusilaan, disinformasi dan lain-lain perlu untuk ditata ulang. Di banyak negara bahkan sudah menerapkan dekriminalisasi pencemaran nama baik di internet.

"Sudah ada sekitar ada 20 negara yang melakukan dekriminalisasi pencemaran nama baik. Juga ada sekitar 15 negara yang mendekriminalisasi pencemaran nama baik melalui pencemaran tertulis," ucapnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 

BERITA LAINNYA

Mahfud MD: Satgas BLBI Telah Identifikasi Aset Tanah 15,2 Juta Ha

Satgas BLBI sudah mengidentifikasi tanah 15,2 juta ha, di antaranya 5,2 juta hektare di lima kota sudah berhasil dikuasai.

NASIONAL | 21 September 2021

Pakar Hukum JE Sahetapy Meninggal

Pakar hukum pidana Prof JE Sahetapy, Selasa (21/9/2021), meninggal dunia di Surabaya.

NASIONAL | 21 September 2021

Menag: Santri Aset Luar Biasa yang Dimiliki Indonesia

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, santri adalah aset luar biasa yang dimiliki Indonesia.

NASIONAL | 21 September 2021

Anggota DPRD Surabaya Sambut Positif Kebijakan PPKM Izinkan Anak Masuk Mal

Anak di bawah 12 tahun boleh masuk mal sebagaimana aturan PPKM level 2-4 dari 21 September hingga 4 Oktober 2021.

NASIONAL | 21 September 2021

IPW: Surat Terbuka Junior Tumilaar di Luar Pakem TNI

Tindakan Brigjen Junior Tumilaar yang membuat surat terbuka adalah suatu tindakan yang sangat di luar pakem TNI.

NASIONAL | 21 September 2021

Prof JE Sahetapy Berpulang, Dunia Hukum Indonesia Kehilangan Sosok Hebat

Almarhum merupakan salah satu pakar hukum yang sangat konsisten terkait ancaman hukuman mati terhadap pembunuhan berencana.

NASIONAL | 21 September 2021

Kontak Senjata dengan KKB di Kiwirok Papua, 1 Prajurit TNI Gugur

Dandim 1715 Yahukimo Letkol Inf Kristian Irreuw membenarkan korban meninggal saat baku tembak dengan KKB pimpinan Lamek Taplo.

NASIONAL | 21 September 2021

Gerakan Indonesia Pasti Bisa Gelar Vaksinasi di Semarang

Gerakan Indonesia Pasti Bisa bersama Dinas Kesehatan Kota Semarang menggelar sentra vaksinasi di Mall Tentrem Semarang.

NASIONAL | 21 September 2021

Helikopter Penerbad Evakuasi Jenazah Nakes Gabriela dari Kiwirok

Pihaknya juga akan mengevakuasi warga sipil lainnya, yang diperkirakan masih ada 19 orang yang akan dievakuasi dari Kiwirok.

NASIONAL | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Mahfud MD: Satgas BLBI Telah Identifikasi Aset Tanah 15,2 Juta Ha

Mahfud MD: Satgas BLBI Telah Identifikasi Aset Tanah 15,2 Juta Ha

NASIONAL | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings