Logo BeritaSatu

Skema Dana BOS Tahun Depan Diubah, Komisi X DPR: Maksimalkan Peran Pengawas Sekolah

Kamis, 24 September 2020 | 22:23 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengubah skema pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) Reguler pada tahun anggaran 2021. Tahun depan, pemberian BOS Reguler tidak hanya berdasarkan jumlah siswa, melainkan juga dua variabel pertimbangan, yakni indeks kemahalan konstruksi (IKK) dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk setiap kabupaten dan indeks besaran peserta didik (IPD).

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengatakan, agar dana BOS Reguler ini tidak disalahgunakan, pihaknya mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk memaksimalkan peran dan fungsi pengawas pendidikan. Selama ini mereka melakukan monitoring kinerja sekolah-sekolah.

Selain itu, Huda juga meminta Kemdikbud berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota. Tak kalah penting, ia juga mendorong Kemdikbud menyiapkan sistem yang bisa mengawal penggunaan dana BOS.

Huda menuturkan, Komisi X telah memberi masukan kepada Kemdikbud dan mereka berjanji akan memperbaiki sistem kontrol penggunaan dan pemanfaatan dana BOS.

“Kita tunggu apa yang disebut dengan skema kontrol dan pengawasan penggunaan BOS Reguler ini, karena semangatnya adalah mengurangi tingkat kebocoran dan penyalahgunaan,” kata Huda kepada Suara Pembaruan, Kamis (24/9/2020).

Terkait kebijakan, Huda menyebutkan, perubahan skema ini perlu didukung untuk memberi keadilan bagi sekolah-sekolah kecil yang selama ini membutuhkan bantuan dari negara untuk menyelenggarakan pendidikan.

“Selama ini dengan disamakan tingkat kemahalan yang terjadi, akhirnya tidak ada keadilan bagi daerah yang tingkat kemahalan konstruksinya tinggi. Dengan skema baru, hampir pasti daerah yang tingkat kemahalan konstruksinya lebih tinggi mendapatkan haknya sesuai dengan kemahalan kabupaten/kota yang bersangkutan,” ucapnya.

Meski kenaikan dana BOS Reguler hanya terjadi di kabupaten/kota dengan tingkat konstruksi mahal, tetapi sekolah yang tidak mengalami kenaikan tidak perlu khawatir. Mereka tetap mendapatkan BOS Reguler sesuai jumlahnya dan tidak akan terjadi penurunan.

Sekolah tersebut juga berkesempatan mendapat BOS Kinerja apabila indeks prestasi siswa tinggi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bela Putri Candrawathi, Febri Diansyah Tegaskan Objektif

Eks Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah bakal bersikap objektif dalam menjalankan tugas sebagai kuasa hukum Putri.

NEWS | 28 September 2022

2 Eks KPK Perkuat Tim Pengacara Sambo dan Putri Candrawathi

Dua eks pegawai KPK, yakni Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang, memperkuat tim pengacara Sambo dan Putri Candrawathi.

NEWS | 28 September 2022

Pakar Dukung Jokowi Lakukan Reformasi Hukum di Indonesia

Penegasan Presiden Jokowi mengenai perlu adanya reformasi hukum di Indonesia disambut baik oleh pakar hukum pidana.

NEWS | 28 September 2022

Rusia Usir Diplomat Jepang yang Dituduh Spionase

Rusia mengusir diplomat Jepang yang dituduh melakukan spionase. FSB telah menghentikan aktivitas spionase di Konsulat Jenderal Jepang di Vladivostok.

NEWS | 28 September 2022

Eks Pegawai KPK Rasamala Aritonang Jadi Pengacara Sambo, Ini Alasannya

Eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo

NEWS | 28 September 2022

Tim Pengacara Ferdy Sambo Janjikan Pembelaan yang Fair

Tim pengacara Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi janji bakal memberikan pembelaan yang fair (adil) sesuai prinsip peradilan, kepada kliennya

NEWS | 28 September 2022

Latihan Militer, AS Akan Kerahkan HIMARS ke Latvia

Amerika Serikat (AS) akan mengerahkan sistem roket HIMARS untuk latihan militer ke Latvia, negara tetangga Rusia.

NEWS | 28 September 2022

KPK Cecar Zumi Zola soal Uang ke Anggota DPRD Jambi

KPK memeriksa eks Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi, Selasa (27/9/2022) dugaan suap pada pembahasan RAPBD Jambi

NEWS | 28 September 2022

KPK Ungkap 3 Hal yang Dapat Buat Penyidikan Lukas Enembe Dihentikan

KPK memaparkan tiga hal yang dapat membuat penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe dihentikan.

NEWS | 28 September 2022

Jokowi Minta Penyaluran Bantuan Subsidi Upah Terus Dipercepat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) terus dipercepat, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

NEWS | 28 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Bela Putri Candrawathi, Febri Diansyah Tegaskan Objektif

Bela Putri Candrawathi, Febri Diansyah Tegaskan Objektif

NEWS | 6 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings