Proposal Pinangki untuk Fatwa MA Bebaskan Djoko Tjandra Dinilai Tidak Rasional
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Proposal Pinangki untuk Fatwa MA Bebaskan Djoko Tjandra Dinilai Tidak Rasional

Senin, 28 September 2020 | 15:56 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Terdakwa kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari diduga mencatut nama pejabat Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA) dalam upaya mengurus fatwa di MA untuk Djoko Tjandra.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap Pinangki Sirna Malasari terungkap sebuah rencana membebaskan Djoko Tjandra dari jeratan hukum melalui action plan atau semacam proposal untuk kepengurusan mendapatkan fatwa bebas dari Mahkamah Agung.

Ada 10 poin rencana kerja dalam proposal tersebut, didalamnya mencatut sejumlah pejabat tinggi seperti Jaksa Agung, ST Burhanuddin dan Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung.

Namun, proposal action plan yang dibuat itu tidak berjalan mulus. Setelah menimbang rencana tersebut Djoko Tjandra menilai ada beberapa poin yang tidak masuk akal dan merasa tidak akan bisa menyelamatkanya dirinya dari eksekusi pidana penjara kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Lalu Djoko Tjandra membatalkan kelanjutan action plan itu karena merasa sudah tertipu.

Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengatakan ditengah situasi yang serba transparan, action plan Pinangki dianggap tidak rasional dan sekedar karangan yang sengaja dibuat-buat.

“Menurut saya lebih dominan kepada peran Pinangki itu sendiri, karena logikanya disebuah situasi yang serba transparan seperti inikan bermain-main kasus itukan akan sangat rentan, jadi karena kelihaian, karena kecanggihan, karena mungkin keinginan-keinginan dari Pinangki tadi itu lah yang kemudian mengarang cerita tadi itu, yang sesungguhnya, sebetulnya tidak terlalu rasional, jadi memang lebih banyak faktor kepada individu yang bersangkutan,” ujar Suparji, Senin (28/9).

Suparji menambahkan, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam proses pembuktian nanti, diharapkan membuat terang benderang tentang action plan yang dimaksudkan seperti apa, sehingga masyarakat menjadi tahu, dan juga mengidentifikasi rekam jejak dari Pinangki itu sendiri.

“Artinya kalau memang ini murni yang bersangkutan karena memang mungkin sudah terbiasa dilakukan sebelum-sebelumnya atau karena hanya ini saja, lalu memang seandainya diketahui, tentang rekam jejak dari Pinangki yang seperti tadi maka berarti memang itu murni dari yang bersangkutan,” bebernya.

Suparji meminta action plan itu juga harus dibuktikan secara hukum apakah disusun oleh Pinangki sendiri atau dibuat secara bersama-sama, dengan begitu jelas siapa saja yang nanti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatanyanya.

“Action plan itu kan yang harus dilihat adalah siapa yang menyusun, kalau kemudian yang menyusun itu adalah Pinangki sendiri maka dia lah yang harus bertanggung jawab, kalau kemudian action plan itu disusun secara bersama-sama misalnya dengan nama-nama yang disebut dan nama-nama yang disebut tadi itu adalah tahu atas action plan tadi itu, maka ya mereka harus diminta pertanggungjawaban,” urainya.

Lanjut Suparji, action plan yang tidak terlaksana itu sudah terdapat mens rea atau niat jahat, maka ada konsekuensi hukum yang harus diterima pelaku.

“Bahwa pas action plan itu tidak terlaksana maka berartikan sudah ada mens rea sudah ada niat jahat, maka tentunya ini ada konsekuensi hukumnya ada pertanggungjawaban hukumnya, apa lagi gagalnya mens rea tadi, gagalnya action plan tadi itu, bukan karena yang bersangkutan menggagalkan rencana tadi, tapi karena ada diketahui oleh pihak lain.” Ungkapnya.

Lebih lanjut Suparji menyatakan kasus Pinangki ini dapat menjadi momentum Kejaksaan Agung untuk melakukan bersih-bersih dari oknum yang suka bermain-main dengan hukum dengan menjual nama ke pihak yang sedang dalam perkara hukum.

“Menurut saya ini menjadi momentum yang baik, bagi Kejaksaan Agung untuk bersih-bersih terhadap orang-orang atau terhadap internal mereka yang suka jual-jual nama, yang suka catut-catut nama, Internal dalam hal ini mungkin Jaksa-jaksa masih belum memiliki posisi strategis merasa dekat atasanya, merasa dekat petingginya, maka kemudian dia jual pengaruh, jadi menjadi sesuatu yang penting bagi Kejaksan Agung untuk berish-bersih,” tuntasnya

Sebagaimana diketahui tersangka kasus cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko S Tjandra, mengaku tertipu oleh Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya, terkait action plan atau rencana kerja untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA). Ia pun meminta untuk mengembalikan uang sebesar USD 500.000 yang diberikannya sebagai uang muka untuk membuat perencanaan aksi atau action plan terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung .

"Belum sempat, rencananya sih memang akan ke sana (meminta dikembalikan uang)," kata kuasa hukum Djoko Tjandra, Soesilo Ariwibowo Kamis (24/9).

Soesilo menuturkan bahwa uang muka sebesar USD 500 ribu itu diberikan kepada Andi Irfan sebelum action plan tersebut dibuat. "Dari USD 1 juta dia kasih separuh, dia minta dulu Pak Andi, kalau nggak, nggak dikasih action plannya," ungkapnya.

Setelah uang diberikan, Andi Irfan pun memberikan action plan tersebut kepada Djoko Tjandra. Namun, Djoko Tjandra ketika itu merasa tertipu setelah membaca action plan tersebut, lantaran dinilai tak masuk akal. "Pertama setelah dipelajari, dibaca, ada hal-hal yang nggak masuk akal. Seperti fatwa misalnya, itukan putusan PK (Peninjauan Kembali), di fatwa itu kan nggak bisa, nggak mungkin," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Program Samisade Bupati Bogor Tuai Pujian

Pemerintah Kecamatan Jasinga dan pemerintah desa se-Kecamatan Jasinga mengapresiasi Bupati Bogor Ade Yasin yang telah menurunkan program Samisade.

NASIONAL | 8 Desember 2021

Pergunu Rilis Aplikasi Gurumerdeka.id 

Aplikasi Gurumerdeka.id ini dikembangkan untuk membantu guru meningkatkan kompetensinya di bidang pendidikan.

NASIONAL | 8 Desember 2021

PN Jaktim Kabulkan Sidang Offline Terdakwa Munarman

PN Jaktim mengabulkan permintaan penasehat hukum terdakwa Munarman, Rabu (8/12/2021).

NASIONAL | 8 Desember 2021

Korban Terakhir Banjir Bandang di Lombok Barat Ditemukan

Korban terakhir banjir bandang di Batu Layar, Lombok Barat ditemukan tertimbun di rumah keluarganya, sekitar 50 meter dari tempat tinggalnya.

NASIONAL | 8 Desember 2021

Penghargaan untuk Wae Rebo Tantangan bagi Pemkab Manggarai

Pemkab Manggarai akan terus bangun Wae Rebo dan desa-desa sekitarnya lebih bagus.

NASIONAL | 8 Desember 2021

Kunjungi Kalbar, Jokowi Resmikan Bandara dan Tanam Pohon

Jokowi bertolak ke Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) untuk melakukan kunjungan kerja pada Rabu.

NASIONAL | 8 Desember 2021

BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi 4-6 Meter

BMKG mengeluarkan peringatan dini dan cuaca ekstrem yang berpeluang terjadi di beberapa perairan Indonesia.

NASIONAL | 8 Desember 2021

BMKG: Ancaman Dampak Perubahan Iklim Semakin Nyata

Kepala BMKG Dwikorita mengingatkan ancaman perubahan iklim sangat nyata dan meminta semua pihak berkolaborasi dalam menahan laju perubahan iklim.

NASIONAL | 8 Desember 2021

Pakar Hukum Nilai Tuntutan Mati Terdakwa Asabri Tidak Tepat

Pakar hukum pidana Nur Basuki Minarno menilai tidak tepat jaksa menuntut pidana mati terdakwa perkara korupsi Asabri, Heru Hidayat.

NASIONAL | 7 Desember 2021

Besok, Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, Bandar Udara (Bandara) Tebelian Sintang, di Kalimantan Barat, siap diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu (8/12/2021)

NASIONAL | 7 Desember 2021


TAG POPULER

# Semeru


# PPKM


# Moeldoko


# Cuaca Jakarta


# Angin Prayitno Aji



TERKINI
DPR Minta OJK Moratorium Penjualan Asuransi Unit Link

DPR Minta OJK Moratorium Penjualan Asuransi Unit Link

EKONOMI | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings