Gugatan Ninmedia Ditolak MK, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (0.2)   |   COMPOSITE 6359.21 (11.43)   |   DBX 1342.2 (24.41)   |   I-GRADE 184.288 (-0.3)   |   IDX30 516.126 (-0.7)   |   IDX80 138.807 (-0.33)   |   IDXBUMN20 408.536 (-2.89)   |   IDXESGL 142.044 (-0.25)   |   IDXG30 145.076 (0.14)   |   IDXHIDIV20 455.222 (-0.88)   |   IDXQ30 147.857 (-0.01)   |   IDXSMC-COM 298.089 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (-1.32)   |   IDXV30 136.649 (-0.85)   |   INFOBANK15 1071.96 (1.29)   |   Investor33 444.599 (-0.31)   |   ISSI 184.85 (-0.31)   |   JII 633.797 (-1.51)   |   JII70 223.435 (-0.51)   |   KOMPAS100 1241.07 (-1.94)   |   LQ45 967.658 (-1.31)   |   MBX 1728.33 (-1.73)   |   MNC36 329.04 (-0.3)   |   PEFINDO25 326.697 (0.91)   |   SMInfra18 315.108 (-1.73)   |   SRI-KEHATI 378.138 (-0.15)   |  

Gugatan Ninmedia Ditolak MK, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

Rabu, 30 September 2020 | 10:50 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidangnya menolak seluruh permohonan PT Nadira Intermedia Nusantara (Ninmedia). Dengan penolakan tersebut, lembaga penyiaran berlangganan (LPB) harus meminta izin kepada free to air (FTA) jika ingin menyiarkan ulang. Hak siar milik lembaga penyiaran dilindungi keberadaannya oleh Negara.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusannya, Selasa (29/9/2020).

Putusan itu diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P Foekh.

MK menjelaskan dalil pemohon yang menyatakan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, kecuali LPB yang menyediakan dan menyalurkan siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sesuai izin dari Negara” bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

"Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum," tegas Hakim Ketua Anwar Usman saat membacakan putusan sidang MK yang digelar secara virtual dari Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Pada kesempatan tersebut, hakim juga berpendapat informasi yang hendak ditransmisikan kepada masyarakat luas wajib menghargai hak milik atau hak cipta orang lain itu. Sebab, esensi pengaturan hak tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap produk lembaga penyiaran, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi.

"Oleh karenanya, setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten lembaga penyiaran," tutur Hakim Anggota Wahiduddin Adams.

MK juga menilai hak ekonomi melekat pada hak cipta. Artinya, hak ekonomi lembaga penyiaran terhadap siaran yang dimiliki tidak akan terlindungi jika lembaga penyiaran lainnya, dengan alasan telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) secara tanpa izin dapat menyiarkan kembali siaran yang dimilikinya.

Melalui putusan tersebut, MK menegaskan hak siar milik lembaga penyiaran dilindungi keberadaannya oleh Negara. Karena itu, pihak-pihak lain yang ingin melakukan siaran ulang baik dalam bentuk melakukan proses komputerisasi dengan
menggandakan siaran, maupun dalam bentuk meneruskan siaran (rebroadcasting) harus atas seizin pemilik hak siaran.

"Konsep jaminan hak yang diatur dalam UU No. 28/2014 harus dipahami dalam kerangka bahwa negara memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak ekonomi lembaga penyiaran sebagai bagian dari hak yang terkait dengan hak cipta," kata Wahiduddin Adams.

Hakim anggota Saldi Isra mengatakan apabila negara tidak memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi, dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian justru akan menimbulkan implikasi berupa ketidakpastian hukum dalam kerangka perlindungan hak cipta dan hak yang terkait hak cipta yang dimiliki lembaga penyiaran.

"Sebab hak ekonomi melekat pada hak cipta. Artinya, hak ekonomi lembaga penyiaran terhadap siaran yang dimiliki tidak akan terlindungi jika lembaga penyiaran lainnya dengan alasan telah memiliki IPP secara tanpa izin dapat menyiarkan kembali siaran yang dimilikinya," tegasnya.

Dalam konteks itu, meskipun setiap orang berhak, antara lain, menyampaikan informasi yang dalam konteks norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 adalah mentransmisikan, orang tersebut harus memahami bahwa informasi yang hendak ditransmisikan kepada masyarakat luas adalah hak milik atau hak cipta orang lain, maka orang tersebut wajib menghargai hak milik atau hak cipta orang lain itu.

UU 32/2002, lanjutnya, memang mengatur tentang penyediaan paling sedikit sepuluh per seratus program dari LPP dan LPS, akan tetapi aturan tersebut tidak secara serta merta diartikan bahwa LPB secara bebas menyiarkan program dari LPP dan LPS, karena dalam UU 32/2002 juga ditentukan mengenai hak siar (vide Pasal 3143 UU 32/2002), yaitu hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya (vide Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU 32/2002).

Bahkan, ketentuan terkait dengan keharusan hak siar tersebut dinyatakan dengan tegas dalam IPP masing-masing LPB.

Sehubungan dengan penyediaan paling sedikit sepuluh per seratus program dari LPP dan LPS, UU 32/2002 sudah memberikan solusi, sebagaimana dimaktubkan ketentuan Pasal 41 UU 32/2002 yang menyatakan antar-lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama.

Menanggapi putusan MK tersebut, MNC Media sebagai pihak terkait menyatakan, putusan tersebut sangat bagus dan mencerahkan.

Corporate Legal Director MNC Media Christophorus Taufik menjelaskan permohonan tersebut pada intinya mempertanyakan eksistensi hak siar.

Dengan keputusan MK tersebut, maka keberadaan hak siar menjadi jelas dan harus dihargai. "Jadi, disini ditegaskan oleh MK bahwa perlindungan kepada lembaga penyiaran untuk hak siarnya itu memang diberikan oleh Negara," katanya.

Selain itu, lanjut Christophorus, LPS dapat memberikan izin kalau ada pihak yang ingin menyiarkan. "Lalu poin yang tidak kalah penting, siaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran, tidak boleh disiarkan tanpa izin pemilik hak siar," jelasnya.

Andi Simangunsong dari AFS Partnership selaku Kuasa Hukum dari PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) selaku pihak terkait mengapresiasi putusan MK tersebut.

Andi mengimbau kepada semua pihak agar menghormati dan memedomani Putusan MK Nomor 78/PUUXVIII/2020, dengan menghormati hak cipta atas semua konten karya siaran dari semua dan setiap, LPS dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak cipta dari LPS.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Panglima TNI Buka Lomba TNI-Pacific Virtual Fun Bike Tahun 2020

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membuka Lomba TNI-Pacific Virtual Fun Bike sebagai rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 TNI

NASIONAL | 29 September 2020

KSPN Tolak Ikut Mogok Nasional RUU Cipta Kerja

KSPN menilai, advokasi yang telah dilakukan terkait RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dan kajian kritis.

NASIONAL | 30 September 2020

Thankyou Jajaki Kemitraan dengan P&G dan Unilever untuk Akhiri Kemiskinan Ekstrem Global

Thankyou jajaki kemitraan dengan P&G dan Unilever melalui gerakan sosial No Small Plan Campaign.

NASIONAL | 30 September 2020

Ditjen Hubdat: Kapal Penyeberangan Harus Penuhi Persyaratan Kelaiklautan

Persyaratan kelaiklautan kapal penyeberangan meliputi pencegahan pencemaran perairan dari kapal serta manajemen keamanan kapal untuk berlayar.

NASIONAL | 30 September 2020

Ditjen Hubdat Mulai Susun Regulasi Penyelenggaraan TSDP

Di antaranya adalah Perdirjen tentang Pedoman Teknis Halte Sungai dan Danau dan Perdirjen Tentang Pedoman Teknis Rambu Sungai dan Danau.

NASIONAL | 30 September 2020

WIKA Hormati Langkah KPK Tahan Pegawainya

Selain Ketut Suarbawa, KPK turut menahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau, Adnan.

NASIONAL | 30 September 2020

Revolusi Pendidikan, Digital Platform Jadi Solusi Utama

Koco Paper dan Koco Schools diharapkan dapat menjadi solusi baru untuk PJJ maupun pelengkap untuk digitalisasi sekolah.

NASIONAL | 30 September 2020

Andre Rosiade Minta Pemerintah Terbitkan Regulasi Over The Top

Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade menyoroti semakin bergantungnya masyarakat Indonesia terhadap layanan Over The Top (OTT) asing.

NASIONAL | 29 September 2020

Kemdikbud Siap Kembalikan Sisa Anggaran Subsidi Kuota Jika Jumlah Penerima Tak Sesuai Target

Total keseluruhan penerima berjumlah 59,5 juta, dengan target minimal penerima sebanyak 40 juta nomor.

NASIONAL | 29 September 2020

Kemdikbud Telah Salurkan Bantuan Kuota ke 27,3 Juta Nomor Ponsel

Jumlah tersebut masih jauh dari target penerima sebanyak 59,5 juta nomor.

NASIONAL | 29 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS