Syahmirwan Ungkap Kejanggalan Kasus Jiwasraya
INDEX

BISNIS-27 548.602 (-2.05)   |   COMPOSITE 6429.76 (0.29)   |   DBX 1210.46 (12.07)   |   I-GRADE 190.638 (-1.34)   |   IDX30 545.485 (-1.51)   |   IDX80 146.318 (-0.07)   |   IDXBUMN20 442.834 (-1.24)   |   IDXESGL 150.48 (0.29)   |   IDXG30 147.901 (0.37)   |   IDXHIDIV20 478.779 (-0.73)   |   IDXQ30 155.036 (-0.96)   |   IDXSMC-COM 294.681 (0.4)   |   IDXSMC-LIQ 376.202 (-0.55)   |   IDXV30 149.629 (0.56)   |   INFOBANK15 1097.88 (-12.35)   |   Investor33 466.613 (-1.1)   |   ISSI 189.631 (-0.01)   |   JII 670.82 (0.69)   |   JII70 234.975 (-0.16)   |   KOMPAS100 1301.99 (-2.17)   |   LQ45 1014.85 (-1.65)   |   MBX 1779.94 (-2.58)   |   MNC36 344.694 (-0.95)   |   PEFINDO25 341.155 (-2.53)   |   SMInfra18 331.858 (2.19)   |   SRI-KEHATI 398.709 (-1.15)   |  

Syahmirwan Ungkap Kejanggalan Kasus Jiwasraya

Rabu, 30 September 2020 | 10:54 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Syahmirwan menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi dalam persidangan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/9/2020) malam. Dalam pleidoinya, Syahmirwan membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya.

"Jika kita cermati keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini sejak awal mulai penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Agung hingga pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini, kita tidak bisa ingkari bahwa banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan terutama terkait teknis pengungkapan fakta yang tampak sengaja ditutup-tutupi atau sengaja tidak diungkapkan untuk mencapai target tertentu,” kata Syahmirwan dalam pledoi yang dibacakan dalam persidangan, Selasa (29/9/2020).

Syahmirwan, dalam pledoi itu, menyoroti kejanggalan tidak diperiksanya pemegang saham Asuransi Jiwasraya atau Kementerian BUMN yang dalam perkara ini bertindak sebagai pelapor.

Menurutnya, pada tahap penyelidikan dan penyidikan di Kejaksaan Agung, pemegang saham itu sama sekali tak dimintai keterangan. Padahal, keterangan pemegang saham tunggal di Asuransi Jiwasraya itu sangat penting untuk mengetahui peristiwa materiel yang sebenarnya dalam perkara ini.

Salah satunya, sebut Syahmirwan, terkait arahan Kementerian BUMN selaku pemegang saham kepada direksi AJS periode 2008-2018. Saat itu pemegang saham meminta agar Jiwasraya harus tetap berjalan (going concern) meski dibelit problem insolvent neraca keuangan perseroan tercatat minus Rp 6,7 triliun. Kondisi insolvent itu tampak pada awal 2008 atau ketika Hendrisman Rahim dan Hary Prasetyo ditunjuk sebagai direksi baru.

“Namun tidak ada satu pun dari pihak pemegang saham yang diperiksa dan dimintakan keterangan dalam perkara ini dan hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada kesengajaan untuk mengabaikan dan menyembunyikan fakta tentang kebijakan pemerintah (pemegang saham) terkait kondisi insolvent PT AJS (Persero),” demikian tertulis dalam pledoi itu.

Menurut Syahmirwan, Kementerian BUMN, seharusnya dimintai keterangan terkait Laporan Keuangan serta Laporan Tahunan PT AJS pada 2018 dan 2017, serta dividen yang sudah diterima pemerintah selaku pemegang saham.

Dalam nota pembelaannya, Syahmirwan juga menyebutkan kejanggalan lain yakni tidak dihadirkannya dua direksi AJS lain, De Yong Adrian selaku direktur pemasaran dan Indra Cataria Situmeang selaku direktur teknik. Padahal, dua direksi AJS periode 2008 – 2018 itu telah diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Hal itu tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terdapat dalam Berkas perkara.

“Namun Penuntut Umum tidak menghadirkan mereka sebagai saksi untuk diperiksa dalam perkara ini di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut hemat kami ini sungguh aneh “bin ajaib” karena keberadaan mereka sebagai saksi di persidangan ini penting dan sangat diperlukan guna mengetahui apakah Keputusan Direksi PT AJS (Pesero) sudah diambil secara collective collegial sesuai Anggaran Dasar PT AJS (Persero), apakah rapat Komite Investasi benar-benar ada atau hanya formalitas, apakah benar mereka tidak mengetahui keberadaan Joko Hartono Tirto, Heru Hidayat, dan Benny Tjokro Saputro terkait investasi PT AJS (Pesero ) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum,” demikian tertulis dalam pledoi itu.

Dengan ketidakhadiran dua eks direksi itu, Syahmirwan dalam pledoin menyebut hal-hal yang menjadi pertanyaan tersebut akan tetap menjadi sesuatu yang tidak jelas (obscuur) secara materiel dalam perkara ini. “Hal ini menimbulkan dugaan tentang adanya kepentingan Penuntut Umum untuk menyembunyikan fakta berkaitan dakwaannya, patut diduga bahwa dengan tidak menghadirkan kedua Direktur tersebut maka ada fakta materill yang justru melemahkan dakwaan Penuntut Umum dapat disembunyikan sehingga dengan demikian kepentingan dan target Pihak Kejaksaan bisa tercapai, kami berharap agar atas nama apapun kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan jika ingin menemukan keadilan dan kebenaran yang hakiki," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gugatan Ninmedia Ditolak MK, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten lembaga penyiaran.

NASIONAL | 30 September 2020

Panglima TNI Buka Lomba TNI-Pacific Virtual Fun Bike Tahun 2020

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membuka Lomba TNI-Pacific Virtual Fun Bike sebagai rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 TNI

NASIONAL | 29 September 2020

KSPN Tolak Ikut Mogok Nasional RUU Cipta Kerja

KSPN menilai, advokasi yang telah dilakukan terkait RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dan kajian kritis.

NASIONAL | 30 September 2020

Thankyou Jajaki Kemitraan dengan P&G dan Unilever untuk Akhiri Kemiskinan Ekstrem Global

Thankyou jajaki kemitraan dengan P&G dan Unilever melalui gerakan sosial No Small Plan Campaign.

NASIONAL | 30 September 2020

Ditjen Hubdat: Kapal Penyeberangan Harus Penuhi Persyaratan Kelaiklautan

Persyaratan kelaiklautan kapal penyeberangan meliputi pencegahan pencemaran perairan dari kapal serta manajemen keamanan kapal untuk berlayar.

NASIONAL | 30 September 2020

Ditjen Hubdat Mulai Susun Regulasi Penyelenggaraan TSDP

Di antaranya adalah Perdirjen tentang Pedoman Teknis Halte Sungai dan Danau dan Perdirjen Tentang Pedoman Teknis Rambu Sungai dan Danau.

NASIONAL | 30 September 2020

WIKA Hormati Langkah KPK Tahan Pegawainya

Selain Ketut Suarbawa, KPK turut menahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau, Adnan.

NASIONAL | 30 September 2020

Revolusi Pendidikan, Digital Platform Jadi Solusi Utama

Koco Paper dan Koco Schools diharapkan dapat menjadi solusi baru untuk PJJ maupun pelengkap untuk digitalisasi sekolah.

NASIONAL | 30 September 2020

Andre Rosiade Minta Pemerintah Terbitkan Regulasi Over The Top

Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade menyoroti semakin bergantungnya masyarakat Indonesia terhadap layanan Over The Top (OTT) asing.

NASIONAL | 29 September 2020

Kemdikbud Siap Kembalikan Sisa Anggaran Subsidi Kuota Jika Jumlah Penerima Tak Sesuai Target

Total keseluruhan penerima berjumlah 59,5 juta, dengan target minimal penerima sebanyak 40 juta nomor.

NASIONAL | 29 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS