Tamliha: Nilai Film G30S Masih Diperlukan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.47 (1.9)   |   COMPOSITE 6359.21 (21.51)   |   DBX 1342.2 (21.04)   |   I-GRADE 184.288 (0.47)   |   IDX30 516.126 (0.91)   |   IDX80 138.807 (-0.02)   |   IDXBUMN20 408.536 (-3.01)   |   IDXESGL 142.044 (0.29)   |   IDXG30 145.076 (0.7)   |   IDXHIDIV20 455.222 (0.86)   |   IDXQ30 147.857 (0.54)   |   IDXSMC-COM 298.089 (2.85)   |   IDXSMC-LIQ 362.717 (0.44)   |   IDXV30 136.649 (-0.69)   |   INFOBANK15 1071.96 (6.83)   |   Investor33 444.599 (1.06)   |   ISSI 184.85 (-0.57)   |   JII 633.797 (-1.97)   |   JII70 223.435 (-0.8)   |   KOMPAS100 1241.07 (0.19)   |   LQ45 967.658 (1.45)   |   MBX 1728.33 (2.21)   |   MNC36 329.04 (1.03)   |   PEFINDO25 326.697 (1.37)   |   SMInfra18 315.108 (-1.34)   |   SRI-KEHATI 378.138 (0.88)   |  

Tamliha: Nilai Film G30S Masih Diperlukan

Rabu, 30 September 2020 | 11:19 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha menilai penayangan film dokumenter G30S/PKI yang dibuat di masa Orde Baru, masih diperlukan hingga saat ini.

Menurutnya, kewaspadaan akan kembali munculnya PKI dan paham komunis di Indonesia masih perlu dilakukan selama TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 masih belum dicabut. TNI yang berfungsi sebagai lembaga pertahanan, tetap harus memantau kemungkinan munculnya paham komunis. Sebab masalah ideologi bukan hanya masalah keamanan, namun juga pertahanan yang menjadi kewenangan TNI.

"Penayangan film dokumenter G30S/PKI tetap diperlukan untuk mengetahui fakta sejarah tentang pemberontakan dan kekejaman PKI," kata Tamliha dalam keterangannya, Rabu (30/9/2020).

Menurutnya, film tersebut merupakan film dokumenter yang dibuat berdasarkan saksi peristiwa. Seperti kesaksian putri dari Jenderal Ahmad Yani dan lainnya serta fakta di persidangan yang dipimpin oleh Ali Said.

"Tidak perlu membuat film dengan versi lain yang berpotensi adanya pengurangan atas sejarah yang sudah terjadi," imbuhnya.

Menurutnya, pemberontakan PKI harus diterima sebagai fakta sejarah dan tidak boleh terulang kembali. Maka masyarakat perlu mengetahui tentang kekejaman yang pernah terjadi.

"Bahkan jika perlu dibangun museum kekejaman PKI dengan menggunakan bekas kantor CC PKI yang terletak di Jalan Kramat Raya Jakarta berseberangan dengan kantor PBNU," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pinangki Bakal Sampaikan Keberatan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pinangki merasa keberatan didakwa JPU telah menerima suap US$ 500.000 dari Djoko Tjandra.

NASIONAL | 30 September 2020

Puan Minta Kepentingan Pekerja Tak Dirugikan dalam Omnibus Law

Omnibus Law bukan hanya untuk pemerintah saat ini, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara saat ini dan di masa depan.

NASIONAL | 30 September 2020

Bobby Janji Hancurkan Peredaran Narkoba di Medan

Calon Wali Kota Medan Bobby Nasution berjanji untuk bersama dengan kalangan muda, tokoh masyarakat, pemuka agama, untuk bisa menghancurkan peredaran narkoba

NASIONAL | 29 September 2020

Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Polemik tentang komunisme atau PKI yang menguat setiap tahun jelang 30 September hanya menguras serta mengorbankan tenaga dan pikiran generasi muda bangsa.

NASIONAL | 29 September 2020

Syahmirwan Ungkap Kejanggalan Kasus Jiwasraya

Menyoroti kejanggalan tidak diperiksanya pemegang saham Asuransi Jiwasraya atau Kementerian BUMN yang dalam perkara ini bertindak sebagai pelapor.

NASIONAL | 30 September 2020

Gugatan Ninmedia Ditolak MK, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten lembaga penyiaran.

NASIONAL | 30 September 2020

Panglima TNI Buka Lomba TNI-Pacific Virtual Fun Bike Tahun 2020

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membuka Lomba TNI-Pacific Virtual Fun Bike sebagai rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 TNI

NASIONAL | 29 September 2020

KSPN Tolak Ikut Mogok Nasional RUU Cipta Kerja

KSPN menilai, advokasi yang telah dilakukan terkait RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dan kajian kritis.

NASIONAL | 30 September 2020

Thankyou Jajaki Kemitraan dengan P&G dan Unilever untuk Akhiri Kemiskinan Ekstrem Global

Thankyou jajaki kemitraan dengan P&G dan Unilever melalui gerakan sosial No Small Plan Campaign.

NASIONAL | 30 September 2020

Ditjen Hubdat: Kapal Penyeberangan Harus Penuhi Persyaratan Kelaiklautan

Persyaratan kelaiklautan kapal penyeberangan meliputi pencegahan pencemaran perairan dari kapal serta manajemen keamanan kapal untuk berlayar.

NASIONAL | 30 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS