Dikritik Kerap "Sunat" Hukuman Koruptor, MA Tegaskan Independensi Hakim
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Dikritik Kerap "Sunat" Hukuman Koruptor, MA Tegaskan Independensi Hakim

Rabu, 30 September 2020 | 11:36 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) menegaskan, Majelis Hakim memiliki independensi untuk memutus suatu perkara. Indenpendensi hakim tak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

"Memutus perkara merupakan kewenangan hakim, sesuai dengan rasa keadilan majelis hakim yang bersangkutan. Hakim atau majelis hakim memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi siapapun. Saya dan siapapun tetap harus menghormati putusan apa adanya," kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, Abdullah saat dikonfirmasi, Rabu (30/9/2020).

Pernyataan ini disampaikan MA menanggapi kritik sejumlah kalangan mengenai maraknya pengurangan hukuman terpidana kasus korupsi melalui putusan Peninjauan Kembali (PK). KPK mencatat, sejak 2019 hingga 2020 terdapat setidaknya 20 terpidana korupsi yang hukumannya dikurangi melalui putusan PK MA.

Terakhir, MA mengabulkan PK yang diajukan dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto. Dalam amar putusannya, MA mengorting hukuman dua terpidana perkara korupsi proyek e-KTP tersebut. Dalam amar putusannya, Majelis PK MA menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara terhadap Sugiharto yang merupakan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemdagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP.

Hukuman tersebut berkurang lima tahun dari putusan Kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara terhadap Sugiharto. Sementara hukuman Irman yang merupakan mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemdagri sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkurang dari semula 15 tahun pidana penjara di tingkat Kasasi menjadi 12 tahun pidana penjara.

Salah satu pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan PK serta mengurangi hukuman Irman dan Sugiharto lantaran keduanya telah ditetapkan KPK sebagai juctice collborator (JC) dalam tindak pidana korupsi sesuai keputusan Pimpinan KPK No. 670/01-55/06-2017 tanggal 12 Juni 2017.

Selain itu, keduanya juga bukan pelaku utama dan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan terkait perkara korupsi proyek e-KTP sehingga Penyidik dan Penuntut Umum dapat mengungkap peran pelaku utama dan pelaku lainnya dalam perkara tersebut.

Legal Reasoning

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango sebelumnya menyoroti fenomena "sunatan masal" terhadap koruptor. Nawawi yang juga berlatar Hakim itu meminta agar MA menyampaikan argumen atau legal reasoning atas putusan terutama yang mengurangi hukuman koruptor.

Legal reasoning ini, dinilai Nawawi, penting agar tidak menimbulkan kecurigaan publik tergerusnya rasa keadilan dalam upaya memberantas korupsi. Apalagi, maraknya sunatan masal terhadap koruptor marak terjadi setelah MA ditinggal Hakim Artidjo Alkostar yang kini menjadi Dewas KPK. Jangan sampai fenomena tersebut memunculkan anekdot 'bukan soal hukum, tapi siapa hakimnya'.

Menanggapi pernyataan Nawawi, Abdullah meminta setiap pihak untuk membaca utuh putusan Majelis Hakim sebelum berkomentar. Menurutnya, putusan tidak bisa dipahami hanya dengan membaca amar putusan saja.

"Jika memberikan komentar lebih bijak membaca putusan lebih dahulu. Setelah mengetahui legal reasoning-nya baru memberikan komentar, kritik maupun saran. Putusan tidak bisa dipahami hanya dengan membaca amarnya saja," kata Abdullah.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Jambi Berlakukan Kembali Jam Malam

Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengintensifkan operasi yustisi untuk meningkatkan ketaatan warga masyarakat dan dunia usaha terhadap protokol kesehatan.

NASIONAL | 29 September 2020

Tamliha: Nilai Film G30S Masih Diperlukan

Pemberontakan PKI harus diterima sebagai fakta sejarah dan tidak boleh terulang kembali. Maka masyarakat perlu mengetahui tentang kekejaman yang pernah terjadi.

NASIONAL | 30 September 2020

Pinangki Bakal Sampaikan Keberatan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pinangki merasa keberatan didakwa JPU telah menerima suap US$ 500.000 dari Djoko Tjandra.

NASIONAL | 30 September 2020

Puan Minta Kepentingan Pekerja Tak Dirugikan dalam Omnibus Law

Omnibus Law bukan hanya untuk pemerintah saat ini, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara saat ini dan di masa depan.

NASIONAL | 30 September 2020

Bobby Janji Hancurkan Peredaran Narkoba di Medan

Calon Wali Kota Medan Bobby Nasution berjanji untuk bersama dengan kalangan muda, tokoh masyarakat, pemuka agama, untuk bisa menghancurkan peredaran narkoba

NASIONAL | 29 September 2020

Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Polemik tentang komunisme atau PKI yang menguat setiap tahun jelang 30 September hanya menguras serta mengorbankan tenaga dan pikiran generasi muda bangsa.

NASIONAL | 29 September 2020

Syahmirwan Ungkap Kejanggalan Kasus Jiwasraya

Menyoroti kejanggalan tidak diperiksanya pemegang saham Asuransi Jiwasraya atau Kementerian BUMN yang dalam perkara ini bertindak sebagai pelapor.

NASIONAL | 30 September 2020

Gugatan Ninmedia Ditolak MK, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten lembaga penyiaran.

NASIONAL | 30 September 2020

Panglima TNI Buka Lomba TNI-Pacific Virtual Fun Bike Tahun 2020

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membuka Lomba TNI-Pacific Virtual Fun Bike sebagai rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 TNI

NASIONAL | 29 September 2020

KSPN Tolak Ikut Mogok Nasional RUU Cipta Kerja

KSPN menilai, advokasi yang telah dilakukan terkait RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dan kajian kritis.

NASIONAL | 30 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS