Dikritik Kerap "Sunat" Hukuman Koruptor, MA Tegaskan Independensi Hakim
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dikritik Kerap "Sunat" Hukuman Koruptor, MA Tegaskan Independensi Hakim

Rabu, 30 September 2020 | 11:36 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) menegaskan, Majelis Hakim memiliki independensi untuk memutus suatu perkara. Indenpendensi hakim tak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

"Memutus perkara merupakan kewenangan hakim, sesuai dengan rasa keadilan majelis hakim yang bersangkutan. Hakim atau majelis hakim memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi siapapun. Saya dan siapapun tetap harus menghormati putusan apa adanya," kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung, Abdullah saat dikonfirmasi, Rabu (30/9/2020).

Pernyataan ini disampaikan MA menanggapi kritik sejumlah kalangan mengenai maraknya pengurangan hukuman terpidana kasus korupsi melalui putusan Peninjauan Kembali (PK). KPK mencatat, sejak 2019 hingga 2020 terdapat setidaknya 20 terpidana korupsi yang hukumannya dikurangi melalui putusan PK MA.

Terakhir, MA mengabulkan PK yang diajukan dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto. Dalam amar putusannya, MA mengorting hukuman dua terpidana perkara korupsi proyek e-KTP tersebut. Dalam amar putusannya, Majelis PK MA menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara terhadap Sugiharto yang merupakan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemdagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP.

Hukuman tersebut berkurang lima tahun dari putusan Kasasi yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara terhadap Sugiharto. Sementara hukuman Irman yang merupakan mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemdagri sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berkurang dari semula 15 tahun pidana penjara di tingkat Kasasi menjadi 12 tahun pidana penjara.

Salah satu pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan PK serta mengurangi hukuman Irman dan Sugiharto lantaran keduanya telah ditetapkan KPK sebagai juctice collborator (JC) dalam tindak pidana korupsi sesuai keputusan Pimpinan KPK No. 670/01-55/06-2017 tanggal 12 Juni 2017.

Selain itu, keduanya juga bukan pelaku utama dan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan terkait perkara korupsi proyek e-KTP sehingga Penyidik dan Penuntut Umum dapat mengungkap peran pelaku utama dan pelaku lainnya dalam perkara tersebut.

Legal Reasoning

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango sebelumnya menyoroti fenomena "sunatan masal" terhadap koruptor. Nawawi yang juga berlatar Hakim itu meminta agar MA menyampaikan argumen atau legal reasoning atas putusan terutama yang mengurangi hukuman koruptor.

Legal reasoning ini, dinilai Nawawi, penting agar tidak menimbulkan kecurigaan publik tergerusnya rasa keadilan dalam upaya memberantas korupsi. Apalagi, maraknya sunatan masal terhadap koruptor marak terjadi setelah MA ditinggal Hakim Artidjo Alkostar yang kini menjadi Dewas KPK. Jangan sampai fenomena tersebut memunculkan anekdot 'bukan soal hukum, tapi siapa hakimnya'.

Menanggapi pernyataan Nawawi, Abdullah meminta setiap pihak untuk membaca utuh putusan Majelis Hakim sebelum berkomentar. Menurutnya, putusan tidak bisa dipahami hanya dengan membaca amar putusan saja.

"Jika memberikan komentar lebih bijak membaca putusan lebih dahulu. Setelah mengetahui legal reasoning-nya baru memberikan komentar, kritik maupun saran. Putusan tidak bisa dipahami hanya dengan membaca amarnya saja," kata Abdullah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Penyidik Polda Papua Segera Minta Keterangan Nakes Gerald Sokoy

Setelah diserahkan pihak KKB ke Pemda Pegunungan Bintang, Sabtu (25/9/2021) tenaga kesehatan Gerald Sokoy akan dimintai keterangan oleh penyidik Polda Papua.

NASIONAL | 26 September 2021

Lamongan Dipilih Jadi Pilot Project Penanganan Kemiskinan Ekstrem Nasional

“Desa-desa mandiri lainnya juga punya potensi beragam yang akan segera ditangani demi Lamongan Megilan dan Desa Berjaya,” tandas Yuhronur.

NASIONAL | 26 September 2021

KY Ungkap 150 Hakim di Jatim Dilaporkan atas Dugaan Pelanggaran Etik

Ketua KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan pihakna menerima aduan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh sedikitnya 150 hakim di Jawa Timur.

NASIONAL | 26 September 2021

Menko Polhukam Diminta Bentuk Tim Investigasi Terkait Polemik Ijazah Jaksa Agung

Menko Polhukam Mahfud MD diminta membentuk tim investigasi terkait polemik latar pendidikan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

NASIONAL | 26 September 2021

Kini Sekolah Jaringan IDN Bisa Bayar SPP Lewat Shopee

2.522 lembaga pendidikan yang tergabung di Jaringan IDN berupa sekolah, kampus, pesantren, PKBM, dan bimbel bisa melakukan pembayaran pendidikan melalui Shopee.

NASIONAL | 26 September 2021

Dua Ormas Bentrok di Perbatasan Cianjur-Sukabumi, Satu Tewas

Bentrokan antar ormas di perbatasan Cianjur-Sukabumi menyebabkan satu orang tewas.

NASIONAL | 26 September 2021


Mendagri Minta Kabupaten Banggai Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mendagri Tito Karnavian, Kabupaten Banggai memiliki potensi luar biasa seperti dari sektor pangan yang tetap bisa tumbuh positif di tengah pandemi.

NASIONAL | 26 September 2021

Kasus Sengketa Tanah Rocky Gerung, Camat dan BPN Silang Pendapat

Camat Babakan Madang maupun kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor saling silang pendapat terkait kasus tanah Rocky Gerung.

NASIONAL | 26 September 2021

PJI, Citi, AIG, dan Marsh Dorong Pengusaha Muda Manfaatkan Digitalisasi

Prestasi Junior Indonesia (PJI) mengimplementasikan edukasi kewirausahaan JA Company Program bagi 323 pelajar SMA/SMK di Jakarta dan Bandung.

NASIONAL | 26 September 2021


TAG POPULER

# Update Covid-19


# Literasi Perdamaian


# Rocky Gerung vs Sentul City


# Lionel Messi


# Kiwirok



TERKINI
Premier League: Arsenal Sukses Taklukkan Tottenham 3-1

Premier League: Arsenal Sukses Taklukkan Tottenham 3-1

BOLA | 1 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings