Hakim Minta Pinangki Tak Diborgol Saat Masuk Ruang Persidangan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hakim Minta Pinangki Tak Diborgol Saat Masuk Ruang Persidangan

Rabu, 30 September 2020 | 11:45 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, meminta Jaksa Pinangki Sirna Malasari tidak lagi diborgol saat memasuki ruang persidangan, Rabu (30/9/2020). Hal ini disampaikan Majelis Hakim saat melihat Pinangki yang menjadi terdakwa perkara dugaan suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat masuk ke ruang persidangan masih dalam keadaan tangan diborgol dan memakai rompi merah muda ciri khas Kejaksaan Agung.

"Ketika masuk ruang sidang, terdakwa tidak diborgol dan membuka borgol di luar ruang persidangan," kata Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Borgol dan rompi oranye yang dikenakan Pinangki baru dilepas di hadapan Majelis Hakim. Majelis Hakim berharap kejadian serupa tidak terulang dalam sidang berikutnya.

"Sidang yang akan datang tidak boleh terjadi lagi," katanya.

Selanjutnya, Hakim Eko menyatakan, agenda sidang pada hari ini yakni mendengarkan pembacaan nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Jaksa yang disampaikan Pinangki maupun penasihat hukumnya.

"Agenda sidang hari ini memberikan kesempatan terdakwa atau penasihat hukum menyampaikan nota keberatan atau eksepsi," katanya.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pinangki Sirna Malasari telah menerima suap US$ 500.000 dari US$ 1 juta yang dijanjikan oleh terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra. Suap itu diberikan agar Pinangki mengurus permintaan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

“Terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah menerima pemberian atau janji berupa uang US$ 500.000 dari sebesar US$ 1.000.000 yang dijanjikan Djoko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kemas Roni saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9/2020) lalu.

Setidaknya tiga kali Pinangki bertemu Joko Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia. Saat bertemu Djoko Tjandra pertama kali pada 12 November 2019, Pinangki memperkenalkan diri sebagai jaksa dan mampu mengurusi upaya hukum Djoko Tjandra.

Action Plan

Pada pertemuan 19 November 2019, Djoko Tjandra meminta Pinangki untuk mempersiapkan dan membuat action plan terlebih dahulu dan membuat surat kepada Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan status hukum Djoko Tjandra. Menanggapi hal ini, Pinangki menyanggupi dan akan menindaklanjuti surat tersebut.

Pertemuan itu pun membahas mengenai biaya yang harus dikeluarkan Djoko Tjandra untuk mengurus permintaan fatwa MA. Pada saat itu, Pinangki secara lisan menyampaikan akan mengajukan proposal berupa action plan yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar US$ 100 juta.

"Namun, pada saat itu Djoko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan US$ 10 juta yang akan dimasukkan ke dalam action plan," kata Jaksa.

Action plan tersebut kemudian dibahas Pinangki, Joko Tjandra dan Andi Irfan Jaya dalam pertemuan di kantor Djoko Tjandra di The Exchange 106, Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 November 2019. Andi Irfan Jaya disebut sebagai orang swasta yang akan bertransaksi dengan Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa lantaran Djoko Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Pinangki yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Pertemuan itu juga turut dihadiri oleh Anita Kolopaking.

Sebagai tanda jadi, Djoko Tjandra memberikan US$ 500.000 ke Pinangki melalui Herriyadi Angga Kusuma yang merupakan adik iparnya. Setelahnya Pinangki memberikan US$ 50.000 dari US$ 500.000 yang diterimanya ke Anita.

"Terdakwa menerima pemberian uang sebesar US$ 500.000 yang sebagiannya sebesar US$ 100.000 untuk Anita Kolopaking, namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar US$ 50.000, atau menerima janji US$ 10 juta dari Djoko Tjandra," kata Jaksa.

Namun, kesepakatan sebagaimana dalam action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana padahal Djoko Soegiarto Tjandra sudah memberikan down payment kepada terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar US$ 500.000. Untuk itu, Djoko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan action plan.

Meski action plan urung terlaksana, Pinangki telah menguasai US$ 450.000 yang diterimanya dari Djoko Tjandra. Uang tersebut kemudian 'dicuci'.

"Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana," kata Jaksa.

Suami Pinangki

Jaksa menyebut pada periode 2019-2020 Pinangki sempat akan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari Djoko Tjandra dengan cara menukarkan uang US$ 337.600 atau senilai Rp 4,7 miliar ke money changer. Pinangki juga meminta suaminya AKBP Napitupulu Yogi Yusuf juga menukarkan mata uang US$ 10.000 atau senilai Rp 147,1 juta lewat anak buahnya.

"Nilai total keseluruhan penukaran mata uang yang dilakukan terdakwa pada periode 27 November 2019 sampai dengan 7 Juli 2020 adalah sebesar US$ 337.600 menjadi mata uang rupiah sebesar Rp 4.753.829.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut," ucap jaksa.

Kemudian, pada periode November 2019 hingga Juli 2020, uang tersebut dibelanjakan untuk kepentingan pribadi Pinagki. Dipaparkan, Pinangki membelanjakan uang sejumlah Rp1.753.836.050 atau Rp 1,7 miliar untuk 1 unit BMW X5 dengan plat nomor F 214. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai dalam beberapa tahap. Selanjutnya Pinangki juga membayarkan sewa apartemen di Amerika Serikat pada Desember 2019 senilai Rp 412,7 juta. Pembayaran itu dilakukan dengan cara setor tunai lewat dari rekening BCA milik Pinangki.

Pinangki, kemudian, membelanjakan uang haram itu untuk Pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat yang bernama dokter Adam R Kohler sebesar Rp 419,4 juta. Selanjutnya Pinangki juga membelanjakan uang haram itu untuk pembayaran dokter home care atas nama dr Olivia Santoso terkait perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test sebesar Rp 176,8 juta. Pinangki pun menggunakan uang itu untuk melakukan pembayaran kartu kredit di berbagai bank sejumlah Rp 467 juta, Rp 185 juta, Rp 483,5 juta, Rp 950 juta.

Pembayaran itu dilakukan pada periode November 2019 hingga Juli 2020. Pinangki juga tercatat melakukan pembayaran sewa apartemen The Pakubuwono Signature dari Februari 2020-Februari 2021 sebesar US$ 68.900 atau setara Rp 940,2 juta. Terakhir, Pinangki menggunakan uang haram dari Djoko Tjandra untuk membayar sewa Apartemen Darmawangsa Essence senilai US$ 38.400 atau setara Rp 525,2 juta.

"Maka jumlah keseluruhan uang yang digunakan oleh terdakwa adalah sebesar US$ 444.900 atau setara Rp 6.219.380.900 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersbut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi," kata Jaksa.

Atas perbuatannya, Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 UU 8/2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 88 KUHP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Menag Klarifikasi Pernyataan Kemenag Hadiah untuk NU

Menag Yaqut Cholil Qoumas memberi klarifikasi terkait pernyataannya menyebutkan Kementerian Agama (Kemenag) hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU).

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Kasus Suap Dodi Reza Alex Noerdin, KPK Sita Uang dan Dokumen di 2 Lokasi

KPK menemukan sejumlah uang dan dokumen terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek yang menjerat Dodi Reza Alex Noerdin.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Sidang Suap Eks Penyidik KPK Hadirkan Azis Syamsuddin Jadi Saksi

Selain Azis Syamsuddin dalam persidangan hari ini, tim Jaksa KPK juga menghadirkan mantan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Perluasan Ganjil Genap, Tiga Hari Pertama Pelanggar Hanya Diberi Teguran

Pelanggar ganjil genap hanya diberi teguran sampai hari Rabu, selanjutnya diambil tindakan tegas.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Sah, Ivan Yustiavandana Jabat Kepala PPATK

Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyaksikan pengucapan sumpah Ivan Yustiavandana sebagai Kepala PPATK.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

7 Tips yang Membantu Anak dalam Masa Transisi dari TK ke SD

Masa transisi dari Taman Kanak-kanak ke Sekolah Dasar adalah langkah besar bagi seorang anak.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan Sembilan Duta Besar Negara Sahabat

Jokowi secara berturut-turut menerima surat kepercayaan dari sembilan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat.

NASIONAL | 25 Oktober 2021

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori meninggal dunia, di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Jakarta, Minggu malam

NASIONAL | 24 Oktober 2021

Penduduk Miskin Ekstrem di Karawang Capai 106.780 Jiwa

Bappeda Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan, angka kemiskinan di kabupaten tersebut pada 2020 mencapai 195.410 jiwa

NASIONAL | 24 Oktober 2021


TAG POPULER

# Tes PCR


# Greysia Polii/Apriyani Rahayu


# Cristiano Ronaldo


# PSIS


# Sekjen Kemendagri



TERKINI
September, Dana Pemda Mengendap di Perbankan Rp 194,12 Triliun

September, Dana Pemda Mengendap di Perbankan Rp 194,12 Triliun

EKONOMI | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings