Kasus Jiwasraya, MAKI Puas Dengan Tuntutan Jaksa
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-5.79)   |   COMPOSITE 6258.57 (-56.46)   |   DBX 1209.79 (-1.54)   |   I-GRADE 185.201 (-1.44)   |   IDX30 531.719 (-6.43)   |   IDX80 142.034 (-1.29)   |   IDXBUMN20 420.424 (-5.86)   |   IDXESGL 146.593 (-1.21)   |   IDXG30 145.132 (-1.32)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-4.47)   |   IDXQ30 151.699 (-1.64)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-2.95)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-2.49)   |   IDXV30 142.342 (-1.61)   |   INFOBANK15 1078.54 (-18.53)   |   Investor33 455.425 (-4.76)   |   ISSI 183.228 (-0.83)   |   JII 646.305 (-1.31)   |   JII70 225.666 (-0.56)   |   KOMPAS100 1262.11 (-10.58)   |   LQ45 987.949 (-11.42)   |   MBX 1725.55 (-17.65)   |   MNC36 336.055 (-3.58)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.21)   |   SMInfra18 316.891 (-0.91)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-4.55)   |  

Kasus Jiwasraya, MAKI Puas Dengan Tuntutan Jaksa

Rabu, 30 September 2020 | 12:38 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Sidang kasus PT Asuransi Jiwasraya memasuki babak baru. Jaksa penuntut umum kejaksaan agung sudah mengajukan tuntutan kepada mantan para petinggi asuransi milik negara itu pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu malam (23/9/2020).

Ketiganya adalah mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim dengan tuntutan pidana 20 tahun penjara serta membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Adapun Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dituntut penjara seumur hidup. JPU juga minta agar hakim menjatuhkan pidana denda kepada Hary sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Sementara Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya 2008-2014, Syahmirwan juga turut menjalani sidang tuntutan secara terpisah. Syahmirwan dituntut 18 tahun penjara.

Hendrisman, Hary dan Syahmirwan dinilai terbukti melakukan korupsi terkait Jiwasraya yang merugikan keuangan negara senilai Rp 16,80 triliun. Hal yang memberatkan para terdakwa tersebut adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah untuk menghadirkan kondisi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang juga selaku pelapor kasus korupsi perusahaan asuransi milik negara itu merasa puas dengan tuntutan dari Jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung terhadap para terdakwa.

Boyamin berharap terdakwa lainnya, seperti Benny Tjokrosaputro yang merupakan Direktur Utama PT Hanson International Tbk (MYRX) dan Heru Hidayat selaku Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) dituntut juga penjara seumur hidup.

“Sebagai pelapor Jiwasraya, saya cukup puas dengan tuntutan itu dan saya berharap juga terhadap yang masih tersisa yaitu Benny Tjokro dan Heru Hidayat juga, dikenakan pencucian uang dan kerugiannya diatas 100 miliar, ya berarti dipenjara seumur hidup seperti yang dialami oleh Hery Prasetyo,” ujar Boyamin, Rabu (30/9/2020).

Menurut Boyamin, tuntutan itu cukup representatif dengan kerugian negara akibat skandal Jiwasraya yang saat ini sebesar Rp 16,81 triliun itu akan membengkak mencapai kurang lebih sekitar minimal Rp 25 sampai 30 triliun, sebab hitungan akumulasi kerugian mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yang saat ini belum dihitung.

“Menurut saya representatif karena memang kerugianya ini sampai di angka nantinya minimal Rp 16 triliun sampai di angka 30 triliun dan itu kan kerugian 16 triliun tahun 2019. Sementara nanti kan ada 2020, 2021 dan 2022, kira-kira sekitar Rp 30 triliun kerugiannya,” ungkap Boyamin.

Boyamin menambahkan, akibat ulah para terdakwa melakukan perampokan Jiwasraya terdapat dua kerugian besar yang harus ditanggung, yaitu negara selaku pemilik perusahaan asuransi yang barus bertanggungjawab membayar kepada para nasabah dan hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan terutama jasa asuransi.

“Ini kan ada dua segmen yang dirugikan, negara pasti harus akhirnya nanti menalangi Jiwasrasa untuk membayar kepada nasabah, kedua kejatuhan kepercayaan terhadap sistem keuangan, utamanya asuransi," tuturnya.

Lanjut Boyamin, dalam kasus Jiwasraya ini, telah meruntuhkan sistem kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi atau percaya terhadap asuransi lagi, dan orang akan pesimis untuk melakukan pembayaran polis asuransi.

“Asuransi itu sistem kepercayaannya tinggi, ketika ini jebol beginikan kemudian orang sudah tidak percaya asuransi lagi, karena asuransi kan bukan sekedar simpanan dan tidak ada jaminan, ini kan orang yang menggantungkan hidupnya ke depan supaya lebih baik di masa pensiun atau ketika nanti sakit, Jadi ini meruntuhkan sistem asuransi ini, lebih bahaya lagi karena orang menjadi pesimis untuk melakukan pembayaran untuk polis asuransi dan itu pilar sistem keuangan kita selain Bank kan asuransi dan saham,” bebernya.

Selain itu, Boyamin juga berharap, penyidik Kejaksaan Agung mengejar dan menyita kembali seluruh aset-aset para terdakwa hasil rampokan megakorupsi Jiwasraya, karena dinilai masih kurang untuk menutupi kerugian uang negara yang jumlahnya ditaksir mencapai 30 triliun.

“Jadi ya selain mengejar dengan penjara seumur hidup, harus pencucian uangnya harus dikejar lagi dan terakhir-akhir aku masih sempat mengajukan perusahaan nikel yang diduga milik para terdakwa, kemarin sudah dilacak ada yang ketemu satu dualah lumayan itu juga.” pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perburuan Mantan Caleg PDIP, Kinerja KPK Ditagih

Sejak KPK menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU dalam OTT pada 8 Januari 2020 atau delapan bulan lalu, Harun seolah hilang ditelan bumi

NASIONAL | 29 September 2020

Di Hadapan Komisi III, Kapolri Beberkan Upaya Jajarannya pada Masa Pandemi

Satgas Preventif melakukan operasi Aman Nusa-2 dengan terus melakukan patroli di wilayah rawan penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 30 September 2020

Pinangki Tegaskan Tak Pernah Sebut Nama ST Burhanuddin dan Hatta Ali

Dalam eksepsi itu, Pinangki menegaskan tidak ada hubungan dengan ST Burhanuddin dan Hatta Ali

NASIONAL | 30 September 2020

Kabupaten Ngada, Contoh Penyelenggaraan Pilkada yang Aman dari Covid-19

Caranya dalah mewajibkan para paslon mengucapkan ikrar pakta integritas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 selama pilkada

NASIONAL | 29 September 2020

Hakim Minta Pinangki Tak Diborgol Saat Masuk Ruang Persidangan

Borgol dan rompi oranye yang dikenakan Pinangki baru dilepas di hadapan Hakim. Majelis Hakim berharap kejadian serupa tidak terulang dalam sidang berikutnya

NASIONAL | 30 September 2020

Dikritik Kerap "Sunat" Hukuman Koruptor, MA Tegaskan Independensi Hakim

Indenpendensi hakim tak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

NASIONAL | 30 September 2020

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Jambi Berlakukan Kembali Jam Malam

Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengintensifkan operasi yustisi untuk meningkatkan ketaatan warga masyarakat dan dunia usaha terhadap protokol kesehatan.

NASIONAL | 29 September 2020

Tamliha: Nilai Film G30S Masih Diperlukan

Pemberontakan PKI harus diterima sebagai fakta sejarah dan tidak boleh terulang kembali. Maka masyarakat perlu mengetahui tentang kekejaman yang pernah terjadi.

NASIONAL | 30 September 2020

Pinangki Bakal Sampaikan Keberatan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pinangki merasa keberatan didakwa JPU telah menerima suap US$ 500.000 dari Djoko Tjandra.

NASIONAL | 30 September 2020

Puan Minta Kepentingan Pekerja Tak Dirugikan dalam Omnibus Law

Omnibus Law bukan hanya untuk pemerintah saat ini, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara saat ini dan di masa depan.

NASIONAL | 30 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS