Perlu Rekonsiliasi Sosial untuk Menjaga Keutuhan Negara
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Perlu Rekonsiliasi Sosial untuk Menjaga Keutuhan Negara

Kamis, 1 Oktober 2020 | 17:08 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Saat ini kondisi sosial masyarakat telah mengalami pembelahan (segregasi). Masyarakat semakin terpolarisasi ke dalam blok politik, ideologi, dan identitas sosial yang saling menyerang satu dengan lainnya, bahkan cenderung saling menegasikan.

Kasus terbaru adalah digaungkannya kembali isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh sejumlah elite yang menimbulkan gesekan di masyarakat. Untuk itu diperlukan rekonsiliasi sosial untuk menjaga keutuhan negara bangsa.

"Wacana rekonsiliasi menjadi relevan untuk diangkat kembali. Semangat rekonsiliasi semestinya menjadi kesadaran kolektif untuk mempersatukan masyarakat dan menjaga keutuhan negara bangsa," kata pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Lebih dari itu, menurutnya, rekonsiliasi diperlukan untuk menghadapi tantangan global demi kemajuan bangsa ke depan. Yang dibutuhkan adalah rekonsiliasi sosial yang melahirkan resolusi penanganan konflik, bukan sekadar rekonsiliasi politik seperti yang selama ini terjadi dengan sekadar berbagi kekuasaan.

"Rekonsiliasi semacam itu terbukti tidak menyelesaikan akar persoalan. Terbukti, konflik elite politik di negara ini sejatinya sangat cair," ujarnya.

Konflik Politik

Dikatakan Karyono, dampak yang ditimbulkan dari konflik politik yang dibungkus dengan ideologi dan SARA meninggalkan keretakan sosial di akar rumput. Konflik elit politik acapkali meninggalkan residu yang membelah masyarakat.

"Karenanya, upaya mewujudkan rekonsiliasi sosial menjadi penting mengingat masih adanya peningkatan kasus konflik di akar rumput sebagaimana yang kita rasakan saat ini," ujarnya.

Namun demikian, diakui, tidak mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi tersebut jika tidak ada kesadaran yang kuat untuk menjalin persatuan bangsa dan saling memaafkan tanpa menghapus dosa sejarah yang pernah terjadi sesuai apa adanya.

Upaya rekonsiliasi sejatinya sudah pernah diwacanakan sejak era Pemerintahan Abdurrahman Wahid hingga Joko Widodo. Tetapi gagal karena masih kuatnya ego kelompok.

Selain itu, masalah yang menjadi penghambat rekonsiliasi adalah adanya kekhawatiran dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sejumlah peristiwa yang menimbulkan tragedi kemanusiaan.

Lebih dari itu, yang menjadi penghambat adalah elite politik yang sengaja memelihara konflik untuk tujuan tertentu. Karenanya, diperlukan sikap negarawan untuk mewujudkan rekonsiliasi



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Harian Meningkat, Satgas Covid-19: Jalankan Protokol Kesehatan

Masyarakat diminta untuk terus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

STP Trisakti Jadi PTS Pertama yang Buka Prodi S-3 Pariwisata

Program studi S3 Pariwisata merupakan langkah mendukung pemerintah memajukan dunia pendidikan tinggi untuk mencetak SDM unggul.

NASIONAL | 30 September 2020

Kejagung Periksa 11 Saksi Kasus Jiwasraya

Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi Jiwasraya

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Tidak Tahan dengan Sikap Arogan Kapolres, Kasat Sabhara Polres Blitar Mundur dari Polri

Secara psikis AKP Agus mengaku sangat tertekan, sehingga dia memilih mundur sebagai anggota Polri.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Satgas Covid-19: 3M Kunci Utama Putuskan Penularan Covid-19

Satgas Covid-19 menegaskan kunci utama memutuskan mata rantai penularan Covid-19 adalah pelaksanaan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Kampanye 3M di Jambi Dilakukan hingga ke Komunitas Suku Anak Dalam

Kepolisian terus melakukan kampanye 3M dengan cara berkeliling Kota Bangko, Merangin menggunakan mobil khusus dengan pengeras suara.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Ganjar Tegaskan Ruang Isolasi di Jateng Masih Aman

Kapasitas rumah sakit rujukan Covid-19 di Jateng masih tersedia 1.911 tempat tidur yang kosong.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Bengkulu Belum Berencana Terapkan Lockdown Mini

Peningkatan kasus Covid-19 di Bengkulu dinilai tidak terlalu tinggi dibanding kota-kota besar di Tanah Air.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

UMKM Produsen Masker Keluhkan Label SNI

Penetapan label SNI tersebut dapat mematikan industri UMKM atau pun rumahan yang dijalankan perorangan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Polda Papua Siapkan Tim Investigasi Penembakan Pendeta

TNI/Polri mengklaim pelaku penembekan pendeta Yeremia adalah KKB, sedangkan sejumlah tokoh agama setempat menyebut pelakunya adalah oknum prajurit TNI.

NASIONAL | 1 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS