"Sunatan Massal" Hukuman Koruptor, KPK: Penegak Hukum Belum Miliki Komitmen yang Sama
INDEX

BISNIS-27 538.843 (9.76)   |   COMPOSITE 6321.86 (107.9)   |   DBX 1200.53 (9.93)   |   I-GRADE 184.241 (6.4)   |   IDX30 532.439 (13.05)   |   IDX80 142.581 (3.74)   |   IDXBUMN20 424.518 (18.32)   |   IDXESGL 148.639 (1.84)   |   IDXG30 144.207 (3.69)   |   IDXHIDIV20 468.297 (10.48)   |   IDXQ30 151.63 (3.41)   |   IDXSMC-COM 289.047 (5.63)   |   IDXSMC-LIQ 360.181 (16.02)   |   IDXV30 145.782 (3.85)   |   INFOBANK15 1071.04 (26.84)   |   Investor33 457.812 (8.8)   |   ISSI 186.628 (3)   |   JII 657.942 (12.88)   |   JII70 230.141 (4.83)   |   KOMPAS100 1272.98 (29.01)   |   LQ45 989.051 (25.8)   |   MBX 1747.76 (32.18)   |   MNC36 338.242 (6.45)   |   PEFINDO25 338.749 (2.41)   |   SMInfra18 324.227 (7.63)   |   SRI-KEHATI 391.331 (7.38)   |  

"Sunatan Massal" Hukuman Koruptor, KPK: Penegak Hukum Belum Miliki Komitmen yang Sama

Kamis, 1 Oktober 2020 | 19:44 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan keprihatinan atas maraknya pengurangan hukuman terpidana korupsi melalui putusan Peninjauan Kembali (PK). Sejak 2019 hingga saat ini, terdapat 23 terpidana korupsi yang hukumannya dikurangi MA melalui putusan PK.

Terakhir, MA mengabulkan PK yang diajukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Dalam amar putusannya majelis PK MA menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara terhadap terpidana kasus korupsi pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang dan tindak pidana pencucian uang tersebut. Dengan demikian, hukuman Anas berkurang 6 tahun dibanding putusan kasasi yang menghukumnya 14 tahun penjara.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, 'sunatan masal' hukuman koruptor di tingkat PK menjadi cerminan belum adanya kesamaan komitmen dan visi setiap lembaga penegak hukum dalam memandang pemberantasan korupsi. Padahal, korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

"Bagi KPK ini cerminan belum adanya komitmen dan visi yang sama antar aparat penegak hukum dalam memandang bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa," kata Ali Fikri, Kamis (1/10/2020).

KPK mengakui, permohonan PK merupakan hak terpidana atau ahli warisnya. Namun, KPK menegaskan, masyarakat akan menilai rasa keadilan dari setiap putusan majelis hakim PK Mahkamah Agung. Apalagi, masyarakat merupakan korban dari tindak pidana korupsi.

"Kami tegaskan kembali sekalipun PK adalah hak dari terpidana sebagaimana yang ditentukan UU namun pada gilirannya masyarakat juga akan ikut mengawal dan menilai rasa keadilan pada setiap putusan Majelis Hakim tersebut maupun terhadap kepercayaan MA secara kelembagaan," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menyatakan, permohonan PK merupakan hak terpidana yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Dikatakan, apapun putusan Majelis PK merupakan independensi hakim yang harus dihormati. Namun, kata Jaja, apabila ada indikasi terganggunya independensi hakim tersebut, maka berpotensi ada pelanggaran etik.

"Tentunya pengajuan PK adalah hak terpidana sesuai yang diatur dalam uu hukum acara pidana. Apabila ada putusan PK yang subtansi putusannya menambah hukuman atau ada pengurangan adalah independensi hakim. Namun apabila ada gangguan atas independensinya, misalnya faktor integritas maka betpitensi ada pelanggaran etik," kata Jaja.

Jaja mengatakan, selama hakim memutus sebuah perkara dengan independen, apapun putusannya harus dihormati oleh pihak manapun.

"Sekali lagi ditegaskan kalau sepanjang hakim itu independensi tidak terganggu setiap putusan hakim apapun isinya harus dihormati," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Universalitas Nilai-nilai Pancasila Sanggup Menata Dunia

Bangsa Indonesia harus bersyukur karena memiliki dasar negara Pancasila.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

10 Provinsi Prioritas Sumbangkan 67,6,8 % Total Kasus Aktif Nasional

Jumlah kasus aktif di 10 provinsi prioritas menyumbangkan 67,6 persen dari total jumlah kasus aktif nasional.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Perlu Rekonsiliasi Sosial untuk Menjaga Keutuhan Negara

Masyarakat semakin terpolarisasi ke dalam blok politik, ideologi, dan identitas sosial yang saling menyerang satu dengan lainnya, bahkan cenderung saling menegasikan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Kasus Harian Meningkat, Satgas Covid-19: Jalankan Protokol Kesehatan

Masyarakat diminta untuk terus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

STP Trisakti Jadi PTS Pertama yang Buka Prodi S-3 Pariwisata

Program studi S3 Pariwisata merupakan langkah mendukung pemerintah memajukan dunia pendidikan tinggi untuk mencetak SDM unggul.

NASIONAL | 30 September 2020

Kejagung Periksa 11 Saksi Kasus Jiwasraya

Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi Jiwasraya

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Tidak Tahan dengan Sikap Arogan Kapolres, Kasat Sabhara Polres Blitar Mundur dari Polri

Secara psikis AKP Agus mengaku sangat tertekan, sehingga dia memilih mundur sebagai anggota Polri.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Satgas Covid-19: 3M Kunci Utama Putuskan Penularan Covid-19

Satgas Covid-19 menegaskan kunci utama memutuskan mata rantai penularan Covid-19 adalah pelaksanaan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Kampanye 3M di Jambi Dilakukan hingga ke Komunitas Suku Anak Dalam

Kepolisian terus melakukan kampanye 3M dengan cara berkeliling Kota Bangko, Merangin menggunakan mobil khusus dengan pengeras suara.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Ganjar Tegaskan Ruang Isolasi di Jateng Masih Aman

Kapasitas rumah sakit rujukan Covid-19 di Jateng masih tersedia 1.911 tempat tidur yang kosong.

NASIONAL | 1 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS