Jakarta, Beritasatu.com – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) Wiku Adisasmito menerangkan alasan Provinsi Banten dan Aceh masuk ke dalam provinsi prioritas pengendalian Covid-19. Sebelumnya, pemerintah menetapkan sembilan provinsi prioritas, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Papua dan Bali.
"Jadi sembilan provinsi, atau berawal dari delapan provinsi. Kemudian ditambahkan dengan satu provinsi, yakni Banten,” kata Wiku Adisasmito saat jumpa pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10/2020).
Alasan dimasukkan Banten ke dalam provinsi prioritas, Wiku mengungkapkan, karena kasus tertinggi di provinsi tersebut dikontribusikan tiga kabupaten/kota, yakni Tangerang, Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
Pada tiga daerah di Banten itu kontribusinya 75% dari seluruh kasus aktif yang ada di provinsi tersebut. Hal itu membuat Banten menjadi salah satu perhatian Satgas Covid-19 karena provinsi ini menjadi bagian dari aglomerasi Jabodetabek.
"Apabila daerah-daerah aglomerasi ini dikendalikan dengan baik, maka kontribusi penurunan kasusnya akan berdampak besar terhadap kasus nasional,” ujar Wiku Adisasmito.
Sementara itu, terkait usulan terbaru Aceh agar menjadi prioritas penanganan karena Satgas telah meninjau langsung kondisi disana.
"Kami baru saja ke Aceh Minggu lalu, dan kami mendapatkan laporan bahwa di sana memerlukan bantuan karena kasusnya meningkat. Meningkat ini karena dengan adanya laboratorium PCR yang ada di tiga tempat, Litbangkes, Labkesda dan RS Zainul Abidin dan meningkatkan deteksi kasus Covid-19," terang Wiku Adisasmito.
Aceh merasa perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat khususnya Satgas Penanganan Covid-19 agar laboratoriumnya bisa ditambah khususnya PCR di beberapa tempat tertentu. Misalnya di Aceh Utara, Aceh Tengah dan Aceh Selatan, dengan penambahan laboratorium PCR, bisa jadi terdeteksi kasus lebih banyak.
Wiku juga menekankan, latar belakang banyaknya kasus di Aceh karena mobilitas penduduk yang datang dari luar Aceh. Makanya pembatasan mobilitas itu sangat penting dalam pengendalian Covid-19.
"Jadi tidak ada niat sedikitpun, dari manapun termasuk pemerintah daerah untuk menutupi data. Sama sekali tidak. Justru dengan cara seperti ini, pemerintah pusat juga mengetahui kendala yang ada disana termasuk kebutuhan ICU, ruang isolasi yang ada disana karena kasusnya meningkat," tegas Wiku Adisasmito.
Selain itu, lanjut Wiku, kasus positif di Aceh lebih banyak, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum menjalankan protokol kesehatan. Karena itu, pihaknya akan memberikan bantuan masker. Serta menggerakkan ekonomi masyarakat disana dengan memberikan bahan agar masyarakat Aceh bisa membuat masker kain sendiri dan dibagikan kepada masyarakat lain.
Sumber: BeritaSatu.com
