Salinan Putusan "Sunat" Hukuman Koruptor Belum Diterima KPK, MA: Tak Boleh Salah Ketik
INDEX

BISNIS-27 536.336 (-5.79)   |   COMPOSITE 6258.57 (-56.46)   |   DBX 1209.79 (-1.54)   |   I-GRADE 185.201 (-1.44)   |   IDX30 531.719 (-6.43)   |   IDX80 142.034 (-1.29)   |   IDXBUMN20 420.424 (-5.86)   |   IDXESGL 146.593 (-1.21)   |   IDXG30 145.132 (-1.32)   |   IDXHIDIV20 467.118 (-4.47)   |   IDXQ30 151.699 (-1.64)   |   IDXSMC-COM 284.118 (-2.95)   |   IDXSMC-LIQ 356.602 (-2.49)   |   IDXV30 142.342 (-1.61)   |   INFOBANK15 1078.54 (-18.53)   |   Investor33 455.425 (-4.76)   |   ISSI 183.228 (-0.83)   |   JII 646.305 (-1.31)   |   JII70 225.666 (-0.56)   |   KOMPAS100 1262.11 (-10.58)   |   LQ45 987.949 (-11.42)   |   MBX 1725.55 (-17.65)   |   MNC36 336.055 (-3.58)   |   PEFINDO25 332.023 (-6.21)   |   SMInfra18 316.891 (-0.91)   |   SRI-KEHATI 389.555 (-4.55)   |  

Salinan Putusan "Sunat" Hukuman Koruptor Belum Diterima KPK, MA: Tak Boleh Salah Ketik

Jumat, 2 Oktober 2020 | 10:31 WIB
Oleh : Fana Suparman / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum menerima salinan putusan peninjauan kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi hukuman terpidana korupsi.

Merespons hal ini, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah menyatakan pihaknya menyadari adanya harapan masyarakat agar salinan putusan cepat dirampungkan dan dikirim kepada pihak terkait, termasuk KPK. Namun, MA belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan tersebut karena tidak boleh ada kesalahan mengetik dalam proses minutiae atau pemberkasan perkara yang sudah diputus.

"Mahkamah Agung tetap berusaha memenuhi harapan masyarakat agar putusan itu cepat dan cermat. Proses minutiae membutuhkan ketepatan, ketelitian, dan kehati-hatian. Koreksi redaksi putusan membutuhkan kejelian yang luar biasa. Proses koreksi majelis hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu yang cukup dan suasana yang tenang," kata Abdullah saat dikonfirmasi, Kamis (1/10/2020).

Sejak 2019 hingga saat ini, terdapat 23 terpidana korupsi yang hukumannya dikurangi MA melalui putusan PK. Terakhir, MA mengabulkan PK yang diajukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Dalam amar putusannya, majelis PK MA menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara terhadap terpidana kasus korupsi pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang dan tindak pidana pencucian uang tersebut. Dengan demikian, hukuman Anas berkurang enam tahun dibanding putusan kasasi yang menghukumnya 14 tahun penjara.

Sebelumnya, KPK mengaku belum menerima salinan putusan 23 koruptor yang hukumannya "disunat" MA melalui putusan PK.
"Hingga saat ini KPK belum menerima salinan putusan lengkap secara resmi dari MA terkait putusan majelis PK atas perkara yang mendapatkan pengurangan hukuman," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Untuk itu, KPK berharap MA dapat segera mengirimkan salinan putusan lengkap. Dengan demikian lembaga antikorupsi dapat mempelajari lebih lanjut pertimbangan hakim dalam memutus pengajuan PK.

KPK menyatakan, selain 23 koruptor yang telah dikurangi hukumannya, saat ini setidaknya terdapat lebih dari 35 koruptor yang perkaranya ditangani KPK sedang mengajukan PK ke MA.

"Fenomena ini seharusnya dapat dibaca bahwa sekalipun PK adalah hak terpidana, tetapi dengan banyaknya permohonan PK perkara yang misalnya baru saja selesai eksekusi pada putusan tingkat pertama jangan sampai dijadikan modus baru para napi koruptor dalam upaya mengurangi hukumannya," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menpora Luncurkan Logo Hari Sumpah Pemuda ke-92

Menurut Menpora, konsep logo yang dibuat seakan menyambung dan tidak terputus melambangkan semangat persatuan dan kerja sama untuk melawan Covid-19.

NASIONAL | 2 Oktober 2020

Panglima TNI Lakukan Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata

Panglima TNI menabur bunga di makam mantan Presiden BJ Habibie, para mantan panglima TNI, serta pahlawan revolusi.

NASIONAL | 2 Oktober 2020

RUU Cipta Kerja Dinilai Mempermudah Sertifikasi Halal

Berdasarkan omnibus law, pemberian sertifikasi halal dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

NASIONAL | 2 Oktober 2020

RSI Bantu 30 Karamba untuk Nelayan Kedung Ombo

Kegiatan bertujuan mendukung ketahanan pangan masyarakat sekitar dan mendorong pembudidaya ikan untuk mengadopsi budi daya ikan yang lebih bertanggungjawab.

NASIONAL | 2 Oktober 2020

DPR Minta Provider Jaga Kualitas Jaringan Selama PJJ

Hadirnya subsidi kuota internet harus diimbangi dengan kualitas servis jaringan serta jumlah kuota yang telah disepakati untuk setiap satuan pendidikan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Kemdikbud: Rata-rata Siswa Butuh Kuota 30 GB untuk Belajar Online

Perinciannya, dalam sehari siswa atau pun mahasiswa membutuhkan 500 MB untuk mengikuti tiga jam pembelajaran daring.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Pilbup Minut, Joune-Kevin Usung Program Berkantor di Desa

Pasangan calon bupati dan wakil bupati dari Minahasa Utara (Minut) nomor urut 2, Joune Ganda-Kevin W Lotulung mengusung program berkantor di desa.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

PBNU: Sejarah Menjadi Alarm Persatuan Bangsa

Sejarah seyogianya menjadi pengingat atau alarm bagi bangsa untuk tetap menjaga persatuan

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Tak Pakai Masker, Belasan Warga Bengkulu Disanksi Bersihkan Pantai

Belasan warga Bengkulu, terjaring petugas gabungan terdiri dari TNI, Polri dan Satpol PP Bengkulu, karena tidak memakai masker.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Pemkot Palu Intensifkan Razia Disiplin Protokol Kesehatan

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) mulai mengintensifkan razia penerapan disiplin protokol kesehatan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS